BANDA ACEH — Hal itu disampaikan Haji Uma menanggapi surat edaran Gubernur Aceh nomor: 450/21770 tentang larangan mengadakan pengajian selain iktikad ahlussunnah waljamaah yang bersumber dari hukum mazhab Syafiiyah
“Maka sangat tepat surat edaran tersebut dikeluarkan oleh gubernur Aceh demi menjaga kenyamanan dalam peribadatan umat Islam di Aceh,” ujar Haji Uma
Pernyataan Haji Uma tersebut cukup beralasan mengingat historis penyebaran Islam ke seluruh Nusantara di mulai dari Aceh yang menganut Aqidah Asyari berfiqih Mazhab Syafi'i
Haji Uma menambahkan masa kesultanan Aceh dalam mengatur pemerintahan juga mengadopsi mazhab Syafi'i yang dijabarkan dalam Qanun meukuta Alam
Selain itu Haji Uma juga meminta Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk tidak terlalu jauh mencampuri kekhususan Aceh dalam penerapan syariat termasuk mencampuri upaya Pemerintah Aceh menghilangkan upaya-upaya radikalisme yang sudah memulai melebarkan sayabnya ke seluruh Indonesia yang berkedok menghidupkan sunnah Rasulullah dan menbid'ahkan, mensyirikkan, menyesatkan dan mengkafirkan kelompok lain jika tidak sejalan dengan pemahaman mereka
Sebelumnya Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Aceh tentang larangan mengadakan pengajian selain iktikad ahlussunnah waljamaah yang bersumber dari hukum mazhab Syafiiyah.
Surat tersebut dikeluarkan 13 Desember 2019 di Banda Aceh dengan Nomor : 450/21770. Surat tersebut dikirim kepada bupati/wali kota se-Aceh, para kepala SKPA, dan para kakanwil kementerian/non Kementerian Pemerintah Aceh.[rilis]
