BANDA ACEH – Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad, menilai masyarakat Aceh tetap saja masih kebingungan lantaran belum mendapatkan informasi yang jelas dan tak tampak kerja konkret pemerintah daerah menghadapi potensi pandemik virus corona (Covid-19).
“Berkali-kali Pemerintah Aceh bicara dan buat iklan di media, masyarakat tetap saja kebingungan dengan informasi yang jelas dari Pemerintah Aceh. Ini lebih dikarenakan tidak adanya arahan yang jelas dari pimpinan daerah, termasuk terakhir sekali Plt. (Gubernur Aceh), Nova Iriansyah, mengunjungi RSUZA masih informasi ke publik sampainya hanya ketidaktersediaan alat yang membutuhkan tambahan alat dengan harga Rp15 miliar, itu pun belum jelas sumber uangnya,” ujar Zulfikar Muhammad dalam siaran persnya, Sabtu, 14 Maret 2020.
Koalisi NGO HAM menilai ada yang gagap pada level pimpinan daerah dalam mengambil langkah-langkah strategis menangani wabah ini. Informasi ketidakcukupan alat itu justru membuka peluang kepanikan dalam masyarakat. “Bahwa sebenarnya Pemerintah Aceh belum serius dan terkesan anggap remeh dengan kemungkinan wabah itu sampai ke Aceh,” ungkap Zulfikar.
Koalisi NGO HAM memberi peringatan keras kepada Pemerintah Aceh supaya hal-hal seperti memberi informasi yang dapat membuat kepanikan, tidak tersambungnya nomor handphone (HP) pelaporan masyarakat di RSUZA dan tumpang tindih informasi yang membingungkan masyarakat agar tidak terjadi lagi.
Hasil evaluasi Koalisi NGO HAM terhadap kesiapan pemerintah menghadapi wabah Covid-19 sangat buruk dengan alasan, pertama, lemahnya pusat informasi Pemerintah Aceh dalam mensosialisasikan Covid-19 ke semua lapisan masyarakat. “Misalnya sampai hari ini belum ada penyebaran SMS ke semua pengguna HP di Aceh tentang pencegahan dan penanganan Covid-19. Padahal diketahui bahwa Covid-19 dapat masuk dengan mudah karena interaksi masyarakat,” tutur Zulfikar.
Baca juga: KIA: Pemerintah Perlu Menyusun Protokol Komunikasi Dalam Penanganan Covid-19 di Aceh
Kedua, tidak adanya protokol pelaporan mulai dari hulu ke hilir. Menurut Zulfikar, Pemerintah Aceh seharusnya menyusun skema pelaporan mulai dari tingkat desa sampai propinsi. Misalnya dengan menugaskan secara khusus mulai kader posyadu, bides, pukesmas, rumah sakit kabupaten sampai rumah sakit propinsi. “Kader posyandu dapat ditugaskan secara rutin setiap hari untuk mengajari atau mengingatkan masyarakat tentang kebersihan diri dan lingkungan,” tegasnya.
Ketiga, tidak adanya rencana khusus atas potensi terjadi penyebaran virus Covid-19. Misalnya, wabah menyebar di satu kompleks pemukiman padat penduduk/hunian kumuh. “Tentu harus dipikirkan khusus pula apakah mau dievakuasi, jika dievakuasi kemana? Jika tidak dievakuasi, langkah apa yang harus diambil untuk pemukiman tersebut,” kata Zulfikar.
Keempat, tidak adanya pusat informasi yang jelas. Padahal, menurut Zulfikar, ini sangat berguna mengendalikan berbagai potensi informasi hoaks yang akan menimbukan kepanikan di tengah-tengah masyarakat. Armada pengangkutan pasien yang disertai fasilitas pelindung bagi tenaga keperawatan atau tenaga medis yang membawa pasien dari daerah asalnya ke pusat penanganan di RSUZA.
“Kelima, penting bagi Pemerintah Aceh untuk melihat berbagai hal agar kemungkinan terburuk itu tidak terjadi. Dan itu hanya bisa terjadi dengan melibatkan semua pihak secara konkret baik itu media, mahasiswa, dan perangkat gampong. Jangan omong saja ingin melibatkan tapi tidak ada kerja konkretnya,” tegas Zulfikar Muhammad.[](rilis)
