BANDA ACEH – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Dr. Azhari Idris, mengajak Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) gerak cepat mempersiapkan kebutuhan terkait Participating Interest (PI) dari setiap KKKS operator Blok Migas di Aceh.
Azhari Idris menyampaikan itu saat peresmian Kantor BPMA di Jalan Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, oleh Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, diwakili Staf Ahli Gubernur Aceh, Dr. Iskandar, Senin, 7 Januari 2019.
Siaran pers diterima portalsatu.com/ menyebutkan, peresmian Kantor BPMA tersebut juga sebagai upaya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa transfer tata kelola Migas Aceh dilakukan secara bertahap dari SKK Migas kepada BPMA dalam tahun 2019. “Karena berdasarkan PP 23 Tahun 2015 bahwa BPMA berwenang sebagai pengatur tata kelola industri migas di darat Aceh hingga 12 mil laut di lepas pantai (off shore)”.
Azhari Idris mengatakan, selaku regulator bahwa seluruh pegawai BPMA proaktif dalam mengikuti kegiatan transfer knowledge terkait aturan hukum, manajerial, dan pelaksanaan pengelolaan kegiatan operasi produksi yang selama ini dikelola oleh SKK Migas ke BPMA. Untuk peningkatan produksi dan pengembangan lapangan, BPMA saat ini masih menunggu approval dari Kementerian ESDM untuk Plan of Development (POD) Blok Peusangan B dengan operatornya adalah Zaratex.
“Dan setelah adanya persetujuan dari Kementerian ESDM maka selanjutnya Zaratex akan melakukan pengeboran eksplorasi di lepas pantai Lhokseumawe,” ujar Azhari Idris.
Untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah, Azhari Idris mengajak BUMA agar bergegas cepat untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam Participating Interest (PI) dari setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) operator wilayah kerja yang beroperasi di Aceh. “Ini harus segera dilakukan karena hasil dari PI tersebut akan membantu meningkatkan peningkatan perekonomian Aceh”.
“Salah satu perusahaan daerah yang telah mendapatkan hak kelola Participating Interest (PI) di Aceh adalah Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), di mana PI itu ditawarkan oleh PT Triangle Pase Inc., kepada PDPA setelah POD I yang pertama disetujui,” kata Azhari.
Untuk lifting pertama BPMA, Azhari menyebutkan, pada pergantian tahun 2018 ke 2019 ini, tepatnya 30-31 Desember 2018 lalu, BPMA sukses melakukan lifting atau pengangkatan perdana yang dilaksanakan tiga personel lifting BPMA yang telah bersetifikat. Lifting perdana itu berupa kondensat Medco E&P Malaka di terminal Arun. Sementara Medco E&P Malaka, telah menyelesaikan 10 pengeboran dengan rincian, enam sumur non-HPHT (High Pressure High Temperature) dan empat sumur HPHT, salah satunya adalah AR-1A delineation well (sumur pengembangan) merupakan sumur gas terakhir yang dibor secara vertikal sampai pada kedalaman 10,023 feet.
“Pekerjaan konstruksi CPP Medco E&P Malaka yang sudah mencapai 98 persen, dan akan melaksanakan Performance Test Facility pada Januari 2019 untuk mencapai Full Capacity Plan hingga 63BBTUD,” ujar Azhari.
Untuk optimalisasi produksi, Azhari mengungkapkan, BPMA sedang melakukan pengaktifan kembali (reaktifasi) Plant Mini di area SLS D (Lhokseumawe) untuk menambah kapasitas produksi yang dilakukan oleh PT Triangle Pase Inc. Di perairan Pidie, Pidie Jaya dan Bireuen, tepatnya di Blok Andaman III yang dikelola Andaman Talisman BV., dari hasil seismik yang diselaikan pada akhir tahun lalu memproyeksikan bahwa Aceh masih punya potensi migas yang cukup besar. Kata dia, Talisman Andaman yang berada di bawah perusahaan Repsol asal Spanyol ini telah berkomitmen untuk melakukan pengeboran satu sumur dengan nama Rencong 1X pada kuartal ketiga 2019.
“Untuk wilayah perairan utara Aceh, ada tiga blok lainnya yang di bawah kewenangan SKK Migas, juga sedang melakukan kegiatan ekplorasi yaitu Blok Andaman I, Andaman II dan Andaway (Arakundo). Ketiga blok ini dieksplorasi oleh Mubadala Petroleum, Primier Oil, Repsol Exploration dan Pertamina,” kata Azhari.
Menurut Azhari, Aceh juga memiliki potensi di perairan Selatan Aceh yang saat ini dalam proses studi bersama (joint study). Saat ini ada WK Offshore Southwest Aceh (perairan Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Singkil) dikerjakan oleh Conrad Petroleum dengan total area 8700 km2 dan Offshore Northwest Aceh (perairan Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat Daya) dengan total area 9400 km2. Sementara WK offshore NW Sumatra (lepas pantai Simeuleu) yang ditinggalkan oleh Total E&P Indonesia, itu masih berstatus terbuka untuk diambil oleh KKKS yang berminat untuk melakukan kajian deep sea exploration (eksplorasi laut dalam).
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Aceh, Iskandar, dalam sambutannya menyampaikan, dengan diresmikan Kantor Pusat Migas Aceh (BPMA) tersebut, maka seluruh pusat administrasi, pengontrolan, dan pengelolaan migas Aceh sudah sepenuhnya berada di bawah kewenangan Aceh. Untuk itu, kepada semua KKKS Aceh supaya segera berkantor di Aceh dan memulai aktivitasnya di Aceh pada tahun 2019. Karena BPMA sudah berada di Aceh untuk membantu kelancaran operasi KKKS.
Peresmian kantor BPMA itu dihadiri Forkopimda Aceh, perwakilan dari SKK Migas Jakarta dan SKK Migas Sumbagut, SKK Migas Jabanusa, Kepala SKPA, Bupati dan Wali Kota daerah penghasil migas dan KKKS yang beroperasi di Aceh.
Dalam dua foto acara peresmian itu yang diterima portalsatu.com/ juga tampak hadir mantan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah.[](rel)
