LHOKSEUMAWE – Sosiolog Universitas Malikussaleh, Dr. Nirzalin, M.Si., menilai belum ada terobosan baru yang dilakukan Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib (Cek Mad) dan Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya dalam dua tahun ini.
“Saya kira landai-landai saja. Belum ada satu terobosan berarti dalam konteks pengembangan ekonomi, investasi juga tidak masuk dan sebagainya. Jadi, saya kira ini jika dilihat dari sisi progresivitas sebetulnya tidak tampak. Yang tampak hanya ritual dan administrasi pemerintahan,” ujar Nirzalin menjawab portalsatu.com via telepon seluler, Kamis, 11 Juli 2019, sore.
“Lhokseumawe apalagi, kita semakin ditinggalkan oleh kota-kota yang dulunya di bawah Lhokseumawe, seperti Langsa yang kini melampaui Lhokseumawe. Bahkan, Bireuen kini sudah mendekati Lhokseumawe. Artinya, jika kita mengaca pada episode pemerintahan di masa lalu, Lhokseumawe ini kan sebetulnya kota kedua termaju dalam hal ekonomi dan pembangunan setelah Banda Aceh. Itu sebelum-sebelumnya, bahkan sebelum di era konflik termasuk baik. Namun, sekarang pascakonflik justru tidak terlihat ada satu big push ekonomi yang tumbuh. Jadi, landai saja,” ungkap Doktor Sosiologi lulusan UGM Yogyakarta itu.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, termasuk soal alokasi APBK 2018 dan 2019, Nirzalin menyebutkan, “Yang terlihat kan anggaran-anggarannya atau budgeting yang diplot itu umumnya untuk biaya operasional pemerintahan, bukan dalam kerangka menumbuhkembangkan ekonomi atau meningkatkan kesejahteraan, dan lain sebagainya”.
“Jadi, di sektor ekonomi kita tidak melihat ada lompatan dibanding masa lalu. Kemudian, di sektor pendidikan juga tidak, dan sektor kesehatan juga biasa saja. Artinya, bahwa ini business as usual-lah, biasa saja. Penurunan statistik kemiskinan juga sangat kecil,” ujar Nirzalin.
Nirzalin menyebut tidak tampak program yang konkret di Aceh Utara dan Lhokseumawe untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran. “Tidak ada program malah. Kita tidak melihat sesuatu yang dibuat. Sekarang di desa-desa, pergerakan yang sedikit-sedikit terlihat ada pembangunan itu lebih kepada dana dari pusat lewat dana desa dan sebagainya. Tapi sesuatu yang di-create, dibuat atau dirancang secara spesifik oleh pemerintah, baik Aceh Utara maupun Lhokseumawe, kita tidak melihat. Itu persoalannya”.
“Jadi, ketika Pemerintah Aceh Utara dan Pemerintah Lhokseumawe tidak terlihat membuat sesuatu yang signifikan, maka tidak ada perubahan apapun di sektor pemberantasan kemiskinan atau pengurangan angka kemiskinan,” ungkap Nirzalin.
Terkait pertumbuhan ekonomi daerah, sejauh ini belum ada investor luar yang mau berinvestasi, sementara anggaran daerah terbatas, Nirzalin mengatakan, “Itu juga soalnya. Dari dulu saya sering mengatakan bahwa tidak ada satu daerah maju, kalau investasi tidak masuk. Karena kekuatan keuangan daerah itu mestilah terbatas. Untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang signifikan itu harus ada investasi yang masuk. Istilahnya, big push atau dorongan besar pertumbuhan ekonomi itu dari investor. Nah, ketika investor tidak masuk, tentu tidak ada sesuatu yang bergerak dari sektor ekonomi ini. Banyak MoU dibuat tidak ada realisasi”.
Nirzalin berharap aparatur pemerintahan di Aceh Utara dan Lhokseumawe agar mampu membuat terobosan-terobosan dalam hal program yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. “Karena ini sudah dua tahun, dan kita tidak melihat janji-janjinya meningkatkan kesejahteraan waktu kampanye Pemilukada yang lalu itu terealisasi”.
“Sejauh ini landai-landai saja, dan terlihat pemerintahan hanya dalam konteks administratif, tidak dalam konteks katalisator pembangunan dan sebagainya. Jadi, saya kira perlu untuk segera dilakukan itu, supaya ada perubahan di Aceh Utara dan Lhokseumawe,” tuturnya.
“Kita menyedihkan sekali ini, kondisi Aceh Utara menjadi kabupaten termasuk termiskin sekarang untuk wilayah Aceh. Itu potret yang sangat menyedihkan karena di sisi yang lain, dari dulu dia (Aceh Utara) dijadikan kiblat pembangunan kabupaten/kota lain di Aceh,” ujar Nirzalin.
Sekarang, kata Nirzalin, Aceh Utara kalah dengan Langsa, lalu mulai dikejar oleh Bireuen. “Bahkan, di pantai-pantai barat itu sudah mulai bergerak, seperti Aceh Barat yang sudah semakin baik, tapi Aceh Utara malah jalan di tempat,” pungkasnya.
Untuk diketahui, hari ini, 12 Juli 2019, genap dua tahun masa jabatan Wali Kota-Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya-Yusuf Muhammad. Begitu pula Bupati-Wakil Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib-Fauzi Yusuf (Cek Mad-Sidom Peng).
Suaidi-Yusuf dilantik oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, di Gedung DPRK Lhokseumawe, 12 Juli 2017 pagi. Sedangkan Cek Mad-Sidom Peng di Gedung DPRK Aceh Utara pada sore hari yang sama. Bagi Suaidi dan Cek Mad, ini merupakan periode kedua yang masa kepemimpinannya tersisa tiga tahun lagi setelah menjadi wali kota dan bupati pada 2012-2017.[]
