SIGLI – Praktisi Hukum, Muharramsyah, menilai kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau Eselon II Pemkab Pidie harus segera dievaluasi. Pasalnya, menurut dia, sejak di-SK-kan oleh Bupati, kinerja Pansel itu tidak menghasilkan pejabat-pejabat yang bermutu baik untuk Kabupaten Pidie.
“Ini terlihat jelas pada kinerja SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) yang hanya menjalankan rutinitas pemerintahan. Tidak terlihat progres kinerja yang berorientasi pada inovasi dan profesionalitas,” ujar Muharram dalam keterangannya diterima portalsatu.com/, Selasa, 3 September 2019.
Menurut Muharram, sejak awal kinerjanya pada 19 Oktober 2018, Pansel JPTP Pemkab Pidie memang banyak yang meragukan kredibilitasnya. “Indikator kegagalan Tim JPTP Pemkab Pidie ini terlihat jelas pada kinerja SKPK yang notabenya dilahirkan dari seleksi Tim JPTP yang hingga dua tahun kepemimpinan Bupati Roni Ahmad tidak berdampak positif bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pidie,” kata Ketua Tim Advokasi Kampanye Roni Ahmad-Fadhlullah TM. Daud pada Pilkada Pidie 2017 itu.
Dia menyebutkan, pimpinan SKPK hasil pemilihan Tim JPTP Pemkab Pidie pada tahun 2018 ini justru membawa dampak buruk bagi wibawa dan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pidie. “Hal ini dapat kita lihat dari beberapa peristiwa “viral” yang terjadi, mulai peristiwa stempel gubernur, gagal fungsi objek wisata Pantai Pelangi, penutupan objek wisata Mantak Tari, gedung pemerintah tanpa IMB, dan indikasi temuan korupsi pada pelaksanaan MTQ Aceh,” ujar Muharram.
“Bupati Pidie perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja Tim JPTP, sebab banyak kritikan dan masukan publik tidak dihiraukan. Bupati harus membuktikan komitmen memperkuat SKPK, dengan mengevaluasi kinerja Tim JPTP, jika perlu diganti saja,” tegas Pengacara Roni Ahmad-Fadhlullah TM. Daud saat terjadi gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilkada Pidie 2017 itu.
Muharram mengatakan, bagaimanapun, hasil kerja Tim JPTP menjadi cermin sikap Bupati. Tanpa ketegasan dan kepemimpinan Bupati, “Pidie Meusigrak Glee Blang Laot” tidak akan berhasil. “Keresahan saya adalah reaksi dari masyarakat Pidie atas kinerja Tim Pansel JPTP Pemkab Pidie, yang sejauh ini justru kerjanya tidak memberi harapan,” ujarnya.
“Dalam posisi ini Bupati harus turun tangan. Bupati harus berada dalam posisi terdepan untuk menunjukkan komitmennya. Fokus saya adalah mendesak Bupati agar sedikit atau banyak melakukan intervensi, agar pilihan Pejabat eselon II itu menjadi lebih baik. Kenapa kali ini saya ajukan ke Bupati? Karena itulah kemungkinan satu pintu yang masih terbuka. Karena terbukti, ketika saya melakukan kritik kepada Pansel, itu tidak didengarkan. Dan harapan saya, ketika ada kritik tajam dari masyarakat, Bupati akan mendengarkan. Kita semua masih percaya pada Bupati. Dan harapan saya, Bupati tidak menyia-nyiakan kepercayaan itu,” pungkas Muharram.[](rilis)
