SEBUAH diskusi akademis bertemakan Development of Media in Aceh: Past to Present (Perkembangan Media di Aceh: Masa lalu hingga Kini) yang diselenggarakan di Istanbul oleh Ibn Haldun Universiti pada tanggal 15 May 2018 lalu menghadirkan pembicara-pembicara dari Aceh.
Mereka adalah Teuku Farhan, Direktur Masyarakat Informasi dan Teknologi Aceh (MIT) yang diundang oleh kementrian budaya Turki untuk berpartisipasi dalam Eksibisi Media di Dunia, beserta seorang pembicara muda dan enerjetik lainnya, Darlis Azis, pimpinan IKAMAT (Ikatan Mahasiswa Aceh-Turki) sekaligus mahasiswa program master ilmu sosial di Universitas Haceteppe Ankara.
Acara yang dipandu (moderator) Mehmet Özay, Peneliti ahli sejarah dan sosiologi Asia Tenggara yang juga seorang pengabdi di universitas tersebut merangkap relawan di Pusat Kebudayaan Aceh dan Turki (PuKAT), telah berhasil merebut perhatian mahasiswa dan pengunjung di kampus ini yang mayoritasnya tidak familiar dengan Aceh.
Dalam diskusi ini pula, untuk pertama kalinya saya mendengar pembicara kunci bertutur dalam bahasa Aceh dalam citra internasional. Tentu dimediasi oleh seorang penterjemah.
Ada beberapa poin menarik yang diutarakan oleh Teuku Farhan dalam narasinya mengenai posisi media di Aceh saat ini. Yang pertama mengenai realita bawa Media di Aceh dikendalikan lebih banyak oleh ada tidaknya dana. Universitas Syiah Kuala katanya, menunjukkan tingkat produktifitas yang tinggi dalam menerbitkan jurnal jurnal ilmiah hingga pada tahun lalu jurnal kampus ini berada dalam ranking 10 besar tingkat nasional. Ini disebabkan oleh ketersediaan dana yang memadai. Meskipun begitu, imbasnya untuk khalayak awam terlewatkan dikarenakan jurnal-jurnal ilmiah tersebut hanya memilih akademis sebagai sasarannya.
Disisi lain media-media yang diperuntukkan untuk mencerdaskan rakyat biasa jauh dari peningkatan sebagaimana yang diharapkan. Sejak Aceh dalam babak setelah kemerdekaan, narasi intelektual masyarakat Aceh dikendalikan hanya oleh satu koran, yaitu Serambi Indonesia. Realita ini mempengaruhi dinamisme pemikiran-pemikiran di Aceh.
Hal menarik lainnya yang ia sampaikan adalah kenyataan bahwa meskipun Aceh merupakan negeri syari’at, majalah-majalah atau koran-koran bertemakan syari’at masih gagal diwujudkan. Oleh karena itu untuk mengahadapi keadaan-keadaan ini Teuku Farhan dan teman-teman dari organisasi-organisasi sosial berinisiatif melahirkan secara sukarela satu publikasi berjudul Sicupak yang debut pertamanya tercatat dalam pameran media dunia yang diselenggarakan di Turki bulan ini. Majalah bernada sejarah dan budaya Islam ini akan segera diluncurkan di Aceh.
Pembicara kedua yaitu Darlis Aziz menonjolkan peran media dalam perpolitikan di Aceh zaman pra kemerdekaan dan masa kini. Media katanya telah menjadi kunci utama dalam perubahan sosial dan politik di Aceh. Namun peningkatan puncaknya hanya bisa disaksikan pada generasi Ali Hasjmy, Teuku Ali Basyah Talsya dan tokoh-tokoh kontemporer lainnya.
Sejak masa konflik Aceh dan Republik Indonesia hingga 12 tahun setelah proses rekonsiliasi, media Aceh lebih fokus pada upaya penggiringan opini untuk kepentingan politik suatu kelompok, sebaliknya abai terhadap peningkatan intelektualisme masyarakat biasa di pinggiran kota dan pedesaan.
Pada akhir diskusi, kedua pembicara muda Aceh ini disambut dengan pertanyaan-pertanyaan hangat dari para hadirin. Tidak hanya soal terkait yang tengah dibicarakan, beberapa pertanyaan juga merujuk pada polemik perpolitikan di Aceh.
Ini tentu bukanlah pertama kali stagnansi media Aceh mendapatkan sorotan. Pun begitu, rancangan-rancangan pemikiran masih perlu terus disuarakan demi terwujudnya mimpi untuk memiliki generasi-generasi yang tak lagi buta bacaan tapi juga cerdas mencerna dan giat membangun.[]
Penulis: Nia Deliana, PuKAT (Pusat Kebudayaan Aceh dan Turki).
