BANDA ACEH – Mantan Ketua KNPI Aceh Utara, Terpiadi A. Majid, mengaku prihatin membaca data terbaru dirilis BPS. Menurut petani gaharu ini, Aceh tidak akan menjadi daerah termiskin di Sumatera kalau Pemerintah Aceh bersama kabupaten/kota punya sinergitas.
“Orang di pemerintah itu pandai-pandai, kenapa tidak juga menemukan formulasi pengentasaan kemiskinan,” kata 'aktivis pertanian' ini, Rabu, 16 Januari 2019. “Rakyat seperti tanpa pemerintahan. Pemerintah cukup hadir saat pemilu dan urusan administrasi,” ucap dia.
Dia menilai industri migas yang telah kering reservoir Blok B (NSB), Blok Pase, industri pupuk dan kertas, ternyata belum mampu menyejahterakan rakyat Aceh. Rakyat Aceh bisa hidup tanpa industri, tetapi tidak bisa hidup tanpa pertanian.
“Oleh karena itu harus ada reorientasi pembangunan di Aceh. Pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan harus dilakukan secara radikal sekarang juga di Aceh,” tegas Terpiadi.
Menurut Terpiadi, semua stakeholders harus menyamakan visi dalam pembangunan Aceh berbasis darat, gunung, hutan, laut dan danau. “Maksudnya pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan menjadi landasan. Reformasi agraria secara radikal juga harus dilaksanakan,” ujarnya.
“Aceh tidak miskin, para pemimpin di Aceh yang memiskinkan rakyat Aceh dengan kebijakan pembangunan yang tersesat dan salah arah. Para pemimpin hanya memikir untuk merentekan anggaran. 'Demi rakyat' hanya saat berdiri di podium dan dalam forum resmi, selebihnya nonsense (omong kosong),” tegas Terpiadi.
Apalagi kawasan migas Pase. Sumber daya migas habis. APBK defisit, kemiskinan tinggi. Fasilitas publik hancur-hancuran. “Bupati dan wali kota bek lalee peulet leuek bak meja kupi, turunlah dan berbicara dengan pihak terkait,” kata tokoh Pase ini.
Dia mengaku malu melihat buruknya tata kelola Aceh Utara dan Lhokseumawe. “Kapan rakyat tercerabut (terlepas) dari kemiskinan kalau pimpinan daerah sibuk dengan rente APBK,” tegas Terpiadi.[]
