Rabu, Juli 24, 2024

Tinjau Venue PON XII,...

SIGLI - Pemerintah Kabupaten Pidie meminta rekanan terus memacu pekerjaan tiga venue yang...

Wali Nanggroe dan Mualem...

JAKARTA – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar...

Balai Syura: Perempuan Aceh...

BANDA ACEH - Balai Syura Ureung Inong Aceh dan seluruh elemen gerakan perempuan...

Pemko Subulussalam dan Pemkab...

SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam menjalin kerja sama atau MoU dengan Pemerintah...
BerandaBPJS Utang Klaim...

BPJS Utang Klaim Berobat Rp30 Miliar di RSU Meuraxa

BANDA ACEH – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dilaporkan belum melunasi klaim berobat selama tiga bulan yang diajukan RSU Meuraxa, Banda Aceh. Akibatnya pihak rumah sakit terhutang dengan pihak penyedia fasilitas medis.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Meuraxa, dr Emiralda, M.Kes, dalam rapat koordinasi yang digelar oleh Komisi D DPRK Banda Aceh di ruang rapat DPRK Banda Aceh, Rabu, 31 Mei 2017. Rapat koordinasi ini turut dihadiri pihak BPJS.

“Jika dilihat dari klaim yang diajukan RSU Meuraxa, menurut data yang sudah diverifikasi BPJS Aceh, pada Februari 2017 klaim berobat yang diajukan RSU Mueraxa sejumlah Rp9,1 miliar,” kata dr Emiralda.

Dia memprediksikan kisaran klaim berobat RSU Meuraxa pada Maret-April mencapai Rp9,1 hingga Rp10 miliar. Dengan demikian, kata dr Emiralda, BPJS Aceh terhutang sekitar Rp30 miliar dengan RSU Meuraxa.

Keterlambatan pembayaran klaim berobat dari BPJS membuat pihak rumah sakit plat merah ini juga terlilit utang dengan pihak ketiga, yang berjumlah puluhan miliar rupiah. Dia memperkirakan jumlah utang ini akan terus bertambah selama tahun 2017.

“Pada akhir 2016, sisa utang RSU Meuraxa pada pihak penyedia fasilitas medis berjumlah Rp21 miliar. Dan hutang RSU Meuraxa pada tahun 2017 semakin bertambah,” ungkapnya. 

Meskipun demikian, dr Emiralda belum bisa memprediksikan total utang Rumah Sakit Umum Meuraxa saat ini. Pasalnya, pihaknya belum memiliki hitungan secara pasti dari Januari hingga April 2017.

Kondisi ini baru diketahui setelah pihak DPRK Banda Aceh melalui Komisi D, mempertanyakan kendala yang dialami rumah sakit kota tersebut yang berimbas pada pelayanan pasien.[]

Baca juga: