SUBULUSSALAM – Dinas Pertanian Perkebunan dan Perinkanan (Distanbunkan) Kota Subulussalam melaksanakan Sosialisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Hotel Hermes One, Jumat, 29 September 2023.
Sosialisasi ini dihadiri puluhan peserta terdiri dari para Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), perwakilan BPN, Apkasindo serta para pekebun dalam wilayah Kota Subulussalam.
Kepala Distanbunkan Kota Subulussalam, Rosihan Indra mengatakan sosialisasi ini merupakan kegiatan rutin dilaksanakan setiap tahun bertujuan menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait perubahan regulasi program PSR agar program tersebut terlaksana dengan baik sesuai peraturan yang ada.
Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari BPN Kota Subulussalam, Kejaksaan dan Distanbunkan. Rosihan menyampaikan materi disampaikan dalam sosialiasi ini sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan PSR di wilayah Kota Subulussalam.
Baca Juga: Dukung Ketahanan Pangan Sektor Perikanan, Pemko Subulussalam Bagikan 60.000 Benih Ikan Nila Unggul
“Saya berharap kepada pekebun atau ketua kelompok tani atau ketua koperasi yang sudah melaksanakan kegiatan PSR atau yang akan melaksanakan PSR mengikuti sosialisasi ini dengan baik,” kata Rosihan.
Ia berharap materi yang telah disampaikan itu bisa bermanfaat bagi pekebun yang sudah melaksanakan PSR. Melalui sosialisasi diharapkan tidak ada lagi perbedaan pemahaman dalam membaca atau memahami peraturan berkait dengan pelaksanaan PSR seperti status hukum hingga penggunaan dana PSR.
“Perlu diketahui sampai hari ini Koperasi atau Kelompok Tani sudah melaksanakan PSR ada sekitar 23 kelompok, total lahan yang sudah digarap lebih kurang sekitar 3000 hektare,” ungkap Rosihan.
Kabid Perkebunan Distanbunkan Kota Subulussalam, Andriansyah mengatakan target program PSR tahun 2023 seluas 2.500 ha. Dari jumlah tersebut, kata Andri yang sudah diajukan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seluas 1.500 ha. Adapun yang telah keluar Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dari Ditjenbun berjumlah 900 ha.
Kegiatan ini dibuka Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdako Subulussalam, Jhoni Arizal mewakili Wali Kota Subulussalam, H. Affan Alfian Bintang yang berhalangan hadir karena sedang dinas luar.
Ketua Apkasindo Kota Subulussalam, Netap Ginting yang hadir dalam sosialisasi tersebut menyampaikan selama ini sering kali pekebun peserta PSR berhadapan dengan hukum baik kepolisian maupun Kejaksaan.
Karena itu ia berharap peserta PSR agar mengikuti Standar Operasional Pelayanan (SOP) dalam melaksanakan program PSR, jangan memasukan data idenstitas siluman, dan jangan memasukan lahan produksi apalagi hutan lindung.
Saat acara Sosialisasi PSR kepada Koprasi, Gapoktan dan Kelompok Tani, pekebun dan DPD Apkasindo Kota Subulussalam memberikan saran, usulan dan masukan ke BPN Subulussalam agar lahan mereka disertifikatkan dengan program prona supaya selaras dengan program Stategis Nasional Pernerbitan Rp1 juta Sertifikat Rakyat. Dan untuk mendukung Sertifikat ISPO, Apkasindo mengusulkan kepada Distanbun Kota Subulussalam agar membatu penerbitan Surat Tanda Budidaya Perkebunan (STDBP).[]