LHOKSEUMAWE Sekretaris Kota Lhokseumawe Dasni Yuzar mengatakan APBK tahun 2016 saat ini masih defisit sekitar 13 miliar lantaran terjadi pengurangan penerimaan dana alokasi khusus (DAK).
Awalnya rencana penerimaan DAK kita untuk 2016 Rp130 miliar sekian. Setelah pengesahan APBK (30 November 2015), kemudian kita mendapat pemberitahuan (dari Pemerintah Pusat) pada April kemarin, terjadi pengurangan DAK Rp13 miliar atau sekitar 10 persen. Itu pengurangan dari penerimaan pajak dalam negeri. Jadi, ya, APBK kita saat ini defisit, kata Dasni menjawab portalsatu.com lewat telpon seluler, Jumat, 13 Mei 2016, sore.
Berdasarkan data diperoleh portalsatu.com dari laman resmi Kementerian Keuangan RI, alokasi DAK untuk Kota Lhokseumawe tahun 2016 senilai Rp139,584 miliar lebih.
Dasni menyebut alokasi anggaran belanja akan disesuaikan dengan pendapatan pada Perubahan APBK 2016. Begitu kita sesuaikan belanja dengan pendapatan di perubahan (APBK) nanti, nggak defisit lagi. Jadi, kita nggak pinjam dana pada pihak ketiga untuk menutupi defisit, tapi kita sesuaikan saja belanja dengan pendapatan, ujarnya.
Menurut dia, dampak dari pengurangan penerimaan DAK dari Pemerintah Pusat, Pemko Lhokseumawe harus merasionalkan kembali sejumlah proyek (pengadaan barang/jasa pemerintah) bersumber dari DAK. Kita kurangi volumenya, kata Dasni.
Dasni menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu sebab proyek-proyek bersumber dari DAK 2016 sampai saat ini belum dilelang.
Lantas, bagaimana dengan dana Otonomi Khusus (Otsus)? Dasni mengatakan, dana Otsus jatah Kota Lhokseumawe tahun ini sekitar Rp78 miliar sudah diterima dari Pemerintah Aceh dan tidak ada pengurangan.
Disinggung mengapa proyek-proyek sumber dana Otsus belum dilelang, Dasni mengatakan, Nanti saja sekalian dengan (pelelangan proyek-proyek dari) DAK.
Rencana kita akhir Mei ini sudah dimulai tender (lelang), sehingga Juni nanti sudah bisa teken kontrak. Kita rencanakan seperti itu, jika tidak ada kendala lainnya, ujar Dasni.
Dasni mengakui molornya pelelangan proyek-proyek fisik tahun ini merugikan daerah lantaran pembangunan belum berjalan sebagaimana harapan masyarakat. Proyek pengaspalan Jalan Keude Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, misalnya. Lantaran belum dilelang, paket pekerjaan itu tak kunjung direalisasikan. Masyarakat akhirnya memblokir badan jalan tersebut, 11 Mei 2016, karena tidak tahan lagi dengan debu beterbangan saat kendaraan melintas.
Tapi target kita mulai pertengahan tahun ini bisa segera terealisasi (proyek-proyek fisik), kata Dasni.
Catatan portalsatu.com, tahun lalu, Pemko Lhokseumawe juga mengulur-ulur waktu pelaksanaan pelelangan proyek-proyek fisik. Sampai akhir Mei 2015, belum ada paket pekerjaan konstruksi yang dilelang. Kondisi itu menunjukkan pemerintah setempat tidak memperbaiki kinerja ke arah lebih baik, tapi malah memilih terperosok ke lubang yang sama.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, Romi Afrizanur kepada portalsatu.com, 26 Maret 2016, mengatakan, keterlambatan pelelangan proyek di Kota Lhokseumawe juga berdampak terhadap perekonomian.
“Tahun lalu Kota Lhokseumawe tergolong telat melelang proyek dengan berbagai alasan, sehingga berdampak kurang baik,” ujar Romi.[] (idg)