Senin, Juni 24, 2024

HUT Ke-50 Aceh Tenggara,...

KUTACANE - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Tenggara membuka stan pelayanan...

Atlet KONI Aceh Rebut...

BANDA ACEH - Prestasi mengesankan ditoreh atlet binaan KONI Aceh yang dipersiapkan untuk...

Realisasi Pendapatan Asli Aceh...

BANDA ACEH - Realisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) tahun 2019-2023 melampaui target. Akan...

Judi Online: Antara Frustasi...

Oleh: Muhammad Syahrial Razali Ibrahim, Dosen Fakultas Syariah IAIN LhokseumawePemberitaan judi online akhir-akhir...
BerandaNewsDugaan Korupsi Pengadaan...

Dugaan Korupsi Pengadaan Lembu: Rekanan Ini Diperiksa 5 Jam

LHOKSEUMAWE – Penyidik memeriksa ES, direktur perusahaan 'BV' terkait kasus dugaan korupsi pengadaan ternak dari APBK Lhokseumawe tahun 2014. ES diperiksa sebagai saksi di Ruangan Unit Tipikor Satreskrim Polres Lhokseumawe sekitar lima jam, Selasa, 25 September 2018.

Informasi diperoleh portalsatu.com, mulanya penyidik melayangkan surat panggilan kepada ES untuk diperiksa pada Kamis lalu. Namun, direktur perusahaan 'BV' beralamat di Bireuen tersebut tidak hadir. ES menyampaikan kepada penyidik akan hadir pada Selasa, dan itu ditepati.

Menurut satu sumber, ES diperiksa sejak sekitar pukul 09.30 WIB sampai tiba waktu Zuhur. Usai jam istirahat siang, pemeriksaan dilanjutkan lebih satu jam lagi.   

“Pemeriksaan berjalan kurang lebih lima jam,” kata Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan melalui Kasat Reskrim Iptu Riski Adrian melalui pesan singkat, Rabu, 26 September 2018 pagi, menjawab portalsatu.com terkait pemeriksaan terhadap ES.

Ditanya bagaimana pengakuan atau keterangan ES dalam pemeriksaan tersebut, Riski mengatakan, “Kalau berbicara isi pemeriksaan itu ranahnya penyidikan, tidak bisa kita publis karena takut menghambat proses nantinya”.

Sebelumnya, Riski mengatakan, dalam penyidikan sesuai Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirim ke Kejari Lhokseumawe pengujung Juni 2018, sejauh ini sudah belasan saksi diperiksa. “Untuk SPDP baru, sekitar 15 saksi yang sudah dimintai keterangan,” kata Riski didampingi Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Bripka Mediansyah, menjawab portalsatu.com di ruang kerjanya, Senin, 24 September 2018.

Menurut Riski, sekitar 15 saksi itu termasuk ketua kelompok yang namanya tercantum dalam dokumen penerima lembu hasil pengadaan dari APBK Lhokseumawe tahun 2014. Sementara dari pihak rekanan, baru ES yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait SPDP baru tersebut.

Informasi terbaru diperoleh portalsatu.com, perusahaan 'BV' milik ES 'hanya kebagian' melaksanakan pengadaan lembu senilai Rp80 juta. Sedangkan belasan perusahaan lainnya, mendapat alokasi dana pengadaan ternak itu mencapai Rp120 juta (lebih 10 perusahaan) hingga Rp140 juta (tiga perusahaan).

Dikonfirmasi terkait data itu, Riski mengakui perusahaan 'BV' mendapat alokasi dana pengadaan lembu Rp80 juta. 

Lantas, mengapa hanya ES sebagai pemilik perusahaan 'BV' yang diproses dengan SPDP baru, sementara banyak perusahaan lainnya kebagian dana pengadaan di atas Rp110 juta dan bahkan ada yang fiktif? 

“Dalam SPDP baru itu disebutkan ES dan kawan-kawan, jadi tidak hanya atu orang. Dari hasil pemeriksaan para saksi dan barang bukti yang ditemukan, bukti permulaannya mengarah ke 'BV' ini, maka diproses ES dan kawan-kawan,” ujar Riski.

Diberitakan sebelumnya, penyidik Unit Tipikor Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe mengungkapkan, pengadaan lembu dari APBK Lhokseumawe tahun 2014 melibatkan 160 perusahaan. Namun, berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh, 111 perusahaan tidak mengadakan/menyalurkan lembu alias fiktif. 

“111 (perusahaan) fiktif dari 160 perusahaan yang terlibat pengadaan lembu itu sesuai hasil audit BPKP,” ujar Kasat Reskrim Iptu Riski Adrian.

Riski mengatakan, fokus pihaknya melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap siapa saja terlibat dalam kasus pengadaan ternak Rp14,5 miliar yang menurut hasil audit BPKP merugikan keuangan negara Rp8,1 miliar lebih. “Fokus kita bukan pada jumlah perusahaan, tapi siapa saja yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian negara itu,” ujarnya.

Menurut Riski, setelah menetapkan tiga tersangka dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe, yang kini perkaranya disidangkan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, sekarang penyidik melakukan penyidikan terhadap rekanan atau perusahaan pengadaan lembu tersebut. (Baca: Hasil Audit BPKP, Penyidik: Dari 160 Perusahaan Pengadaan Lembu, 111 Fiktif)[](idg)

Baca juga: