BANDA ACEH – Sebanyak 81 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh periode 2019-2024 baru saja dikukuhkan dengan sumpah/janji dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRA, Banda Aceh, Senin, 30 September 2019.
Salah seorang legislator Aceh, Bardan Sahidi, usai dikukuhkan langsung mengeluarkan pernyataan, “DPRA 2019-2024 substansi lebih penting dari seremoni”.
“Hal ini patut kami sampaikan di awal, untuk mendorong fungsi parlemen Aceh yang lebih baik, ada banyak tugas dan fungsi dewan periode 2004-2019 sebelumnya,” kata Bardan Sahidi dalam pernyataannya dikirim kepada portalsatu.com/, Senin siang.
Bardan Sahidi menjelaskan, menilik pelaksanaan APBA 2019 yang masih menyisakan waktu 100 hari lagi sampai akhir Desember 2019, Pemerintah Aceh dinilai masih jalan di tempat.
“Betapa tidak, serapan APBA masih di bawah 50 persen. Tak terkecuali APBA Perubahan 2019. Bahkan, APBA murni 2020 juga telah ditetapkan,” ujar Bardan Sahidi yang juga anggota DPRA periode 2014-2019.
Dilihat portalsatu.com/ pada laman resmi Percepatan dan Pengendalian Kegiatan APBA (P2K-APBA), realisasi keuangan APBA 2019 sampai 27 September baru 40,6 persen dan fisik 45 persen. Sedangkan target realisasi keuangan dan fisik sampai 30 September masing-masing 41,3 persen dan 45 persen dari total pagu RAPBA 2019 senilai Rp17,327 triliun.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh sempat menargetkan realisasi keuangan sampai 30 September sebesar 55 persen dan fisik 60 persen. (Baca: Realisasi Keuangan APBA 2019: Separuh Belanja Aceh Untuk Triwulan IV?)
Bardan Sahidi melanjutkan, “Apalagi yang ditunggu oleh eksekutif pada penjabaran dan pelaksanaan APBA yang sudah ditunggu oleh rakyat Aceh?”
Sebut saja, kata Bardan Sahidi, sejumlah usulan pembangunan dan rehab dayah, rumah duafa (fakir), beasiswa yatim, dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan irigasi dan pengairan. Rumah sakit rujukan regional dan kualitas pelayanan kesehatan publik di sejumlah rumah sakit milik Pemerintah Aceh.
“Tentu saya akan kawal, semua program Aceh Hebat yang dicanangkan Pemerintahan Irwandi-Nova dalam RPJM dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Aceh,” ucap anggota DPRA dari PKS itu.[](nsy)
