Jumat, Juli 19, 2024

Lebih 170 Bangunan Rusak...

ACEH UTARA - Sebanyak 173 bangunan dilaporkan rusak akibat diterjang badai (hujan deras...

Inilah Struktur Lengkap Kepengurusan...

BANDA ACEH - Ketua Umum Majelis Syuriah Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh...

Samsul Azhar Dilantik sebagai...

BANDA ACEH - Pj. Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, melantik Samsul Azhar sebagai Pj....

Ini Kata Camat Tanah...

ACEH UTARA - Pemerintah sedang melakukan pendataan bangunan yang rusak akibat diterjang badai...
Beranda'Gubernur Aceh Harus...

‘Gubernur Aceh Harus Berantas Mafia Anggaran Mulai dari Perencanaan’

BANDA ACEH – Dosen Ilmu Politik Unimal, Taufik Abdullah, menilai Pemilu turut memengaruhi realisasi anggaran Aceh. Konon lagi, kata dia, baru saja terjadi OTT oleh KPK pada tahun 2018. “Ini jelas membuat birokrasi jadi lebih hati-hati. Dua peristiwa ini turut menjadi faktor buruknya kinerja anggaran,” kata Taufik Abdullah saat dimintai tanggapannya, 25 Juni 2019, terkait besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA Pemerintah Aceh tahun 2018.

Dikutip portalsatu.com dari kemendagri.go.id, SiLPA Provinsi Aceh tahun 2018 mencapai Rp1.652.595.332.255 (Rp1,652 triliun lebih). Angka itu tertinggi ketiga se-Indonesia.

Taufik Abdullah menyebut “Jangan cuma lihat SiLPA. Output dari peruntukan anggaran itu apa. Artinya harus kembali dilihat tujuan anggaran. Jangan asal dianggarkan. Juga melihat pecahan anggaran yang terlalu banyak membuat birokrasi keteter”. 

“Birokrasi tidak taat azas, makanya mereka lomba-lomba realisasi paket besar-besar, sebab besar fee,” ujar Taufik.

Menurut Taufik, birokrasi pemerintah perlu memperbaiki dan memotong proses, prosedur, dan taat asas. “Pengalaman saya berkali-kali lelah oleh proses berbelit. Selembar kuitansi butuh waktu berhari-hari, padahal kita diminta membantu, tapi rumit, bagaimana lagi dengan pihak lain. Ada kesan memperumit birokrasi menambah benefit,” katanya.

Dia melanjutkan, Gubernur Aceh harus ada frame work yang jelas demi mengontrol agar tahapan dan prosedur taat asas dalam memacu realisasi anggaran. “Harus ada reward dan punisment terhadap realisasi anggaran, pejabat yang lemah dalam realisasi anggaran harus dipecat,” tegas Taufik.

Melihat reward dari berbagai penghasilan tunjangan prestasi kerja sudah sangat besar, menurut dia, seharusnya tidak ada lagi birokrasi lamban dan kotor. 

“Gubernur seharusnya menggunakan acuan baku dalam menilai kinerja aparatur. Sedangkan yang terlihat sekarang aparatur punya cantolan politik. Mereka punya beking di politik, makanya Gubernur harus benar-benar berani melawan invisible hand yang ada di birokrasi,” ujarnya.

“Berani membongkar tangan-tangan kotor, dan membersihkan mafia dan makelar proyek, bahkan sejak perencanaan anggaran. Anggaran harus mengacu kepada asas manfaat maksimal untuk kepentingan rakyat,” kata Taufik.

Selama ini, kata Taufik, anggaran Aceh belum mampu menjawab basic need masyarakat. “Anggaran terkesan sesuai kehendak elite dan kejar tayang. Eksplorasi pengangguran dan kemiskinan tidak menjadi basis analisis penganggaran. Sehingga kita terus berada peringkat termiskin di Sumatera. Padahal secara rasio luas wilayah dan jumlah penduduk, anggaran Aceh paling besar,” pungkasnya.[]

Baca juga: