LHOKSEUMAWE – Sepanjang tahun 2025, Pertamina Hulu Energi (PHE) NSO menunjukkan komitmennya dalam membangun kemandirian masyarakat melalui beragam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Lhokseumawe dan Aceh Utara.
Program yang dijalankan tidak hanya berfokus pada bantuan jangka pendek, tetapi dirancang sebagai upaya berkelanjutan. Mulai dari pemberian beasiswa mahasiswa, pengentasan stunting, pemberdayaan petani garam, hingga aksi tanggap bencana hidrometeorologi menjadi bagian dari strategi besar perusahaan.
Seluruh program tersebut disusun berdasarkan kajian sosial mapping untuk mengidentifikasi tantangan dan potensi di wilayah operasional. Dengan pendekatan ini, PHE NSO memastikan setiap program mampu mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dan tangguh.
Manager Community Involvement & Development (CID) Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1, Iwan Ridwan Faizal, Selasa, 31 Maret 2026, mengatakan, pihaknya ingin menghadirkan dampak nyata, terutama bagi kelompok rentan.
“Kami ingin memberikan ruang bagi perempuan kepala keluarga agar mandiri dan menjadi aktor perubahan. Selain itu, kami juga berperan dalam pengentasan stunting yang sejalan dengan program pemerintah, serta menyediakan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa melalui NSO Scholarships,” ujarnya.
Iwan menjelaskan, sepanjang 2025, program pengembangan masyarakat PHE NSO mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, hingga kebencanaan. Tidak hanya beasiswa dan penguatan pendidikan di wilayah pesisir, perusahaan juga aktif mendorong pola hidup sehat, pengentasan stunting, serta penguatan ekonomi melalui pemberdayaan petani garam, pengembangan wirausaha muda, dan program penggemukan sapi.
Selain itu, kata Iwan, PHE NSO juga menggandeng mitra dan pemangku kepentingan dalam kegiatan penghijauan melalui penanaman pohon, serta terlibat aktif dalam penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025. Dalam pelaksanaannya, program pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bertahap dan berbasis siklus, mulai dari perencanaan, pemetaan sosial, penguatan kapasitas masyarakat, implementasi kegiatan, hingga evaluasi dampak.
“Setiap tahapan dirancang untuk memastikan program berjalan sesuai rencana yang matang, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Iwan.
Menanggapi isu yang beredar terkait realisasi program, Iwan mengatakan bahwa data yang muncul merupakan laporan semester pertama, sehingga belum mencerminkan keseluruhan pelaksanaan hingga akhir tahun.
“Dalam implementasi di lapangan tentu ada dinamika, sehingga perbedaan antara rencana anggaran dan realisasi pada periode awal adalah hal yang wajar,” ungkap Iwan.
Iwan menambahkan, seluruh program telah dijalankan sesuai standar tata kelola perusahaan migas, serta dipantau secara berkala oleh SKK Migas. Laporan pelaksanaan juga disampaikan kepada Bappeda setiap tahun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
“Kami terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional,” ujar Iwan.[]
