LHOKSEUMAWE – Wakil Ketua Komisi I DPD RI asal Aceh Fachrurrazi meminta Pemerintah Aceh segera menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni dengan gebrakan besar yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan, masyarakat desa, alim ulama, KPA dan penegak hukum. Tujuannya kata dia, agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Hal itu dikatakan Fachrurrazi kepada portalsatu.com, Selasa, 18 April 2017, sekaligus menanggapi masih banyaknya masyarakat yang tinggi di rumah tak layak huni di seluruh Aceh. Untuk tahap awal katanya, yang harus dilakukan dinas terkait adalah pendataan terhadap calon penerima manfaat.
Dengan adanya data base, pemerintah tahu berapa jumlah rumah tidak layak, sekaligus mengukur kemampuan anggaran daerah. Tidak hanya pemerintah, pihak-pihak lain juga bisa menjadikan data tersebut untuk menyalurkan bantuan, jadi harus ada program besar seperti Gerakan Aceh Bangun Rumah untuk Rakyat, saya yakin rakyat lebih senang dengan cara seperti itu, jelasnya.
Baca: Fachrul Razi DPD Bangun Rumah Baru untuk Maya Julianti
Ia juga menjelaskan, Aceh punya dana Otsus yang besar didukung APBA dan APBK yang juga besar untuk membangun rumah bagi kaum duafa. Targetnya dalam waktu tidak lama, tidak ada lagi rakyat yang tinggal di gubuk, rumah tepas lapuk dan sebagainya.
Sisi penting lainnya menurut dia, dengan anggaran APBA yang luar biasa besar, Pemerintah Aceh juga harus menjamin layanan kesehatan yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat, tentunya harus gratis. Dan juga anggaran untuk bidang pendidikan yang langsung menyasar anak-anak dari keluarga miskin.
Saya yakin, bila gerakan besar ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, didukung oleh semua pihak dan dana yang mumpuni, ke depan Aceh akan sejahtera, tidak ada lagi yang namanya rumah tidak layak huni, katanya.[]