BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan Forum Suara Warga yang digelar bekerja sama dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh di Aula Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Minggu (10/5/2026).
Forum yang mempertemukan pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat tersebut menjadi wadah dialog terbuka untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta rekomendasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan Kota Banda Aceh.
Kegiatan diawali dengan penyampaian policy brief oleh sejumlah perwakilan masyarakat yang mengangkat berbagai isu strategis, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan dan kebersihan lingkungan, pemberdayaan ekonomi dan perempuan, hingga kebencanaan.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menegaskan bahwa pembahasan policy brief dalam Forum Suara Warga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
“Kami memandang policy brief ini bukan sekadar masukan, tetapi sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai. Karena itu, seluruh rekomendasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah ke depan,” ujar Illiza.
Dalam forum tersebut, Illiza didampingi Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Jalaluddin, para asisten, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang turut memberikan penjelasan terhadap berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat.
Menurut Illiza, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi aktif warga.
“Kami sangat menghargai partisipasi masyarakat. Masukan-masukan ini menjadi bahan refleksi bagi kami untuk memastikan layanan publik benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil, merata, dan inklusif,” katanya.
Pendidikan Jadi Perhatian Serius
Pada sektor pendidikan, Illiza menyoroti sejumlah isu yang disampaikan masyarakat, seperti praktik pungutan liar, kasus perundungan di lingkungan sekolah, serta persepsi publik terhadap pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Banda Aceh karena berkaitan langsung dengan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang aman, nyaman, dan berkeadilan.
“Isu pungutan liar, perundungan, maupun sistem zonasi menyangkut rasa keadilan dan kenyamanan belajar bagi peserta didik. Karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai langkah perbaikan,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen dalam memberantas pungutan liar di lingkungan pendidikan, Illiza mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran Wali Kota tentang larangan pungutan pada satuan pendidikan.
Kebijakan tersebut tidak hanya menegaskan larangan praktik pungutan yang tidak sesuai aturan, tetapi juga diperkuat dengan sosialisasi kepada seluruh sekolah serta penyediaan kanal pengaduan masyarakat yang dapat diakses secara langsung.
“Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara cepat dan transparan. Kami ingin memastikan seluruh peserta didik mendapatkan hak pendidikan tanpa adanya beban biaya yang tidak semestinya,” tegasnya.
Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga terus melakukan evaluasi terhadap implementasi sistem zonasi agar pemerataan akses pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan. Di saat yang sama, perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan guru juga terus menjadi fokus pemerintah sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pembelajaran.
Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan
Pada sektor kesehatan, masyarakat menyampaikan sejumlah masukan terkait pemerataan kualitas layanan, transparansi informasi pelayanan, serta pemahaman masyarakat terhadap sistem layanan BPJS Kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Illiza mengatakan Pemko Banda Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program penguatan layanan kesehatan dasar.
Menurutnya, pemerintah juga terus mendorong edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami prosedur dan akses terhadap layanan kesehatan yang tersedia, termasuk mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan.
“Kami terus meningkatkan fasilitas layanan kesehatan sekaligus memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait akses layanan kesehatan, termasuk alur pelayanan BPJS agar lebih mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap melalui Forum Suara Warga, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat terus terjalin secara konstruktif sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama.
“Pembangunan kota tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat mewujudkan Banda Aceh sebagai kota yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan,” pungkas Illiza. [Adv]
