BANDA ACEH – Polemik pengembangan proyek migas raksasa Blok South Andaman terus menjadi perhatian publik di Aceh. Di tengah perdebatan mengenai rencana pembangunan fasilitas pengolahan gas, kalangan masyarakat sipil mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan dialog dan mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan investor sekaligus memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi Aceh.
Tokoh masyarakat sipil Aceh, Iskandar, dalam keterangannya, Selasa, 2 Juni 2026, mengatakan berbagai pandangan yang berkembang saat ini tidak dapat dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap investasi. Masyarakat Aceh pada dasarnya sangat terbuka terhadap investasi, khususnya di sektor energi, selama mampu menghadirkan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Yang berkembang hari ini bukan penolakan terhadap investasi. Justru masyarakat Aceh mendukung investasi yang masuk, yang menjadi perhatian adalah bagaimana sumber daya alam yang dimiliki Aceh dapat memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah,” kata Iskandar.
Iskandar menambahkan, dari perspektif bisnis, investor tentu akan memilih skema pengembangan yang paling efisien, aman, dan menguntungkan secara operasional. Salah satu opsi yang dinilai rasional adalah pembangunan fasilitas pengolahan di laut (offshore processing facility), karena dapat menekan biaya investasi dan risiko operasional.
Namun, kata Iskandar, dari sudut pandang pembangunan daerah, keberadaan fasilitas pengolahan gas di darat atau Onshore Processing Facility (OPF) berpotensi menghadirkan efek berganda (multiplier effect) yang jauh lebih besar bagi Aceh.
“Kalau seluruh proses dilakukan di laut, manfaat ekonomi yang dirasakan daerah tentu akan sangat terbatas. Sebaliknya, jika fasilitas pengolahan dibangun di darat, peluang investasi turunan, lapangan kerja, dan pertumbuhan industri lokal akan jauh lebih besar,” ujar Iskandar.
Oleh karena itu, Iskandar menyebut, pihaknya mendorong Pemerintah Aceh, Kementerian ESDM, SKK Migas, BPMA, dan operator proyek untuk memperkuat komunikasi serta mencari titik temu terkait arah pengembangan Blok South Andaman.
Iskandar juga menyoroti surat yang sebelumnya dikirimkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, kepada pemerintah pusat mengenai harapan agar fasilitas pengolahan gas dibangun di Aceh. Publik perlu mengetahui perkembangan tindak lanjut dari komunikasi tersebut.
“Kalau melihat informasi yang beredar, surat itu sudah dikirim sejak Februari lalu. Kini sudah memasuki Juni 2026. Publik tentu ingin mengetahui apakah sudah ada pertemuan antara Pemerintah Aceh, Kementerian ESDM, SKK Migas, BPMA, dan investor. Jika sudah, apa hasilnya, jika belum apa kendalanya?” ungkap Iskandar.
Menurut Iskandar, semakin banyaknya pernyataan yang muncul di ruang publik harus direspons dengan langkah konkret, agar tidak berkembang persepsi yang keliru, terutama terkait anggapan bahwa masyarakat Aceh menolak investasi.
“Jangan sampai muncul opini bahwa masyarakat Aceh anti-investasi atau membuat investor tidak nyaman. Itu tidak benar, yang diharapkan masyarakat adalah investasi yang saling menguntungkan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah,” ujar Iskandar.
Iskandar menambahkan, Aceh membutuhkan investasi untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat perekonomian, serta mempercepat pembangunan. Karena itu, pengembangan Blok South Andaman harus dipandang sebagai peluang strategis yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi Aceh.
Aceh memiliki pengalaman panjang dalam industri migas nasional melalui keberadaan Kilang Arun (Arun NGL) yang pernah menjadi salah satu penopang energi nasional. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga agar pengelolaan sumber daya alam ke depan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
“Kilang Arun adalah bagian dari sejarah Aceh. Kita berharap South Andaman menjadi masa depan Aceh yang lebih makmur. Ini momentum yang harus dimanfaatkan dengan bijak dan penuh perhitungan. Pembangunan fasilitas pengolahan gas di darat dapat menjadi titik temu yang ideal antara kepentingan bisnis investor, dan harapan masyarakat Aceh untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih luas dari pengelolaan sumber daya alam,” ujar Iskandar.
Iskandar menyebut dengan komunikasi yang terbuka serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, solusi terbaik dapat ditemukan tanpa menghambat iklim investasi maupun prospek industri migas Aceh di masa depan.
“Keberadaan fasilitas pengolahan gas di darat dapat menjadi titik temu yang harmonis antara target bisnis investor dan harapan kesejahteraan yang dicita-citakan masyarakat Aceh. Investasi tetap berjalan, sementara manfaat ekonominya juga dirasakan oleh daerah,” ucap Iskandar.[]
