SIGLI – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie menyatakan kecewa berat terhadap Pemerintah Aceh. Pasalnya, sampai hari ini, Dinas Pertanian Aceh belum menyerahkan atau menghibahkan pabrik padi modern di Glumpang Minyeuk, Kecamatan Glumpang Tiga kepada Pemerintah Pidie.
Hal itu disampaikan Mahfuddin Ismail, S.Pd.I., M.A.P., anggota DPRK Pidie Fraksi Partai Aceh Dapil III Glumpang Tiga dalam pembahasan Rancangan APBK 2017 di gedung dewan setempat, Rabu, 14 Desember 2016. Mahfuddin akrab disapa Mahfud kemudian menyampaikan hal itu melalui pernyataannya kepada portalsatu.com.
Mahfud mengatakan, pihaknya sebagai wakil rakyat sangat berharap dengan kehadiran pabrik modern tersebut dapat menyejahterakan masyarakat Kabupaten Pidie, khususnya di Kecamatan Glumpang Tiga. Apabila pabrik padi modern itu beroperasi secara maksimal, kata dia, tentunya juga akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pidie saban tahun.
Namun, meski sudah sekitar 10 tahun pabrik itu didirikan, tapi tidak beroperasi sampai hari ini. Pembangunan pabrik padi modern itu yang seyogyanya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Pidie, ternyata nihil dan rugi total. Artinya, kucuran dana miliaran rupiah untuk pembangunan pabrik padi modern tersebut sia-sia dan tidak ada manfaatnya sama sekali, ujar Mahfud yang juga anggota Badan Anggaran DPRK Pidie.
Menurut Mahfud, dalam beberapa kali rapat dan hampir setiap laporan Pansus Dapil III di DPRK Pidie, pihaknya selalu mempertanyakan tentang nasib pengelolaan pabrik modern tersebut, baik kepada Sekda Pidie, khususnya Dinas Pertanian Pidie.
Dinas terkait di Pidie mengaku sudah beberapa kali menyurati Gubernur Aceh dan Kadis Pertanian Aceh, tapi sampai tahun 2016 ini masih belum direspon dan dihibahkan oleh Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Pidie, kata putra Gampong Sukon Baroh, Teupin Raya, Glumpang Tiga itu.
Tanah tempat berdirinya pabrik padi modern tersebut adalah aset Pemerintah Pidie. Sedangkan bangunan bernilai miliaran rupiah tersebut bersumber dana dari Pemerintah Aceh. Sementara mesin dalam pabrik itu bantuan pihak ketiga dari salah satu negara.
Mahfud menyatakan, apabila Pemerintah Aceh berniat baik dengan menghibahkan pabrik padi tersebut kepada Pemerintah Pidie, tentu akan sangat menguntungkan masyarakat setempat. Sebab, kata dia, dapat menghidupkan dan meningkatan perekonomian masyarakat Pidie. Ratusan ton gabah, bisa diproduksi dan diolah di pabrik modern tersebut saban tahunnya. Itu sebabnya, tidak heran jika selama ini hasil gabah di Pidie selalu diangkut keluar daerah dan dijual ke pengusaha pabrik di Medan lantaran pabrik padi modern tersebut tidak dioperasikan.
Kami sangat menyesalkan persoalan ini bertele-tele dan kurang kepedulian dari dinas teknis. Kami mendesak Pemerintah Pidie untuk memberikan perhatian serius terhadap kelangsungan beroperasinya pabrik padi modern tersebut, ujar Mahfud.
DPRK Pidie, kata Mahfud, juga mendesak Plt. Gubernur Aceh segera menyerahkan atau menghibahkan bangunan pabrik tersebut untuk menjadi aset Kabupaten Pidie demi untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten ini yang sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian.[](idg)