BANDA ACEH – Dalam perspektif demokratis elektoral, debat merupakan sesuatu hal yang signifikan. Dimana pemilih dapat melihat kapasitas dari calon masing-masing, baik itu kapasitas intelektual maupun kapasitas kematangan emosional calon.
Demikian disampaikan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unsyiah, Dr. Effendi Hasan, MA, dalam diskusi “Teror Pilkada dan Polemik Kupiah Mirah” yang dilaksanakan Pemuda Aceh Melayu Melayu (MARA) di Keude Kupi Aceh, Banda Aceh, Rabu, 18 Januari 2017 siang.
“Ini catatan penting bagi kita, walaupun dalam konteks Indonesia debat itu masih sesuatu hal yang baru,” kata Effendi Hasan.
Namun, dia menyebutkan, berbeda halnya dengan kondisi politik di Amerika Serikat yang sudah berulang kali menggelar debat kandidat untuk calon kepala negara maupun daerah. Meskipun demikian, Effendi mengapresiasi pelaksanaan debat kandidat untuk calon kepala daerah di Aceh. Dia bahkan menyarankan proses demokrasi seperti itu untuk tetap dipertahankan.
“Karena menurut saya, ada dua fungsi debat. Pertama dia akan mewujudkan kesadaran politik masyarakat. Dimana masyarakat akan melihat, akan berfikir, diantara calon-calon yang layak akan dipilih,” katanya.
Effendi Hasan dalam diskusi tersebut juga menyebutkan, saat ini kesadaran politik di Indonesia dibentuk dari perspektif pragmatis. Dia mencontohkan dengan adanya istilah serangan fajar di Aceh. Berdasarkan hasil penelitiannya di Abdya pada 2012, terungkap salah satu hal yang sering dilakukan dalam praktek politik di daerah tersebut adalah serangan fajar.
“Sudah diletakkan Rp100 ribu dalam amplop kemudian ditulis nama siapa yang diusung. Kemudian saya bertanya, apakah ini berpengaruh? Jelas dong, dikasih 100 ribu, siapa lagi yang kita pilih kalau bukan orang yang kasih duit 100 ribu,” ujar Effendi.
Hal lainnya yang sering terjadi dalam pemilihan kepala daerah adalah iming-iming politik atau janji-janji politik yang bukan berdasarkan ideologi. Namun, menurut Effendi, iming-iming politik yang sering dilakukan bersifat pragmatis.
“Jadi tidak heran ketika seorang calon menawarkan sesuatu, tetapi setelah terpilih dia tidak mengimplementasikan janji-janjinya. Janji lebih pada sebuah kebohongan bukan janji itu merupakan sebuah tuntutan ideologi yang diingat siapa yang berjanji, saya akan menunaikan itu,” katanya.
Effendi menilai dengan adanya debat kandidat juga mampu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Menurutnya dengan adanya debat akan memberikan suatu gambaran kepada masyarakat, agar bisa melihat bagaimana calon-calon pemimpin yang dipilih dari segi visi dan misi yang disampaikan. Sementara output-nya adalah meningkatkan partisipasi politik.
“Oh ada orang bertanya, apakah dengan debat itu akan menjadi indikator akan terpilih seseorang? Tidak juga. Misalnya, dengan debat orang akan memilih Apa Karya, misalnya. Itu belum menjadi suatu indikator yang mutlak. Tetapi sekurang-kurangnya bisa memberikan gambaran pendidikan politik bagi masyarakat,” kata Effendi Hasan.
Akademisi Unsyiah ini juga menyebutkan di negara berkembang ada dua tipikal pemilih: rasional atau kritis dan pemilih tidak rasional. Menurutnya pemilih yang tidak rasional itu terbagi lagi dalam dua bagian. Pertama pemilih yang tidak rasional, yang orientasinya partai politik lokal, dan pemilih yang tidak rasional memilih partai nasional.
Selanjutnya, Effendi menyinggung kasus sengketa simbol yang terjadi di Pidie saat berlangsungnya debat kandidat calon bupati dan wakil bupati. Dimana pada saat itu, salah satu pasangan calon bupati, Roni Ahmad dan Fadlullah TM Daud bersama timsesnya menolak ikut debat alias walk-out karena tidak mau melepaskan kupiah (peci) merah yang menjadi “tanda pengenal” bagi mereka. Penolakan ini kemudian berakhir dengan dibatalkannya debat kandidat oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie.
“Ini merupakan suatu tahapan ya, suatu tahapan yang dilaksanakan KIP. Berarti KIP tidak berhasil melakukan tahapan itu. Kemudian saya melihat persoalan tidak jadinya debat itu disebabkan oleh persoalan topi (peci) warna merah. Ini merupakan sesuatu hal yang sepele, seharusnya KIP tidak berfikir persoalan itu. Tapi yang harus KIP pikirkan adalah berkaitan dengan substansi debat itu,” ujarnya.
Dia juga menyebutkan pengalaman debat kandidat Cagub-Cawagub Aceh yang dilaksanakan KIP Aceh. Menurutnya debat kandidat selama dua kali dilakukan bisa diibaratkan seperti membeli kucing dalam karung. “Terlalu umum materi yang disampaikan. Seharusnya KIP memikirkan bagaimana materi-materi debat yang khusus, seperti persoalan pendidikan dan kesehatan,” ujar Effendi.
Dia berharap kedepan KIP bisa lebih inovatif dalam melaksanakan debat kandidat. Dia juga mengusulkan agar debat kandidat bisa dilaksanakan secara online sehingga masyarakat bisa ikut serta memberikan pertanyaan kepada para calon.
Selain itu, Effendi mengharapkan KIP untuk memberikan kesempatan kepada panelis bertanya secara langsung kepada calon. Harapan tersebut disampaikan setelah pengalaman dua kali dilaksanakannya debat kandidat di Aceh tahun ini. Dimana pada dua tahapan debat, pertanyaan dari panelis justru dibacakan oleh moderator.
Sementara untuk konteks Pidie, Effendi mempertanyakan status kupiah merah yang dipergunakan tim Roni Ahmad-Fadlullah TM Daud, apakah merupakan alat peraga kampanye. Menurutnya ini menjadi persoalan yang dipermasalahkan KIP Pidie.
“Berkaitan topi merah itu, saya pikir ini adalah sebuah karakteristik ya, identitas yang dibangun oleh seorang calon. Walaupun saya tahu bahwa ketika pasangan Abusyik (Roni Ahmad) mengambil topi (kopiah/peci) merah itu sebagai sebuah simbol, itu mesti ada filosofinya. Nggak mungkin diambil begitu saja, boleh jadi filosofi yang saya pahami sebagai simbol perlawanan, atau simbol ketokohan atau simbol keulamaan, boleh jadi,” katanya.
Menurutnya sebuah simbol dibuat agar pemilih tertarik dan bersimpati kepada pasangan calon tersebut. Dia kemudian mencontohkan dengan Pilkada 2006, dimana pasangan Irwandi-Nazar juga menggunakan pakaian tradisional Aceh saat debat berlangsung. Namun pada saat itu tidak ada yang mempermasalahkannya. Akademisi Unsyiah ini menilai, seragam identitas atau simbol merupakan marketing politik yang boleh dilakukan oleh semua calon kepala daerah.
Dia juga mempertanyakan kenapa tidak ada permasalahan ketika Mualem menggunakan baju merah atau Irwandi yang menggunakan baju orange saat debat kandidat. Effendi kemudian mempertanyakan kenapa pemakaian kopiah merah di Pidie menjadi masalah, sehingga memunculkan pembakaran posko dan penembakan yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
“Kenapa tidak ada persoalan dengan topi hitam? Kenapa tidak ada persoalan dengan topi-topi lain? Yang dipersoalkan oleh KIP kemudian, ditunda, debat. Dan ke depan diberi sanksi bahwa pasangan ini tidak layak mengikuti tahapan debat sambungan. Inikan mendiskriminasi pasangan yang lain,” ujarnya.
Dia menyayangkan akibat permasalah kopiah merah ini menimbulkan efek negatif pada keamanan daerah. Menurutnya aksi-aksi kriminal usai kisruh tersebut merupakan suasana yang dimanfaatkan. “Akan muncul kecurigaan antara satu calon dengan calon yang lain, akan saling menuduh bahwa tindakan itu dilakukan oleh calon satu lagi. Kemudian tembakan itu dilakukan oleh calon lain. Dalam konteks ini, saya melihat bahwa, atau kita kepingin dalam konteks di Pidie itu, KIP harus menjalankan tugas itu secara profesional,” ujarnya.
Effendi juga membeberkan hasil penelitiannya di Sabang mengenai pemetaan konflik Pilkada. Dalam penelitian tersebut diketahui salah satu faktor penyebab konflik Pilkada disebabkan ketidaknetralan penyelenggara Pilkada.
“Kemudian hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Anshori yang kemudian diterbitkan buku oleh Habibi Center. Mereka mengatakan bahwa secara kualitatif, Aceh berhasil. Tetapi secara kuantitatif Aceh tidak berhasil karena ketidaknetralan penyelenggara pilkada,” kata Effendi Hasan.[]