LHOKSEUMAWE Wakil Ketua BEM Universitas Malikussaleh, Zahri Abdullah mendukung penuh tuntutann Nurdin Ismail alias Din Minimi saat turun gunung beberapa hari lalu. Jika hal ini tidak dievaluasi secepatnya oleh Pemerintah Aceh, Zahri menilai akan muncul kelompok-kelompok baru ke depan.
Point-point tuntutan Din Minimi kepada Pemerintah Aceh selama ini masih dalam koridor kewajaran dan itu semua masih menjadi tugas pokok dan tanggung jawab Pemerintah Aceh apa yang dituntut kelompok tersebut, kata Zahri Abdullah melalui siaran persnya diterima portalsatu.com, Senin, 4 Januari 2016.
Zahri menambahkan, kalau memang perdamaian belum memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Aceh hingga akhir masa jabatan Pemerintah Aceh, tidak menutup kemungkinan akan muncul kelompok-kelompok baru yang menuntut keadilan, baik terhadap Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
Menurut Zahri, pemberian amnesti buat Din Minimi Cs sudah menjadi win-win solution (solusi terakhir) antara kelompok tersebut dengan Pemerintah Pusat. Untuk amnesti bagi Din Minimi tentunya presiden sudah mempertimbangkan konsekuensinya, dan itu semua ada proses sesuai dengan mekanisme hukum yang ada.
Ke depan, apa yang telah terjadi sama Din Minimi Cs dapat menjadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Aceh khususnya, semoga apa yang menjadi cita-cita rakyat Aceh dapat direalisasikan dan pastinya dengan kebijakan-kebjakan yang tepat juga, katanya.[] (tyb)