LHOKSEUMAWE – Pemerintah Aceh sampai saat ini masih menjadi 'penonton' alias tidak mendapatkan dividen dari laba diperoleh PT Perta Arun Gas (PAG). Anak usaha PT Pertamina Gas yang mengelola bisnis regasifikasi gas alam cair dan menjadi operator fasilitas Kilang LNG Arun di Lhokseumawe itu, pada tahun 2018 memperoleh laba bersih sekitar US$30 juta, meningkat dari 2017.
PAG kini mengembangkan bisnisnya yang ditandai dengan peresmian Operasional Pusat Logistik Berikat (PLB) bersamaan dengan kedatangan kargo pertama usaha penyimpanan LNG (LNG Hub), di Pelabuhan PAG, Blang Lancang, Lhokseumawe, 2 April 2019.
Pemerintah Aceh tidak mendapatkan dividen dari laba diperoleh PAG selama ini lantaran Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) belum menyetor saham 30 persen, sebagaimana perjanjian awal dengan PT Pertamina (Persero) yang berhak memiliki saham 70 persen. Karena Pemerintah Aceh melalui BUMA belum memanfaatkan peluang kepemilikan saham 30 persen, maka bisnis dijalankan PAG sejak 2015 sampai saat ini 100 persen sahamnya masih dimiliki Pertamina.
“Itu kan ada pra-kondisi yang tertuang dalam kontrak. Pra-kondisi itu masih diupayakan oleh Pemerintah Aceh, sehingga pra-kondisi itu kita penuhi dulu (kewajiban), baru hak-hak kita, kita dapatkan,” ujar Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menjawab portalsatu.com usai peresmian Operasional PLB PAG.
Nova menyampaikan itu saat ditanya mengapa sampai empat tahun berjalan bisnis PAG, belum ada realisasi saham dari Pemeritah Aceh melalui BUMA, sehingga ketika PAG terus memperoleh laba cukup besar, tanpa dividen kepada Pemerintah Aceh?
Nova melanjutkan, “Selama ini kita memang masih butuh waktu, kita masih membenahi PDPA yang sekarang menjadi PTPA. Dan kita juga harus mendirikan anak-anak perusahaan yang lain di bawah payung PTPA. Nah, itu memerlukan waktu, dan kita harapkan pada saatnya akan terwujud”.
Ditanya kapan itu akan terwujud, Nova menyebutkan, “Saya tidak bisa secara konkret mengatakan waktunya, karena ini tergantung dengan kemampuan fiskal Pemerintah Aceh. Kemudian tergantung peraturan perundang-undangan yang membenarkan dan bisa dipenuhi oleh Pemerintah Aceh. Tapi kita terus berusaha ke arah itu”.
“Kita kan sudah ada klausulnya, cuma kita harus memenuhi kewajiban terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan hak, gitu kan, sesuai klausul itu. Kita sedang bekerja untuk itu, karena memang ini perlu fiskal. (Pemerintah Aceh) sedang bekerja ke arah itu,” ujar Nova.
Presiden Direktur PT PAG, Arif Widodo, dikonfirmasi portalsatu.com di tempat yang sama mengatakan, laba bersih diperoleh perusahaan ini tahun 2018 sekitar US$30 juta. “2018 kemarin sekitar 30 (juta dolar). Alhamdulillah,” katanya.
Realisasi laba bersih 2018 itu melebihi target. Dikutip portalsatu.com/ dari bisnis.com, 6 Februari 2018, PAG memproyeksikan peningkatan laba bersih menjadi US$27 juta pada 2018 dibandingkan realisasi 2017 sebesar US$24,59 juta.
Ditanya proyeksi laba bersih PAG pada 2019, Arif Widodo menyatakan, “Proyeksi laba bersih itu kemarin masih dalam perhitungan, karena ada beberapa perubahan dengan adanya masuk gas dari Blok A, sehingga itu sangat menggerus proyeksi laba bersih dari PAG”.
Proyeksi laba bersih 2019 terus meningkat? “Insya Allah, yang namanya bisnis seperti itu. Tapi dengan adanya masuk gas dari Medco, Blok A, itu memang agak sedikit mengurangi. Karena PLN kan tidak melakukan regasifikasi, dia lebih senang menggunakan gas dari Medco, Blok A,” ujar Arif Widodo.
Arif Widodo menyebutkan, nilai investasi yang sudah dikucurkan mulai dari proyek regas sampai pengembangan LNG Hub saat ini, “Mungkin sekitar US$110 juta, sudah semuanya”.
Catatan portalsatu.com, Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Terminal Penerima dan Regasifikasi LNG Arun di Blang Lancang, Lhokseumawe, 9 Maret 2015. Peresmian itu merupakan proses regasifikasi awal satu kargo LNG yang diterima pada 19 Februari 2015 dari fasilitas Tangguh LNG di Papua. Artinya, masa operasional regasifikasi yang dikelola PAG kini sudah empat tahun lebih.
Namun, Pemerintah Aceh melalui BUMA belum memanfaatkan peluang kepemilikan saham di PAG. Padahal, berdasarkan perjanjian awal, PT Pertamina (Persero) berhak memiliki saham 70 persen, dan sisanya (30 persen) dapat dimiliki Pemerintah Aceh melalui PTPA sebagai BUMA. Lantaran belum adanya saham BUMA di PAG, maka Pemerintah Aceh tidak akan memperoleh dividen dari bisnis yang dikelola anak PT Pertagas itu.
Sementara dari bisnis LNG Hub, menurut Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dengan diresmikan Operasional Pusat Logistik Berikat (PLB) PAG, diharapkan memberikan multiplier effect bagi masyarakat. “Vitalitas bisnis khususnya di kawasan industri Lhokseumawe dan Aceh Utara kan sudah agak meredup. Nah, hari ini dengan launching PLB ini kita harapkan vitalitas itu akan kembali perlahan-lahan. Dan yang diharapkan Pemerintah Aceh, Pemkab Aceh Utara dan Pemko Lhokseumawe adalah multiplier effect dari berkembangnya lagi bisnis yang kita mulai hari ini,” ujarnya saat wartawan menanyakan apa manfaat PLB PAG itu untuk Aceh.
“Multiplier effect itu tentu dampakya nanti akan dirasakan langsung oleh masyarakat terkait dengan logistik pendukung, tenaga kerja, dan adanya interaksi dengan dunia internasional. Kemudian yang tidak kalah penting adalah persepsi bahwa bisnis di Aceh sudah menggeliat lagi, sudah kondusif, itu yang kita harap bisa menjadi keuntungan kita di Aceh,” kata Nova. (Baca: PLB PAG Diresmikan, Ini Kata Plt. Gubernur Soal Keuntungan Untuk Aceh)[](idg)
