BANDA ACEH – Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, Muzakir Manaf, memerintahkan kepada Saiful Bahri agar setelah dilantik menjadi Ketua DPRA yang baru nantinya maka tugas pertama harus dijalankan adalah mempertahankan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

“JKA adalah program pertama yang dilahirkan Partai Aceh setelah mendapatkan kursi di DPRA pada 30 September 2009. Kala itu Irwandi Yusuf yang sedang menjabat Gubernur Aceh juga masih merupakan pengurus Partai Aceh pada posisi Ketua Dewan Penasihat Partai Aceh,” kata Muzakir Manaf akrab disapa Mualem dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 Maret 2022.

Mualem mengatakan perjuangan melahirkan JKA yang pada akhirnya dapat di-launching pada 1 Juni 2010 atau sembilan bulan setelah Partai Aceh menguasai DPRA adalah perjuangan sangat berat. “Kala itu hampir semua partai menolak ide program JKA, bahkan pihak eksekutif juga menolak dengan alasan tidak tersedianya anggaran. Karena untuk JKA setiap tahunnya membutuhkan anggaran sebesar Rp450 miliar”.

“Tapi pada akhirnya setelah melalui proses lobi dan rasionalisasi yang melelahkan, Partai Aceh berhasil menggolkan JKA dan kemudian menjadi kebanggaan semua pihak. Bahkan pemerintah pusat kemudian mengadopsi program JKA menjadi program nasional dengan meluncurkan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada 1 Januari 2014,” kata Mualem.

Kini, kata Mualem, ketika perolehan suara Partai Aceh menurun dan disertai ditangkapnya Irwandi dalam kasus korupsi, program JKA semakin salah arah, dan belakangan dibatalkan dengan alasan tumpang tindihnya data penerima manfaat. “Akan tetapi, seharusnya dalam permasalahan semrautnya JKA, pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Aceh tidak boleh dihentikan. Silakan saja Gubernur atau eksekutif bersama dengan DPRA membereskan permasalahan polemik data BPJS, tapi jangan mengorbankan rakyat karena kesalahan eksekutif dan BPJS tersebut,” tegasnya.

Mualem menyatakan perintah dirinya kepada Ketua DPRA yang baru ini juga harus diikuti oleh seluruh anggota DPRA dari Partai Aceh dan semua anggota Koalisi Aceh Bermartabat. Mualem akan terus memantau proses yang berjalan di DPRA terkait perintah ini.

Pon Yahya siap terima perintah Mualem

(Pon Yahya. Foto: Ist)

Saiful Bahri alias Pon Yahya menyatakan siap menerima perintah dari Mualem yang mempercayakan dirinya menjadi Ketua DPRA sisa masa jabatan periode 2019-2024, menggantikan Dahlan Jamaluddin.

“Kita pada prinsipnya sebagai mantan tentra (tentara) Aceh Merdeka di bawah pimpinan Mualem, kita sudah diajarkan ilmu menerima perintah. Jadi, apapun perintah yang diperintahkan ini kita siap,” kata Pon Yahya saat dihubungi portalsatu.com, Senin (14/3), setelah DPA PA menyerahkan surat kepada Pimpinan DPRA, perihal Usulan Pergantian Ketua DPRA periode 2019-2024.

Namun, Pon Yahya juga berharap dukungan semua pihak supaya dirinya dapat mengemban amanah tersebut secara maksimal. “Karena dalam bab demokrasi di lembaga DPRA tentu beda dengan tentra di masa konflik dalam hutan. Tentu saja butuh dukungan dari semua pihak, termasuk awak media,” ujar mantan Komandan Kompi Pasukan Rimung Tapa Gerakan Aceh Merdeka Daerah II Wilayah Pase itu.

“Maju atau tidaknya Aceh kan pada kita Aceh, cara masing-masing, jika satu tujuan pasti kita melangkah bersama,” ucap Pon Yahya yang sejak tahun 2017 dipercayakan sebagai Komandan Operasi Daerah II Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Pase.

Diberitakan sebelumnya, DPA PA menunjuk Saiful Bahri alias Pon Yahya menjadi Ketua DPRA sisa masa jabatan periode 2019-2024, menggantikan Dahlan Jamaluddin. DPA PA sudah menyerahkan surat usulan tersebut kepada Pimpinan DPRA, Senin, 14 Maret 2022.

Surat DPA PA kepada Pimpinan DPRA, perihal Usulan Pergantian Ketua DPRA periode 2019-2024, tanggal 8 Maret 2022, diteken Ketua Umum DPA PA, Muzakir Manaf, dan Sekretaris Jenderal DPA PA, Kamaruddin Abubakar.

Baca: Partai Aceh Tunjuk Pon Yahya Mantan Kombatan Jadi Ketua DPRA Gantikan Dahlan

[](red)