BANDA ACEH Anggota DPD RI asal Aceh Drs. Ghazali Abbas Adan mengatakan, DPD harus berteriak untuk kesejahteraan rakyat. Bukan sekadar berteriak untuk yang belum tentu bisa memberi kontribusi untuk rakyat, kata dia, tetapi seolah-olah malah hanya mementingkan kepentingan golongan dan keluarga besarnya saja.
DPD RI merupakan wakil dan amanah rakyat yang seharusnya meneruskan amanat dan perjuangan rakyat. Harus pro dengan kebutuhan rakyat dan berupaya semaksimal mungkin bekerja untuk kepentingan rakyat, kata Ghazali Abbas saat tampil sebagai narasumber Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Pancasila dan UUD 1945, di Aula Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh, 16 Juni 2017.
Ghazali menyebutkan, selama ini banyak sistem pemerintahan di Aceh bahkan seluruh Indonesia yang hanya memikirkan diri sendiri. Politik karut marut yang hanya mementingkan perut sehingga kondisi ekonomi masyarakat semakin miskin, juga budaya dan sosial menurutnya telah melenceng dari kebhinekaan.
“Pemimpin dan elite kita belum bisa jadi teladan untuk Pancasila dan kebhinekaan negeri ini. Maka tugas dan upaya kita di parlemen yang selalu bersinergi dengan menteri merupakan pengontrolan terhadap kinerja pemerintah pusat atau presiden,” ujar Ghazali.
Narasumber lainnya, Ketua Pemuda Dewan Dakwah Aceh Basri Effendi, S.H., M.H., M.Kn., mengatakan, beberapa faktor yang mengganggu kestabilan NKRI dan kebhinekaan yaitu ekonomi (urusan perut), keadilan dan hukum.
“Di Indonesia tidak ada masalah dengan kebhinekaan, persatuan dan Pancasila, tapi permasalahan di negeri kita ini berpunca pada urusan ekonomi, penegakan hukum dan keadilan yang belum stabil dan merata,” tegas Basri.[](rel)
