BANDA ACEH – Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 9 Juni 2026.
Forum yang digelar Pemerintah Aceh tersebut menjadi ajang evaluasi sekaligus penyusunan langkah strategis untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana di seluruh Aceh.
Rakor turut dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang terlibat dalam penanganan bencana.
Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat dan daerah membahas berbagai capaian penanganan pascabencana, hambatan yang masih ditemui di lapangan, hingga strategi percepatan pemulihan infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan masyarakat terdampak.
Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus, mengatakan Pemerintah Kabupaten Pidie berkomitmen mendukung seluruh upaya percepatan pemulihan pascabencana, terutama pada sektor infrastruktur, pelayanan publik, dan pemulihan ekonomi masyarakat.
“Koordinasi yang baik di semua level pemerintahan menjadi sangat penting agar proses pemulihan berjalan tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Andi.
Dalam paparannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan perkembangan penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Salah satu fokus utama adalah pemulihan lahan pertanian yang ditargetkan mencapai 31.464 hektare. Namun hingga saat ini, progres konstruksi baru mencapai 2.869 hektare atau sekitar 9,11 persen.
Berdasarkan data yang dipaparkan Mendagri, Kabupaten Pidie tercatat memiliki lahan pertanian dengan tingkat kerusakan ringan seluas 287 hektare akibat bencana.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak. Di Kabupaten Pidie, pembangunan huntap direncanakan untuk 148 kepala keluarga (KK), terdiri atas 58 KK melalui skema in situ dan 90 KK melalui skema ex situ pada satu lokasi seluas 0,8 hektare.
Sementara untuk bantuan Jaminan Hidup (Jadup), berdasarkan data Satuan Tugas per 8 Juni 2026, sebanyak 35.714 keluarga penerima manfaat (KPM) telah masuk dalam skema penyaluran bantuan di Aceh. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Pidie telah merealisasikan penyaluran tahap pertama kepada 151 KPM.
Andi menilai rakor tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi berbagai tantangan pemulihan pascabencana.
“Forum ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” katanya.
Bupati Pidie juga berharap dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Kabupaten Pidie.
“Kehadiran Bupati dalam rakor ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pidie untuk terus aktif mengambil bagian dalam setiap upaya penanganan dan percepatan pemulihan pascabencana demi kepentingan masyarakat,” ucap Andi.[]
