Jumat, Juli 19, 2024

Samsul Azhar Dilantik sebagai...

BANDA ACEH - Pj. Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, melantik Samsul Azhar sebagai Pj....

Ini Kata Camat Tanah...

ACEH UTARA - Pemerintah sedang melakukan pendataan bangunan yang rusak akibat diterjang badai...

JPU Tuntut Lima Terdakwa...

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum menuntut empat terdakwa perkara dugaan korupsi pada...

Abu Razak Temui Kapolda,...

BANDA ACEH – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh H. Kamaruddin...
BerandaNewsFDKP Audiensi Dengan...

FDKP Audiensi Dengan TA Khalid Terkait Konflik Satwa dan Perhutanan Sosial 

BANDA ACEH – Ketua Umum Forum DAS Krueng Peusangan (FDKP), Suhaimi A. Hamid, melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi dengan Ir. H. TA. Khalid, M.M., Anggota Komisi IV DPR RI, membahas penanggulangan konflik satwa dan Perhutanan Sosial di lanskap DAS Kreung Peusangan. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Anggota Komisi IV DPR RI, TA. Khalid, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020, sore.

Suhaimi A. Hamid dalam pertemuan tersebut membicarakan permohonan dukungan dari TA. Khalid sebagai Anggota Komisi IV DPR RI untuk panaggulangan konflik satwa dan perhutanan sosial di lanskap DAS Krueng Peusangan.

“Saat ini kami dari FDKP bersama Bappeda Provinsi Aceh sudah membuat masterplan koridor satwa di DAS Peusangan. Kita mengharapkan masterplan tersebut tidak menjadi dokumen tanpa ada program-program yang dilakukan dalam penaggulangan konflik satwa secara berkelanjutan,” ujar Suhaimi yang juga Anggota Komisi II DPRK Bireuen.

Selain itu, FDKP juga sedang mengadvokasi delapan titik pehutanan sosial yang dikelola delapan mukim di DAS Peusangan. “Harapan kami, Komisi IV DPR RI dapat mendorong percepatan izin ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK) untuk perhutanan sosial hutan produksi DAS Peusangan yang meliputi Kabupaten Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah dan sebagian Aceh Utara”.

“Tadi (saat pertemuan), Pak TA Khalid juga menyinggung perhutanan sosial yang dikelola oleh mukim bisa menjadi solusi tersedianya lahan bagi para anggota kombatan GAM yang telah beliau sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Kemen-LHK beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, FDKP berharap Bapak TA. Khalid sebagai Anggota Komisi IV melakukan advokasi ke kementrian terkait agar kegiatan tersebut terimplementasi di lapangan untuk kesejateraan masyarakat yang tinggal di kawasan pinggiran hutan,” kata Suhaimi.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, TA. Khalid, mengatakan akan mengevaluasi permasalahan yang disampaikan FDKP. “Dua isu tersebut harus kita buat pengkajian agar tidak berdampak terhadap ekosistem hutan setempat”.

“Menyangkut persolaan perhutanan sosial dan konflik satwa adalah dua hal yang sangat berinteraksi, dimana konflik satwa itu terjadi dikarenakan ada wilayah hutan yang menjadi habitat satwa beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Jangan sampai ketika hutan itu kita manfaatkan untuk lahan pertanian terganggu habitat satwa dan ekosistem kehidupan alam, begitu juga sebaliknya setelah jadi lahan pertanian satwa mengganggu tanaman masyarakat,” kata TA. Khalid yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Aceh.

Intinya, kata TA. Khalid, jika program-program yang telah dibicarakan dengan FDKP memenuhi persyaratan, pihaknya di Komisi IV siap mengadvokasi ke kementerian terkait. “Harapan kami FDKP dapat berkoordinasi dengan KPH dan DLHK Provinsi Aceh untuk mengkaji kembali wilayah-wilayah yang telah direncanakan agar sesuai dengan kearifan ekosistem hutan setempat,” pungkas TA. Khalid.[](rilis)

Baca juga: