BANDA ACEH – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Irfan Nusir meminta Plt. Gubernur Aceh segera melakukan penyegaran di UPTD Inseminasi Buatan dan Inkubator Kader Peternakan (IBIKP) Saree, Aceh Besar. Dia juga menilai cukup 100 lembu untuk program pendidikan di UPTD itu, ratusan sapi lainnya dihibahkan saja kepada yang berhak.
“Setelah dewan rapat dengan Dinas Perternakan, dewan meminta kepada Plt. Gubernur untuk memberikan penyegaran ke UPTD, mungkin karena (pejabat di UPTD) jenuh atau lelah sehingga terjadi miskomunikasi dengan dinas,” kata Irfan saat berkunjung ke UPTD IBI Sare, Senin 8 Juni 2020.
Irfan menyebutkan, karena tidak ada laporan UPTD itu ke Dinas Peternakan terkait kondisi sapi kurus sehingga jadi viral. Menurut dia, secara atauran UPTD harus memberikan laporan kepada dinas terkait supaya dewan pun mengetahui persoalan yang terjadi.
“Seandainya pada awal ada laporan dari UPTD pasti dewan cepat mengambil tindakan dan cepat selesai. Dewan juga berharap kepada Dinas Perternakan, apa yang bisa dibuat oleh dewan, tentu kita proaktif dalam membangun, prinsipnya membangun,” ujar Irfan.
Irfan menjelaskan, kedatangan pihaknya ke UPTD IBIKP Saree bukan untuk mencari kesalahan. “Bukan melihat lembu-lembu yang kurus, tapi mencari solusi apa yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan,” katanya.
Dia menilai jumlah lembu di UPTD tersebut terlalu banyak sehingga over kapasitas. “Dewan berharap untuk edukasi cukup 100 lembu saja, sehingga tidak terlalu repot dalam mengurusnya”.
“Jumlah 393 ekor, saran dewan hanya 100 ekor lembu saja untuk edukasi. Sementara sisa lainnya dihibahkan kepada yang berhak menerima, seperti Dinas Pendidikan, yang penting tidak menyalahi prosedur hukum,” tutur Irfan.
Oleh karena itu, Komisi II DPRA mendesak Plt. Gubernur Aceh membuat Pergub yang mengatur langkah-langkah tepat supaya persoalan ini cepat selesai. “Jadi kalau Pergub cepat turun pasti persoalan ini cepat selesai,” ucapnya.
Soal jumlah ternak mati, Irfan mengatakan, “Data diperoleh dari UPTD IBIKP Saree, lembu mati 70 ekor. Kematian itu bukan akibat kelaparan, tetapi diserang penyakit”.
Irfan menyebutkan, jumlah anggaran tahun 2017 untuk pakan Rp1,7 milar. Lalu, 2018 totalnya Rp5,2 miliar, Rp 2 miliar untuk pakan. Selanjutnya 2019 untuk pakan Rp3,7 miliar lebih. Namun, tahun 2020 tidak ada anggaran karena dilakukan refocusing.
“Jumlah lembu sekitar 400 ekor, jumlah pekerja hanya 11 orang, sedangkan yang dibutuh 34 orang. Sementara anggran untuk pakan tidak ada, ya wajar saja terjadi (sapi ada yang kurus), akibat kelalaian UPTD melaporkan ke dinas,” ujar Irfan.
Selain ke Saree, tim Komisi II DPRA juga meninjau UPTD IBIKP di Desa Ie Suum. Di sana, kata Irfan, jumlah lembu 274 ekor, anak sapi lebih kurang 70 ekor. “Lembu yang sedang bunting 71 dan yang mati 17. Namun anggaran ternak lembu itu sumber APBN 2017, jumlah karyawan 26 orang. Sedangkan arela 100 hektare”.
“Kondisi lembu di sini bagus dibanding dengan di Saree. Termasuk arealnya mencukupi, sistem gembalanya pun lepas,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perternakan Aceh Rahmandi di sela-selala kunjungan Komisi II megatakan, pihaknya telah menyampaikan kondisi dan anggaran di Dinas Perternakan Aceh kepada DPRA. Pihaknya pun menerima kritikan maupun saran terkait kondisi sapi di UPTD IBIKP Saree.
“Kritikan itu kami terima dengan lapang dada dan kritikan – kritikan juga saya jadikan sebagai acuan atau cambuk, sehingga kami membuat acuan ke depan lebih baik lagi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi II DPRA, semoga persoalan ini cepat selesai,” tuturnya.[](Khairul Anwar)