SUBULUSSALAM – Rencana anggota DPRK Subulussalam melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Bandung, Jawa Barat, mendapat protes keras dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) perwakilan Kota Subulussalam.

Pasalnya, selain kondisi keuangan daerah sedang “kritis”, kunker dilaksanakan di masa “injury time” atau sekitar dua minggu menjelang akhir masa jabatan DPRK pada 19 Agustus mendatang. Kunker ini dinilai ibarat perpisahan bagi anggota dewan sebelum mereka mengakhiri masa tugasnya.

“Kunker tersebut kita nilai tidak begitu penting karena masa kerja wakil rakyat itu hanya sekitar dua minggu lagi,” kata Ketua YARA Kota Subulussalam, Edi Sahputra, dalam siaran persnya kepada portalsatu.com, Jumat, 2 Agustus 2019, malam.

“Saya melihatnya, kunker itu terkesan hanya jalan-jalan dan agenda rekreasi untuk perpisahan saja,” tambah Edi.

Edi menyebutkan, memang kunker itu bagian dari agenda rutin dewan dalam mendukung kinerja mereka. Namun harus dicatat, kata dia, apakah kegiatan kunker saat ini sangat penting atau tidak, dengan kondisi keuangan daerah yang dikabarkan sedang “kritis”. Apalagi dalam beberapa kali kunker sebelumnya, nyaris tidak ada hasil yang berdampak bagi daerah.

“Kita bukan tidak suka agenda kunker pejabat, tapi lihat hampir setiap tahun selalu kunker yang hasilnya tidak begitu berdampak langsung untuk daerah kita selama ini,” ungkap Edi.

“Ini namanya pemborosan anggaran, tidak memikirkan perekonomian masyarakat saat ini karena keuangan pemko lagi lesu,” kata Edi.

Edi mempertanyakan apakah para legislator belum puas dengan kunker-kunker yang selama ini dilakukan. Edi yakin para wakil rakyat itu sudah puas kerena  banyak daerah yang sudah dikunjungi selama menjabat anggota dewan.

Kini saatnya mereka berpikir mengatasi persoalan dan beban pemerintah khususnya menyangkut anggaran di SKPK di mana gaji honorer yang tersedia hanya 6 bulan di tahun 2019, dan banyak pekerjaan/kegiatan yang belum dibayar.

Oleh karena itu, Edi berharap wakil rakyat itu mengurungkan niatnya dengan membatalkan agenda kunker yang dinilai tidak begitu penting dan hanya pemborosan anggaran. Sehingga dana kunker senilai Rp291 juta bisa dipakai untuk kepentingan yang lebih urgen dalam mengatasi defisit.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 20 anggota DPRK Subulussalam dikabarkan akan bertolak ke Jawa Barat, dengan agenda kunker ke DPRD Bandung menjelang berakhirnya masa jabatan mereka pada 19 Agustus 2019 mendatang.

Sekretaris DPRK Subulussalam, Khainuddin, SKM., dikonfirmasi portalsatu.com, Jumat, 2 Agustus 2019, mengatakan kunjungan kerja ke DPRD Bandung mulai 4-8 Agustus 2019. Dari 20 DPRK Subulussalam, 18 di antaranya telah mendaftar untuk berangkat. Sementara dua lainnya, Jamasa Cibro dan Haris Muda Bancin, belum memastikan berangkat.

Selain itu, 8 orang pendamping dari Sekretariat DPRK Subulussalam akan ikut serta dalam rombongan tersebut. Khainuddin menyebutkan, biaya kunker ke  DPRD Bandung mencapai Rp291 juta.

Kunker ini, kata Khainuddin, mengambil tiga topik, pertama masalah PAD, kedua bidang kesehatan, ketiga destinasi wisata. Hasil kunker tersebut, kata dia, nantinya menjadi bahan rekomendasi dari lembaga legislatif kepada eksekutif, agar pengalaman yang diperolah di Bandung dapat diterapkan di Kota Subulussalam.

“Walau pun mereka mau finish (berakhir masa jabatan), tapi eksekusi program kegiatan itu kaneksekutif, bukan legislatif. Pengalaman yang diperoleh di sana, itu nanti direkomendasikan ke pihak eksekutif,” kata mantan Dirut RSUD Subulussalam ini.[]