BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyatakan kebijakan DPRA berkunjung ke Eropa, Afrika, Timur Tengah dan Asia di akhir masa jabatan mereka memberi pesan yang tidak baik dan memperkuat penilaian publik bahwa DPRA tidak dapat dipercaya.
“Seharusnya mereka di akhir masa jabatan dapat fokus pada prioritas dalam menyelesaikan qanun yang telah mereka janjikan. Bukan malah jalan-jalan ke luar negeri,” tegas Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian, dalam keterangan tertulis diterima portalsatu.com, Rabu, 3 Juli 2019.
MaTA turut melampirkan data nama-nama anggota DPRA yang sudah dan akan berangkat ke luar negeri pada Juni dan Juli 2019.
Berdasarkan hasil analisis terhadap keberangkatan DPRA ke luar negeri selama ini, MaTa memberikan beberapa catatan penting untuk dapat diketahui oleh rakyat Aceh. Pertama, keberangkat anggota DPRA ke luar negeri sudah menjadi angenda rutin sejak Aceh mendapatkan dana Otsus. Kedua, perjalanan ke luar negeri belum memberikan kontribusi positif untuk pembangunan dan kemajuan Aceh.
“Ketiga, sampai saat ini belum ada yang dapat terimplementasikan hasil-hasil kunjungan ke luar negeri. Yang ada pemborosan anggaran dan juga memiliki potensi korupsi (mark–up dan fiktif) karena tidak pernah dilakukan audit investigasi,” kata Alfian.
Keempat, MaTA sangat berharap kepada pimpinan partai politik yang memiliki kursi di DPRA untuk memberi warna baru kepada rakyat Aceh, sehingga tidak ada lagi kunjungan ke luar negeri dan terselamatkan uang Aceh dan dapat digunakan untuk program yang bermafaat. Kelima, sudah tidak populer kebijakan DPR jalan-jalan ke luar negeri saat rakyat Aceh masih dalam ketidakpastian terkait keberlangsungan hidupnya.
“Fokus pada agenda kinerja dalam menyelesaikan tugas di akhir masa jabatan sudah waktunya dilakukan. Penyelesaian qanun prioritas menjadi sangat penting. Kalau tidak dimulai sekarang dengan waktu sangat singkat jelas tidak berkualitas hasilnya, sehingga tidak terkesan kejar tayang,” ujar Alfian.
Oleh karena itu, kata Alfian, rakyat Aceh sangat mendambakan ada pimpinan partai politik di Aceh untuk berani melarang perwakilannya di DPRA supaya tidak ikut berkunjung ke luar negeri. “Ini menjadi trans (langkah positif) partai, dan publik sangat mengharapkan kebijakan tersebut,” pungkasnya.[](rilis)
