LANGSA – Dana Otonomi Khusus Aceh sudah memasuki tahun ke-13 seharusnya mampu membangkitkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Aceh. Namun, sampai saat ini persoalan perekonomian dan kesejahteraan rakyat belum terselesaikan dengan baik.
Pemerintah Aceh dianggap tidak serius menyelesaikan permasalahan ini, karena sektor industri belum mampu dibangun dengan baik. Investor luar juga terkesan tidak ingin hadir di Aceh karena dianggap tak aman sehingga mereka tak berani mengambil risiko setelah menanam modalnya.
Hal itu dibahas dalam talk show digelar Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Samudra (DPM Unsam) mengangkat tema “Optimalisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh”, di Gedung Multiguna Unsam, Langsa, Selasa, 22 Oktober 2019. Diskusi tersebut menampilkan sejumlah narasumber, di antaranya Yufrizal (Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Lhokseumawe), Zaky Ulya (Akademisi Fakultas Hukum Unsam), Zahlul Pasha (Akademisi UIN Ar-Raniry/pemerhati Otsus), dan Dr. Mahyuzar (Staf Ahli Gubernur Aceh bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan).
Ketua DPM Unsam, Amiruddin, mengungkapkan, Pemerintah Aceh seharusnya mampu meyakinkan para investor untuk menanamkan sahamnya dan membangun industri-industri sehingga perekonomian meningkat signifikan.
“Dengan kondisi Aceh saat ini yang menjadi tempat paling menarik buat produsen menjual dagangannya, masyarakat Aceh yang komsumtif tinggi berbanding terbalik dengan produksi yang dihasilkan oleh produsen Aceh,” ujar Amiruddin.
Amiruddin menilai dalam hal ini DPRA tidak serius mengawasi Pemerintah Aceh untuk mewujudkan kemajuan perekonomian dan kemakmuran rakyat. Pasalnya, DPRA terlihat hanya berfokus untuk memikirkan dana aspirasi.
Narasumber diskusi itu, Yufrizal, menyebutkan uang yang telah dikeluarkan Bank Indonesia tahun 2018 senilai Rp11,41 triliun. “Namun, perputaran uang yang terjadi di Aceh hanya Rp4,66 triliun,” ungkap Yufrizal.
Menurut Yufrizal, seharusnya Aceh berfokus untuk perdagangan kopi dan nilam. Selain itu juga wisata halal.
Zaky Ulya mengatakan, penggunaan dana Otsus seharusnya dikelola secara transparan mengingat jumlah diterima Aceh sangat besar. “Agar memudahkan pendayagunaan dan tepat sasaran, setidaknya Pemerintah Aceh harus berkordinasi dengan BPK dan KPK sehingga plot anggaran jelas arahnya dan tidak diselewengkan,” ujarnya.
Zahlul Pasha menilai penggunaan dana Otsus Aceh telah melenceng dari tujuan dasar. Ada lima masalah melatari itu terjadi, yakni 1. Pemberian proyek dalam jumlah dana kecil, 2. Buruknya relasi antarlembaga pemerintah provinsi dengan kab/kota, 3. Rendahnya pengawasan, 4. Proyek kegiatan untuk kepentingan politik dan populis, dan 5. Digunakan untuk dana aspirasi DPRA.
Sedangkan Mahyuzar menyampaikan tingkat pengangguran yang terjadi sejak 2006 sampai 2019 sudah menurun. Namun, kata dia, yang menjadi permasalahan di masyarakat, lulusan SMK banyak menganggur. “Kita ketahui SMK itu sekolah keahlian yang menghasil tenaga kerja, tetapi malah tingkat pengangguran dari lulusan SMK yang tinggi dibandingkan tingkat pendidikan yang lain,” ujarnya.
Diskusi dihadiri para mahasiswa perwakilan dari berbagai kampus di Aceh, OKP, organisasi mahasiswa eksternal kampus dan LSM itu menghasilkan sejumlah kesimpulan. Yakni, 1. Agar setiap masyarakat Aceh proaktif dan peduli untuk mengawal pembangunan Aceh dan mengawal Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA); 2. Agar setiap masyarakat Aceh aktif untuk bersama-sama meningkatkan perekonomian Aceh dengan jalan bertransaksi dan membeli produk-produk Aceh, serta Pemerintah Aceh melakukan segala upaya yang baik untuk memperbanyak basis-basis ekonomi perindustrian; 3. Akar permasalahan penggunaan DOKA yang masih ada: dominasi proyek skala kecil, relasi antarlembaga terkait, perencanaan berbasis kepentingan politik, dan dana aspirasi.
Berikutnya; 4. Agar setiap warga Aceh untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, dan pemerintah menyiapkan lapangan kerja bagi para pencari kerja warga Aceh; dan 5. Agar seluruh pihak terkait memaksimalkan pemanfaatan DOKA, sehingga ketika Otonomi Khusus Aceh berakhir maka manfaat keberlanjutan tetap ada dan dirasakan bersama.[](rilis)
