Selasa, Juni 25, 2024

Yayasan HAkA Minta APH...

BANDA ACEH - Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh...

HUT Ke-50, Pemkab Agara-Bulog...

KUTACANE - Momentum HUT Ke-50, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara bekerja sama dengan...

Pemilik Gading Gajah Super...

BLANGKEJEREN - Satreskrim Polres Kabupaten Gayo Lues berhasil mengungkap kasus kepemilikan dua gading...

YARA Minta Polisi Transparan...

ACEH UTARA - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak kepolisian serius menangani kasus...
BerandaNewsHakim Tolak Gugatan...

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Penangkapan Irwandi Yusuf

JAKARTA – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan diajukan Yuni Eko Hariatna terkait sah tidaknya penangkapan dan penahanan Irwandi Yusuf oleh KPK. Hakim menyatakan permohonan atau gugatan praperadilan tersebut tidak dapat diterima lantaran Yuni Eko Hariatna tak memiliki kedudukan hukum. 

Putusan itu dibacakan hakim tunggal praperadilan, Dedy Hermawan, dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Selasa, 25 September 2018. Sidang itu dihadiri Kuasa Hukum Pemohon, Safaruddin dari YARA, dan Kuasa Hukum KPK, Setiadi, Ade Juang Nirboyo dan Imam Akbar Wahyu. 

Informasi diterima portalsatu.com dari Sekretaris Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Fakhrurrazi, menyebutkan, dalam putusan setebal 35 halaman dibacakan hakim Dedy Hermawan, pengadilan menyatakan permohonan praperadilan diajukan Yuni Eko Hariatna tidak memenuhi usur sebagaimana diatur KUHAP tentang kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon praperadilan dalam hal sah tidaknya penangkapan dan penahanan. 

Hal ini diperkuat dengan adanya surat dari kuasa hukum Irwandi Yusuf kepada KPK yang menyatakan bahwa permohonan praperadilan diajukan Yuni Eko Hariatna tidak terkait dengan dirinya dan juga keberatan terhadap adanya praperadilan tersebut. Karena tidak punya legal standing, hakim menolak permohonan Yuni Eko Hariatna.

Kuasa Hukum Pemohon, Safaruddin, menyampaikan menerima dan menghormati putusan hakim. “Kami menghormati putusan pengadilan, dan sudah sepatutnya seluruh masyarakat juga menghormati putusan tersebut. Karena memang itulah saluran hukum yang telah disediakan oleh negara apabila keberatan dengan langkah hukum dari institusi penegak hukum”.

“Putusan ini juga kami harapkan menjadi jawaban bagi masyarakat Aceh yang selama ini bingung terhadap infromasi yang berkembang terhadap sah tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan KPK terhadap Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf,” kata Safaruddin. 

Safar menyebutkan, “setidaknya sudah ada warga Aceh yang menunjukkan kecintaaan terhadap pemimpinnya ketika ada masalah, walaupun upaya itu mendapat penolakan dari orang yang ingin diperjuangkan”. 

“Dengan tidak dapat diterimanya permohonan praperadilan ini maka penangkapan dan penahanan yang dilakukan KPK terhadap Irwandi Yusuf sah, dan tidak ada dasar hukum yang menyatakan itu tidak sah,” kata Safaruddin usai sidang.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum KPK, Setiadi, mengatakan pihaknya menghargai dan menghormati putusan hakim. Artinya, kata Setiadi, KPK dapat membuktikan bahwa proses hukum terhadap Irwandi Yusuf sudah sesuai prosedur berlaku.

“Sudah jelas dinyatakan bahwa legal standing dari pihak pemohon itu tidak mencukupi sebagai kuasa dari terdakwa, dalam hal ini adalah Gubernur nonaktif Aceh. Jadi, intinya adalah bahwa proses hukum terhadap Gubenur nonaktif Aceh sekarang sudah benar,” kata Setiadi seperti dilansir kumparan.com.

Sebelum diberitakan, KPK menangkap dan menahan Irwandi Yusuf, Gubernur nonaktif Aceh sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018.[]

Baca juga: