ACEH UTARA – Kesedihan kembali menyelimuti warga Gampong Rumoh Rayeuk, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Belum pulih dari trauma banjir bandang yang menghancurkan rumah dan sumber penghidupan mereka pada November 2025 lalu, kini warga harus menghadapi cobaan baru setelah hunian sementara (huntara) yang mereka tempati rusak diterjang angin kencang, Selasa, 2 Juni 2026.
Keuchik Gampong Rumoh Rayeuk, A’kthaillah, mengatakan musibah yang terjadi Selasa kemarin telah merusak puluhan huntara bantuan BNPB yang selama ini menjadi tempat berlindung warga korban banjir bandang.
“Jumlah huntara yang rusak di Rumoh Rayeuk sebanyak 36 unit bantuan BNPB. Terdiri dari 11 unit rusak berat, 20 unit rusak sedang, dan lima unit rusak ringan. Padahal huntara inilah yang menjadi tempat tinggal masyarakat setelah rumah mereka hancur akibat banjir bandang,” kata A’kthaillah kepada wartawan, Rabu, 3 Juni 2026.
Menurutnya, bencana ini membuat kondisi masyarakat semakin terpuruk. Selain rumah, sebagian besar warga juga kehilangan sumber mata pencaharian seperti kebun sawit, pinang, pisang, dan berbagai tanaman produktif lainnya yang menjadi sumber ekonomi keluarga. Semuanya rusak akibat banjir bandang akhir 2025 lalu.
“Kondisi masyarakat sekarang sangat memprihatinkan. Rumah sudah hancur karena banjir, sekarang huntara juga rusak karena angin kencang. Sementara mata pencaharian masyarakat hampir tidak ada lagi, rata-rata warga di sini adalah pekebun dan kebun mereka sudah rusak semua,” ujar A’kthaillah.
A’kthaillah menyebut kondisi tersebut membuat roda ekonomi masyarakat nyaris lumpuh. Oleh karena itu, masyarakat sangat berharap pemerintah pusat segera merealisasikan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) yang sebelumnya dijanjikan kepada korban banjir bandang.
“Kami memohon kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial agar memprioritaskan pencairan Jadup bagi masyarakat yang terdampak bencana, khususnya di Kecamatan Langkahan. Masyarakat sangat membutuhkan bantuan itu untuk bertahan hidup,” katanya.
A’kthaillah menambahkan, sudah enam bulan pascabanjir bandang, bantuan Jadup yang dinantikan masyarakat belum juga diterima. Padahal, seluruh proses pendataan telah dilakukan dan diserahkan melalui pemerintah desa, kecamatan, hingga Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Masyarakat setiap hari bertanya kepada saya, kapan Jadup cair dan sudah sampai mana prosesnya. Namun, sampai sekarang kami belum bisa memberikan jawaban yang pasti karena belum ada perkembangan yang disampaikan kepada kami,” ungkap A’kthaillah.
Menurut A’kthaillah, selain meminta percepatan pencairan Jadup, pihaknya juga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret terhadap huntara yang rusak akibat angin kencang. Warga membutuhkan kepastian mengenai masa depan tempat tinggal mereka, apakah akan dilakukan perbaikan huntara atau dipercepat pembangunan hunian tetap (huntap).
“Kami berharap pemerintah pusat benar-benar serius menangani persoalan ini. Jangan biarkan masyarakat terlalu lama hidup dalam ketidakpastian. Kami ingin ada solusi yang jelas untuk tempat tinggal dan kehidupan masyarakat ke depan,” ujar A’kthaillah.
Di tengah kesulitan yang dihadapi warga, A’kthaillah mengaku menerima informasi bahwa sebagian masyarakat mulai berencana melakukan aksi demo untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait keterlambatan pencairan Jadup. Meskipun ini masih sebatas pembicaraan di tengah masyarakat, itu merupakan harapan warga terhadap bantuan yang dijanjikan pemerintah.
“Yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bantuan Jadup. Karena ekonomi mereka benar-benar terpuruk, kami khawatir jika kondisi ini terus berlarut-larut akan muncul berbagai persoalan sosial yang tidak diinginkan akibat tekanan ekonomi,” ungkap A’kthaillah.[]
