‘Elite Aceh Mari Bertaubat Massal’

BANDA ACEH – Direktur Eksekutif The Aceh Institute, Dr. Saiful Akmal, mengatakan persoalan APBA seperti benang kusut. Sulit menemukan penyebab dari buruknya penganggaran, lemahnya daya serap dan efektivitas manfaat anggaran.

“Secara otoritatif semua kesalahan ini tertumpu pada elite pemerintahan, terutama pimpinan eksekutif dan legislatif,” tegas Saiful Akmal saat portalsatu.com meminta tanggapannya tentang APBA, 6 Maret 2019.

Saiful Akmal melihat secara sederhana persoalan ini lebih karena tiadanya political will elite Aceh untuk lebih baik.

“Tingginya tolak-tarik politik di “nanggroe serba Plt.”, ini menyebabkan munculnya ketidakpastian dan tidak stabilnya politik, sehingga aparat dan SKPD (SKPA) ragu dan takut dalam implementasi karena pengalaman traumatik masa lalu terkait kepastian politik yang berefek pada kepastian hukum,” tambah dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini.

Selain itu, menurut Saiful, lamanya keputusan politik dan kebijakan publik diambil. Jikapun diambil dengan pertimbangan politik, tidak banyak yang berbasis publik. Politikus lebih melihat asas manfaat dirinya atau pihak terkait langsung dengannya atas anggaran. Walau mereka selalu menyebut “atas nama rakyat”.

“Politisi melihat anggaran sebagai proses bisnis atas biaya politik mahal mereka,” ungkap Saiful.

Saiful juga melihat mentalitas aparatur yang bekerja keras bila sudah terdesak. “Persoalan mentalitas dan cara pandang masih bulan-bulan awal tahun, kebut di akhir tahun masih banyak waktu”.

“Kurangnya empati terhadap publik, lebih nyaman tunggu instruksi. Minim komitmen atas tupoksi mereka,” ujar Doktor bidang Bahasa, Media dan Politik lulusan University of Frankfurt, Jerman ini.

Dia juga menyorot lemahnya perencanaan dan manajemen proses sejak anggaran akan dimasukkan. “Proses penyusunan anggaran yang barangkali kurang partisipatif. Birokrasi berbelit meski digembar-gembor satu pintu. Rumitnya pelaporan keuangan dan mengedepankan pertanggungjawaban administratif dibanding kinerja anggaran,” ungkap Saiful.

Direktur Eksekutif Aceh Institute sejak 2017 ini mengamati dari ketimpangan-ketimpangan sejak dana Otsus. Kesan yang muncul “kuet pade lam reudok“. Mereka yang punya akses ke anggaran cenderung melihat asas manfaat pribadi daripada berpikir masa depan Aceh.

“Orientasi program cenderung timpang, fokus hanya kepada hal-hal fisik dan infrastruktur. Kurang peka terhadap pembangunan SDM dan sistem dan mekanisme,” tambah Saiful.

Sebagai intelektual kampus, Saiful menyarankan elite Aceh untuk tobat massal. “Kami prihatin melihat pola pikir elite politik Aceh saat ini. Dana Otsus akan berakhir. Bila begini terus apa jadinya Aceh ke depan. Kami siap diajak bersama mencari formulasi terbaik untuk masa depan Aceh, dan ini saatnya elite ber-taubat,” pungkasnya.[]