Senin, Juni 24, 2024

Dosen UBBG Lulus Seleksi...

BANDA ACEH - Tidak hanya mahasiswa, dosen UBBG juga berprestasi. Adakah Dr. Zahraini,...

34 Tim Futsal Berlaga...

SIGLI – Sebanyak 34 tim se-Aceh berlaga untuk memperebutkan gelar juara Piala Ketua...

All New Honda BeAT...

BANDA ACEH - Sehubungan dengan peluncuran All New Honda BeAT series terbaru oleh...

Kapolri Luncurkan Digitalisasi Perizinan...

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meluncurkan sistem online single...
BerandaBerita LhokseumaweBI Lhokseumawe: Penggunaan...

BI Lhokseumawe: Penggunaan QRIS Didominasi Milenial dan Usaha Mikro

LHOKSEUMAWE – Bank Indonesia (BI) Lhokseumawe terus mendorong penggunaan sistem transaksi pembayaran digitalisasi berupa Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kepada masyarakat.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Lhokseumawe, Gunawan melalui Deputi KPw BI, Rio Wardhanu, Jumat, 7 Juli 2023, mengatakan sejauh ini pihaknya melihat data lebih banyak segmen penggunaan QRIS adalah anak muda. Jadi, penetrasinya baru kalangan milenial dan belum sampai ke orang tua, mungkin sebagian dari mereka masih ada keengganan dalam penggunaan tersebut. Tapi kalau tingkat usia remaja atau mahasiswa itu sebagian besar didominasi
menggunakan QRIS, dan hampir semua merchant atau pedagang yang menjual produk dan jasa juga memanfaatkan itu.

“Tetapi masih ada anggapan kalau digitalisasi itu hanya untuk anak-anak muda. Padahal, semua masyarakat juga didorong ke ranah digital supaya memudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran, tidak perlu lagi harus membawa uang tunai untuk keperluan bertransaksi,” kata Rio Wardhanu kepada portalsatu.com di Kantor BI Lhokseumawe.

Rio juga menyampaikan saat ini Bi mulai memberlakukan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS bagi merchant mikro menjadi 0,3 persen. MDR QRIS usaha mikro yang sebelumnya 0 persen disesuaikan menjadi 0,3 persen, berlaku mulai awal Juli 2023. Ini diberlakukan oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) khusus untuk unit usaha mikro.

“Jadi, 0,3 persen itu untuk mikro. Sedangkan usaha lainnya ada yang 0,7 persen. Namun, perlu diketahui bahwa 0,3 persen dimaksud bukan pemotongan dan juga bukan pajak, itu merupakan biaya yang dikenakan oleh PJP. Contohnya, bank (perbankan) itu memberikan katakanlah QRIS kepada usaha mikro penjual kain seumpamanya, jika harganya (kain) Rp100 ribu maka pihak bank akan mengenakan biaya hanya senilai Rp300 dan dipotong dari penyedia jasa atau penjual kain itu kepada bank. Jadi, itu dijadikan sebagai fee atau MDR tersebut sebesar 0,3 persen,” ungkap Rio.

Menurut Rio, untuk perlindungan konsumen, maka 0,3 persen itu dibebankan kepada penjual (pemilik usaha). Jadi, tidak boleh ada penjual tersebut dibebankan cash (uang tunai) kepada pembeli atau konsumen. “Barangkali ada yang mempertanyakan untuk apa BI berlakukan MDR atau tarif yang dikenakan kepada merchant oleh bank. “Sebetulnya itu supaya kita ada sustainability atau keberlanjutan, karena sebenarnya kalau kerangka besarnya Bank Indonesia yang namanya QRIS itu memang ada biaya. Ketika pandemi Covid-19 pada 2020 sehingga kebijakan BI dinolkan dulu, supaya kita bisa mengembangkan usaha mikro kecil”.

“Sejak awal kerangka bisnis dari sistem pembayaran menggunakan QRIS itu penyedia jasa. Ada empat komponen utama. Yakni, BI sebagai pelaku yang mengatur industri, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) adalah bank, pedagang (merchant), dan pembeli. “Perlu dipahami bahwa 0,3 persen itu bukan untuk Bank Indonesia, tapi untuk bank supaya nanti investasi buat meningkatkan kualitas layanan, memberikan promo-promo. Kalau ini promonya bagus dan industrinya berjalan, tentunya volume menggunakan transaksi QRIS itu akan lebih banyak lagi diminati oleh masyarakat,” ujar Rio.

Rio menambahkan minat penggunaan QRIS di tingkat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sejauh ini bagus pada masa ekspansi. “QRIS itu salah satu tata cara kita untuk bertransaksi. Masyarakat tidak perlu cari uang tunai, cukup memanfaatkan handphone dengan menggunakan aplikasi QRIS yang menghubungkan dengan rekening pengguna, itu bisa dilakukan pembayaran”.

“Kita melihat di Provinsi Aceh sejauh ini tingkat pertumbuhannya paling tinggi dibandingkan provinsi lain. Namun, volume transaksinya memang masih rendah, karena kita baru tersedia di kedai kopi (kafe), atau baru untuk yang nilainya belum terlalu besar,” ujar Rio Wardhanu.[]

Baca juga: