BANDA ACEH – Bank Indonesia (BI) menyebutkan stabilitas sistem keuangan di Provinsi Aceh pada triwulan III-2019 masih terjaga, tercermin dari menurunnya rasio Non Performing Loan (NPL)/Non Performing Financing (NPF) perbankan dibanding periode sebelumnya. Penurunan rasio NPL/NPF diiringi dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan yang positif, namun melambat dibanding triwulan sebelumnya. Di sisi lain, komponen Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kontraksi.
Berikut selengkapnya hasil kajian dan penjelasan Bank Indonesia disajikan dalam Laporan Perekonomian Provinsi Aceh November 2019, dipublikasikan melalui bi.go.id, awal Desember 2019.
KINERJA PERBANKAN SECARA UMUM
Kondisi stabilitas keuangan Provinsi Aceh pada triwulan III-2019 terpantau dalam kondisi yang baik, tercermin dari ketahanan dan kualitas kredit/pembiayaan. Secara keseluruhan, rasio NPL/NPF Aceh turun dari sebesar 2,32% pada triwulan sebelumnya menjadi 1,76%. Selanjutnya, indikator kinerja perbankan seperti profitabilitas dan likuiditas juga masih stabil dan terjaga. Return on Asset (ROA) perbankan terpantau sebesar 2,55%, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 1,47%, sedangkan rasio Loan to Deposit (LDR)1 mencapai 109,66%, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 100,78%. Aset perbankan di Provinsi Aceh pada triwulan III-2019 tercatat sebesar Rp54,64 Triliun atau tumbuh sebesar 2,23%(yoy), menurun dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp57,79 Triliun dan tumbuh sebesar 8,12%(yoy).
Lebih lanjut, proporsi aset perbankan berdasarkan kelompok bank pada triwulan III-2019 cenderung stabil dibandingkan periode sebelumnya yaitu sebagian besar masih dimiliki oleh BPD dan Bank Persero sebesar 87,40% dari total aset perbankan. Di sisi lain, jika dilihat dari sistem yang digunakan, Bank Syariah memiliki mayoritas aset di perbankan Aceh, yaitu mencapai 52,19%. Secara umum, kredit/pembiayaan yang disalurkan di Aceh tidak hanya dilakukan oleh perbankan di Aceh. Hal tersebut terkonfirmasi dari nominal penyaluran kredit/pembiayaan lokasi proyek yang lebih besar dari nominal penyaluran kredit/pembiayaan berdasarkan lokasi bank. Penyaluran kredit/pembiayaan lokasi proyek di Aceh tercatat sebesar Rp43,51 Triliun. Sementara penyaluran kredit/pembiayaan berdasarkan lokasi bank terpantau hanya sebesar Rp37,91 Triliun. Selanjutnya, pada triwulan laporan, DPK tercatat sebesar Rp39,68 Triliun (kontraksi 0,58%, yoy), lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tumbuh 7,60%(yoy).
INTERMEDIASI PERBANKAN
Dana Pihak Ketiga
Penghimpunan DPK terpantau terkontraksi sebesar 0,58%(yoy), menurun signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya (tumbuh 7,60%, yoy) yang utamanya didorong penurunan giro. DPK berjenis tabungan tumbuh sebesar 6,52%(yoy) atau meningkat dibandingkan dengan periode sebelumya yang tumbuh 4,20%(yoy). Sementara itu, DPK berjenis giro dan deposito masing-masing terkontraksi sebesar 0,58%(yoy) dan 1,03%(yoy). Namun demikian, kontraksi deposito tersebut tidak sedalam periode sebelumnya yang terkontraksi sebesar 4,00%(yoy).
Di lihat dari sisi kepemilikan, pertumbuhan DPK yang terjadi pada periode laporan utamanya didorong oleh adanya peningkatan pada DPK korporasi (13,22%, yoy) dan DPK perseorangan (5,72%, yoy). Sementara itu, DPK pemerintah terkontraksi sebesar 12,92%. Peningkatan DPK korporasi dan perseorangan sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat Aceh yang meningkat, tercermin dari ekonomi Aceh yang tumbuh lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Sementara itu, kontraksi DPK pemerintah disebabkan oleh peningkatan serapan anggaran pemerintah pada periode laporan. Sampai dengan akhir triwulan III2019, realisasi anggaran pemerintah tercapai sebesar 41%, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang hanya terealisasi sebesar 26%. Secara umum, terdapat 6,24 juta pemegang rekening di Aceh, yang mana 94,36% diantaranya memiliki saldo di bawah Rp10 juta. Di sisi lain, pemegang rekening dengan saldo di atas Rp20 Miliar berjumlah 89 rekening, menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat sebanyak 93 rekening.
Dari sisi DPK perseorangan, peningkatan pertumbuhan utamanya disebabkan oleh akselerasi pada tabungan yang tumbuh sebesar 6,77%(yoy), meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sebesar 4,44%(yoy). Lebih lanjut, giro perseorangan pun menunjukkan perbaikkan meskipun masih berada dalam posisi terkontraksi. Pada triwulan laporan, giro perseorangan tekontraksi sebesar 1,62%(yoy) atau tidak lebih dalam dibandingkan dengan triwulan II-2019 yang terkontraksi sebesar 1,93%(yoy). Sementara itu, deposito perseorangan tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III-2019, deposito perseorangan tumbuh 2,76%(yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,35%(yoy).
Dilihat dari proporsinya, DPK di Provinsi Aceh sebagian besar dalam bentuk tabungan 50,93%, giro 23,07%, dan deposito 26%. Sementara itu dari sisi golongan pemilik, sebagian besar merupakan DPK perseorangan 62,64%, pemerintah 31,46% dan korporasi 5,90%.
Secara spasial, penghimpunan Dana Pihak Ketiga di Provinsi Aceh belum tersebar secara merata dan masih tekonsentrasi di wilayah ibu kota provinsi, yakni Banda Aceh yang menyerap 40,53% dari total DPK di Aceh atau setara dengan Rp16,10 Triliun. Setelah ibu kota, wilayah kabupaten/kota di pesisir timur Aceh pun mendominasi penghimpunan DPK di Aceh, diantaranya Lhokseumawe (Rp3,81 T), Pidie (Rp2,47 T), Abdya (Rp2,21 T), dan Aceh Utara (Rp1,96).
Perkembangan Kredit
Secara umum, pertumbuhan kredit/pembiayaan2 di Provinsi Aceh tumbuh positif sebesar 0,49%(yoy) pada triwulan laporan. Namun demikian, angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya (2,76%, yoy) dan ratarata pertumbuhan pada triwulan III dalam 3 tahun terakhir (18,61%, yoy). Pertumbuhan kredit/pembiayaan pada triwulan laporan sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit/pembiayaan diperkirakan juga turut didorong oleh penurunan suku bunga acuan (BI-7DRR) sejak triwulan III-2018 sebesar 50 basis poin (bps) dan berada pada level 5,25% hingga akhir triwulan laporan. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit/pembiayaan yang terjadi pada triwulan laporan disebabkan oleh adanya pertumbuhan pada kredit/pembiayaan konsumsi dan kredit/pembiayaan modal kerja. Sementara itu, kredit/pembiayaan investasi mengalami kontraksi pada triwulan laporan. Kredit/pembiayaan konsumsi yang pada umumnya merupakan kredit/pembiayaan rumah tangga terpantau mengalami pertumbuhan sebesar 8,51%(yoy) pada periode laporan, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 5%(yoy). Hal ini utamanya disebabkan oleh peningkatan pada kredit/pembiayaan pemilikan rumah (KPR) dan kredit/pembiayaan multiguna.
Selanjutnya, kinerja positif pada kredit/pembiayaan modal kerja ditopang oleh lapangan usaha perdagangan dan industri pengolahan, dengan share masing-masing sebesar 21,95% dan 12,07% dari total kredit/pembiayaan modal kerja pada periode laporan. Pada lapangan usaha perdagangan, sub lapangan usaha perdagangan eceran makanan dan minuman memiliki share kredit/pembiayaan modal kerja terbesar (5,09%), sedangkan pada lapangan usaha industri pengolahan, share terbesar ada pada sub lapangan usaha industri pupuk (9,97%).
Sementara itu, kontraksi pada kredit/pembiayaan investasi utamanya disebabkan oleh penurunan kredit/pembiayaan di lapangan usaha pertanian serta lapangan usaha perdagangan. Hal tersebut dikonfirmasi dan diperkuat oleh adanya perlambatan kinerja sektor tersebut pada triwulan III-2019 yang tumbuh 4,01% (yoy) dan 1,39%(yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 4,26%(yoy) dan 6,84%(yoy).
Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan kredit/pembiayaan yang terjadi pada triwulan laporan disebabkan oleh adanya pertumbuhan kredit/pembiayaan pada lapangan usaha industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan kredit/pembiayaan pada lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan laporan sebesar 2,65%(yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,78%(yoy). Hal ini didorong oleh peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan pada sub lapangan usaha industri minyak goreng dari kelapa sawit mentah yang meningkat dari 28,49% (yoy) menjadi 164,49%. Peningkatan tersebut diperkirakan karena pihak perbankan cenderung lebih longgar dalam penyaluran kredit/pembiayaan ke sub lapangan usaha tersebut karena harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar internasional meningkat pada periode laporan.
Lebih lanjut, kredit/pembiayaan di lapangan usaha pertambangan dan penggalian pada triwulan laporan terkontraksi sebesar 50,42%, tidak sedalam kontraksi periode sebelumnya yang sebesar 52,93%. Adanya kontraksi dalam penyaluran kredit/pembiayaan tersebut diyakini salah satunya sebagai dampak dari pelemahan nilai jual komoditas batubara di pasar dunia karena adanya penurunan permintaan dari negara China sebagai salah satu negara pengguna komoditas batubara terbesar di dunia.
Di sisi lain, melambatnya pertumbuhan kredit/pembiayaan dibanding triwulan sebelumnya disebabkan oleh perlambatan pada penyaluran kredit/pembiayaan di lapangan usaha perdagangan dan pertanian. Kredit/pembiayaan di lapangan usaha perdagangan pada periode laporan tumbuh sebesar 3,59%(yoy), melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,16%(yoy). Melambatnya penjualan kendaraan bermotor diyakini sebagai salah satu penyebab melambatnya kredit/pembiayaan pada lapangan usaha perdagangan. Penjualan kendaraan bermotor pada periode laporan tumbuh sebesar 7,63%(yoy), melambat dibanding periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 57%(yoy).
Secara spasial, penyaluran kredit/pembiayaan berdasarkan lokasi proyek di Aceh masih belum merata. Hal tersebut terlihat dari terkonsentrasinya pemberian kredit/pembiayaan di 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang mencapai 70,69% dari total kredit/pembiayaan. Kabupaten/kota tersebut diantaranya adalah Kota Banda Aceh Rp6,71 Triliun (15,43%); Kab. Aceh Utara Rp5,10 Triliun (11,72%); Kab. Aceh Besar Rp4,29 Triliun (9,86%); Kab. Aceh Timur Rp2,56 Triliun (5,88%) dan Kota Langsa Rp 2,14 Triliun (4,92%). Penyaluran kredit/pembiayaan di Aceh masih terkonsentrasi di kabupaten/kota yang berada di wilayah pantai timur Sumatera yang cenderung memiliki basis manufaktur/industri lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah pantai barat Sumatera. Di sisi lain, kualitas kredit/pembiayaan pada triwulan III-2019 mengalami perbaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perbaikan kualitas tersebut tercermin dari turunnya rasio Non Performing Loan/Financing (NPL/NPF) dari sebesar 2,32% menjadi 1,76%. Lebih lanjut, angka tersebut juga masih relatif terjaga karena berada di bawah ambang batas, yakni 5%.
Penurunan rasio NPL/NPF tersebut terjadi pada seluruh kredit/pembiayaan per jenis penggunaan (modal kerja, investasi dan konsumsi) dengan NPL/NPF terendah dimiliki oleh kredit/pembiayaan konsumsi yang tercatat berada di level 0,63% pada periode laporan. Hal tersebut terjadi karena secara nominal, NPL/NPF kredit/pembiayaan konsumsi mengalami kontraksi sedangkan kredit/pembiayaan konsumsi mengalami pertumbuhan. Nominal NPL/NPF kredit/pembiayaan konsumsi terkontraksi sebesar 0,86%(qtq) sementara kredit/pembiayaan konsumsi tumbuh sebesar 1,25%(qtq). Lebih lanjut, nominal NPL/NPF pada kredit/pembiayaan investasi menunjukkan perubahan yang signifikan pada periode laporan, yaitu terkontraksi sebesar 68,89%(qtq).
Sedangkan secara nominal, kredit/pembiayaan investasi hanya terkontraksi sebesar 5,74%(qtq). Secara lapangan usaha, penurunan nominal NPL/NPF disebabkan oleh NPL/NPF usaha pertambangan dan penggalian yang turun cukup signifikan dari 18,89% menjadi 1,09% pada triwulan laporan, seiring dengan penurunan NPL/NPF pada sub lapangan usaha jasa pertambangan minyak dan gas bumi yang berada di wilayah pesisir timur Aceh. Sementara itu, rasio NPL/NPF kredit/pembiayaan kepada lapangan usaha perantara keuangan dan konstruksi pun relatif tinggi dan memerlukan perhatian, mengingat telah mencapai level 14,10% dan 9,87%.
Penyaluran Kredit UMKM
Penyaluran kredit/pembiayaan kepada UMKM tumbuh sebesar 9%(yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,53%(yoy). Pertumbuhan penyaluran kredit/pembiayaan UMKM tersebut utamanya didorong oleh peningkatan kredit/pembiayaan pada lapangan usaha pertanian dan industri pengolahan yang masing-masing tumbuh sebesar 31,47%(yoy) dan 32,02%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 25,55%(yoy) dan 25,09%(yoy).
Namun demikian, pertumbuhan tersebut sedikit tertahan oleh perlambatan penyaluran kredit/pembiayaan pada UMKM di lapangan usaha perdagangan. Pada triwulan laporan, penyaluran kredit/pembiayaan UMKM pada lapangan usaha perdagangan tumbuh sebesar 5,91%(yoy), lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,56%(yoy).
Secara spasial, penyaluran kredit/pembiayaan UMKM di Aceh masih terkonsentrasi di wilayah Pantai Timur dengan penyaluran kredit/pembiayaan tertinggi berada di Kota Banda Aceh sebesar Rp2,24 Triliun (18,87%) dan Kabupaten Pidie sebesar Rp858 Miliar (7,23%). Dari sisi kualitas kredit/pembiayaan, secara umum NPL/NPF kredit/pembiayaan UMKM masih berada dalam level aman yaitu 4,45%. Namun demikian, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan NPL/NPF kredit/pembiayaan secara umum yang berada di level 1,76%. Bank Indonesia terus mendorong realisasi penyaluran kredit/pembiayaan UMKM dengan menetapkan target proporsi kredit/pembiayaan UMKM kepada perbankan berdasarkan tahapan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/12/PBI/2012. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya mendorong peningkatan kinerja kredit/pembiayaan UMKM melalui penerbitan kebijakan insentif seperti memperlonggar batasan Loan to Funding Ratio sebagaimana diatur dalam PBI No. 17/11/PBI/2015. Sementara itu, ditingkat regional KPw Bank Indonesia juga turut mendorong UMKM dengan melaksanakan program pengembangan UMKM di masing-masing daerah baik melalui pembinaan, pendampingan, maupun klaster.
KINERJA KORPORASI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN
Sumber Kerentanan Korporasi
Secara umum, kinerja korporasi di Aceh dipengaruhi oleh faktor dari dalam negeri dan luar negeri. Faktor dari dalam negeri antara lain kondisi ekonomi nasional dan daerah. Sementara faktor dari luar negeri antara lain perkembangan perekonomian global, perkembangan ekspor serta volume dan harga komoditas yang diperdagangkan di pasar dunia. Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan III-2019 cenderung meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan pertumbuhan pada triwulan laporan tersebut utamanya disebabkan oleh meningkatnya kinerja lapangan usaha konstruksi (sisi penawaran) dan pengeluaran konsumsi pemerintah (sisi permintaan). Peningkatan ini diyakini mendorong peningkatan permintaan terhadap produk/output dari korporasi.
Sementara itu, masih berlanjutnya ketegangan ekonomi global sebagai dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi salah satu hal yang menjadi sumber kerentanan korporasi dan dapat mempengaruhi kegiatan ekspor-impor korporasi. Permintaan ekspor luar negeri yang melambat seiring dengan perlambatan World Trade Volume (WTV), serta semakin tingginya persaingan khususnya dengan produk Tiongkok, menjadi salah satu tantangan untuk meningkatkan kinerja korporasi. Hal ini sejalan dengan kinerja ekspor yang tumbuh melambat dibanding periode sebelumnya. Pada triwulan III-2019, nilai ekspor Aceh tumbuh sebesar 18,45%(yoy), lebih lambat baik dibanding triwulan III2018 maupun triwulan II-2019 yang masing-masing tumbuh sebesar 82,78%(yoy) dan 31,69%(yoy).
Penyaluran Kredit Korporasi
Selaras dengan penurunan kinerja ekspor luar negeri pada triwulan III-2019, penyaluran kredit/pembiayaan perbankan pada korporasi (keuangan dan non keuangan) tercatat sebesar Rp7,03 T, tumbuh sebesar 3,48%(yoy). Pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,67%(yoy).
Dilihat dari proporsi kredit/pembiayaan kepada lapangan usaha, kredit/pembiayaan korporasi di Aceh didominasi oleh lapangan usaha pertanian (27,42%), pertambangan dan penggalian (20,96%), konstruksi (13,88%), perdagangan besar dan eceran (5,62%) serta industri pengolahan (10,40%).
Namun demikian, sejalan dengan PDRB lapangan usaha pertanian yang sedikit melambat pada triwulan III-2019, penyaluran kredit/pembiayaan korporasi untuk lapangan usaha dimaksud juga terpantau tumbuh melambat, yaitu sebesar 2,68%(yoy) pada triwulan laporan, atau lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,68%(yoy).
KINERJA RUMAH TANGGA
Sumber Kerentanan Rumah Tangga
Pada sisi rumah tangga, kinerja perekonomian, kondisi ketenagakerjaan dan penghasilan menjadi sumber kerentanan utama bagi rumah tangga. Di Provinsi Aceh, sumber penghasilan rumah tangga relatif belum terdiversifikasi. Hal tersebut terlihat dari jumlah tenaga kerja di Aceh yang mayoritas (36,49%) masih bekerja di lapangan usaha pertanian, sehingga apabila terjadi kontraksi pada lapangan usaha tersebut, maka rumah tangga di Aceh terpapar risiko yang cukup tinggi.
Berdasarkan hasil Survei Konsumen yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja menunjukkan penurunan dari 81,70 poin menjadi 79,43 poin pada triwulan laporan. Angka yang berada di bawah 100 tersebut menunjukkan adanya peningkatan rasa kekurangpercayaan masyarakat Aceh terhadap ketersediaan lapangan kerja.
Lebih lanjut, Indeks Penghasilan terpantau turut mengalami penurunan namun masih berada di atas 100, yaitu dari sebesar 126,57 poin pada triwulan II2019 menjadi 123,71 poin pada periode laporan. Hal tersebut mencerminkan adanya penurunan tingkat optimisme rumah tangga di Aceh terhadap adanya peningkatan penghasilan.
Berdasarkan pemantuan terhadap perilaku pengeluaran rumah tangga per triwulan III-2019, terdapat kecenderungan rumah tangga meningkatkan pengeluaran untuk tabungan, dari rata-rata sebesar 21,30% di periode sebelumnya menjadi rata-rata sebesar 23,80% dari total pengeluarannya pada periode laporan. Namun demikian, pengeluaran untuk pembayaran cicilan/pinjaman sedikit menurun dari 5,20% menjadi 3,70%. Secara keseluruhan, indeks keyakinan ekonomi6 mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya. Oleh karena itu, rumah tangga di Aceh pada periode laporan terpapar risiko yang lebih tinggi.
Penyaluran Kredit Rumah Tangga
Komposisi kredit/pembiayaan rumah tangga di Provinsi Aceh secara umum masih sama dengan posisi pada periode sebelumnya dimana masih didominasi oleh kredit/pembiayaan untuk jenis multiguna yang pada triwulan III-2019 mencapai 72,82% dari total kredit/pembiayaan rumah tangga atau setara dengan Rp15,45 T. Kemudian di susul oleh Kredit/pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp4,08 T (19,24%) dan Kredit/pembiayaan Kendaraan Bermotor (KKB) Rp1,68 T (7,94%).
Sejalan dengan perlambatan yang terjadi pada kredit/pembiayaan secara umum, penyaluran kredit/pembiayaan rumah tangga juga terpantau tumbuh melambat sebesar 3,59%(yoy) dan berada di level Rp21,21 Triliun (triwulan sebelumnya tumbuh 5%(yoy) di level Rp20,98 Triliun). Melambatnya pertumbuhan kredit/pembiayaan rumah tangga disebabkan oleh adanya kontraksi pada KKB dan kredit/pembiayaan multiguna, yang masing-masing terkontraksi sebesar 0,23%(yoy) dan 2,66%(yoy). Selain itu, kredit pemilikan rumah (KPR) juga tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya.
Lebih detail, perlambatan pada KPR utamanya didorong oleh KPR untuk rumah tipe kecil dan tipe menengah yang tumbuh melambat menjadi 47,92%(yoy) dan 52,03%(yoy). Di sisi lain, KPR untuk rumah tipe besar mengalami peningkatan ke level 4,48%(yoy). Sementara itu, kredit/pembiayaan rumah tangga untuk jenis Kredit/pembiayaan Kendaraan Bermotor (KKB) mengalami kontraksi, dari sebelumnya tumbuh sebesar 3,28%(yoy) pada triwulan II-2019 menjadi kontraksi 0,23%(yoy) pada periode laporan. Kontraksi tersebut disebabkan oleh perlambatan kredit/pembiayaan pada seluruh tipe kendaraan, yakni mobil yang melambat dari 6,30%(yoy) menjadi 6,06%(yoy) dan motor yang mengalami kontraksi sebesar 16,98%(yoy) dibandingkan periode sebelumnya yang terkontraksi 6,50%(yoy).
PENGEMBANGAN UMKM
Pada triwulan laporan, Program Pengembangan UMKM Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh berfokus pada beberapa agenda utama antara lain program pengembangan klaster ketahanan pangan, program pengembangan UMKM unggulan berbasis Local Economic Development (LED), program akselerasi ekonomi dan keuangan syariah, program pengembangan wirausaha, program peningkatan akses keuangan UMKM.
Program Klaster Ketahanan Pangan
Program Klaster Ketahanan Pangan bertujuan untuk mendorong terwujudnya ketersediaan pasokan bagi barang-barang pangan strategis seperti beras, cabai merah, bawang merah, bawang putih, daging sapi dan beberapa komoditas lainnya. Program klaster ketahanan diwujudkan melalui pembinaan kepada sekelompok UMKM yang bergerak dalam satu bidang atau UMKM yang saling berkaitan dari hulu ke hilir. Pendekatan pembinaan dilakukan secara terintegrasi sektor hulu ke hilir. Fokus pengembangan UMKM berbasis klaster ketahanan pangan adalah untuk meningkatkan jumlah pasokan bahan makanan (volatile food) untuk menjaga stabilisasi harga pangan. Lebih lanjut, pengembangan juga dimaksudkan untuk menciptakan nilai tambah bagi pelaku usaha pada setiap aktivitas rantai nilai yang dilakukan. Pembinaan yang dilakukan meliputi pemberian bantuan teknis berupa pelatihan, demonstration plot, pendampingan, studi banding, program magang. Selain itu, pembinaan juga dilaksanakan dengan memberikan bantuan sarana prasarana produksi. Terdapat 4 (empat) klaster ketahanan pangan yang dibina oleh Kantor Perwakilan Bank Indonsia Provinsi terdiri yaitu Klaster Komoditas Cabai Merah, Klaster Komoditas Sapi, Klaster Komoditas Bawang Merah, dan Klaster Komoditas Ikan Tongkol.
Program Klaster Ketahanan Pangan Komoditas Daging Sapi
Pada Triwulan laporan, program pengembangan klaster komoditas sapi difokuskan untuk memperkuat aspek kelembagaan kelompok. Sebagai aspek penting dalam program berbasis masyarakat, penguatan kelompok di dorong agar masyarakat mampu mengorganisasi kelembagaan dengan baik. Program penguatan kelembagaan dilakukan melalui pelatihan koperasi dan fasilitasi pembentukan prakoperasi peternak sapi bibit Aceh Tani Lestari. Bisnis pembibitan sapi menjadi bidang utama koperasi dimana anggota dapat memanfaatkan infrastruktur kandang, gudang pakan, sarana pembelajaran di pusat klaster. Hasil pelatihan dan fasilitasi adalah terbentuknya Koperasi Aceh Tani Lestari yang beranggotakan 25 orang. Pada pelatihan tersebut telah dilakukan Rapat Anggota Tahunan pertama untuk menetapkan AD/ART Koperasi serta membentuk kepengurusan koperasi. Eksistensi pra-koperasi ini akan ditinjau selama 6 bulan sebelum nanti disahkan secara legal. Ke depan, Koperasi Aceh Tani Lestari ini akan dijadikan sebagai wadah bagi para peternak dalam menciptakan rantai nilai bisnis pembibitan sapi yang akan diintegrasikan dengan peternak penggemukan sapi, sehingga mampu menjamin rantai pasokan sapi dan daging sapi yang berkualitas.
Program Klaster Ketahanan Pangan Komoditas Bawang Merah
Pembinaan yang diberikan kepada klaster komoditas bawang merah pada triwulan laporan meliputi pelatihan pengolahan pasca panen dan teknik dormansi bibit, serta pelatihan hilirisasi produk baik dengan pelaku usaha yang sudah eksisting maupun pengolahan secara mandiri. Memasuki Bulan Oktober, komoditas bawang merah di Kab. Pidie memasuki masa panen raya, sama halnya dengan klaster petani bawang merah binaan Bank Indonesia. Pada momen tersebut, Bank Indonesia menggelar syukuran atas mempraktikkan hasil ilmu yang diperoleh ke lahan percontohan. Pada pembinaan kali ini, KPw BI Provinsi Aceh memberikan inovasi pertanian berupa pemanfaatan rumah bibit dan teknologi irigasi tetes. Inovasi ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan tanaman pada masa penyemaian yang relatif lebih lama dibandingkan standar akibat perlakuan yang tidak sesuai. Ke depan, penerapan pola pertanian ini diharapkan dapat memberikan efek terhadap produktivitas klaster cabai merah. Lebih lanjut, pada triwulan laporan, Bank Indonesia juga melakukan pendampingan secara intensif kepada petani dan memastikan bahwa prosedur pertanian cabai merah yang baik telah dilakukan. Pendampingan dilakukan guna memantau perkembangan tanaman dan mengantisipasi serangan hama/penyakit yang berpotensi merusak tanaman. Pada proses pendampingan Bank Indonesia bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Pertanian Organik Unsyiah sebagai tenaga ahli yang memberikan saran dan masukan kepada petani.
Program Klaster Ketahanan Pangan Komoditas Ikan Tongkol
Pada klaster ikan tongkol, pembinaan dilakukan untuk memperbaiki kelembagaan nelayan. Salah satu kendala perkembangan nelayan adalah mengenai akses pembiayaan dan akses terhadap pasar yang terbatas. Keterbatasan akses pembiayaan disebabkan karena mayoritas nelayan tidak memiliki kolateral dan pola pembiayaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya, nelayan kerap menggunakan jasa “toke bangku” untuk membiayai kebutuhan melaut. Peranan toke bangku ini menyebabkan distribusi pasar hasil tangkapan tidak terbuka dengan baik. Guna mengatasi permasalahan tersebut, KPw BI Provinsi Aceh berupaya untuk memperbaiki kelembagaan nelayan dengan membentuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bersama. Melalui BUMG bersama nelayan dimungkinkan untuk memperoleh akses pembiayaan yang layak sesuai dengan kebutuhan. Sementara hasil perikanan, dapat dikelola oleh BUMG Bersama untuk kemudian dipasarkan ke end user maupun ke pedagang besar. Pola tersebut akan memperpendek jalur distribusi. Harapannya, stabilitas harga ikan dapat lebih mudah untuk dikendalikan dan BUMG Bersama dapat menjadi piranti bagi pemerintah untuk mengendalikan jumlah pasokan dan harga ikan.
Program UMKM Unggulan/LED
Program pengembangan UMKM Unggulan bertujuan untuk mendukung penciptaan sumber ekonomi baru melalui pengembangan komoditas/produk/jenis usaha unggulan daerah. Program UMKM unggulan memiliki beberapa tema strategis seperti pemberdayaan perempuan, pengembangan kawasan perbatasan, industri kreatif, nelayan, dan pengembangan industri berorientasi ekspor/substitusi impor. Saat ini, KPw BI Provinsi Aceh telah membina beberapa UMKM Unggulan baik yang berbasis kelompok maupun individu antara lain: UMKM Unggulan Kelompok Perajin Tas Sulaman di Dayah Daboh, Montasik, Aceh Besar, UMKM Unggulan Kelompok Perajin Tenun Songket Aceh di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, UMKM Unggulan Kelompok Petani Nilam di Kec. Sampoiniet, Aceh Besar. Pada triwulan laporan, KPw BI Provinsi Aceh melakukan serangkaian kegiatan pembinaan kepada UMKM Unggulan melalui kegiatan pelatihan, fasilitasi, pendampingan, dan dukungan penyediaan infrastruktur usaha. Pada UMKM Unggulan Kerajian Tas Sulaman, pembinaan difokuskan pada upaya memperluas jaringan pemasaran melalui keikutsertaan dalam pameran dan forum temu bisnis serta mempersiapkan operasional galeri pemasaran tas sulaman Aceh. Pada triwulan laporan, Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada perajin untuk mengikuti pameran di Festival Ekonomi Syariah Indonesia (FESI) dan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan pembinaan dalam bentuk manajemen pengelolaan galeri pemasaran kepada perajin. Tujuan pembinaan tersebut adalah untuk membekali para perajin kemampuan mengoperasionalkan galeri pemasaran yang diberikan dalam bentuk Program Sosial Bank Indonesia. Di sisi lain, pembinaan yang dilakukan kepada Perajin Tenun Songket pada triwulan laporan meliputi pemberian dukungan sarana prasarana tenun berupa Alat Tenun Kaki Tangan (ATKT). Dukungan tersebut bertujuan untuk menciptakan regenerasi bagi 40 calon perajin tenun baru. Melalui pemberian bantuan tersebut, diharapkan produksi tenun songket mampu memenuhi permintaan kain tenun tradisional yang saat ini melebihi kapasitas produksi. Sementara itu, KPw BI Provinsi Aceh juga tengah fokus untuk mendorong meningkatkan kinerja ekspor komoditas unggulan Aceh yaitu minytak atsiri dengan komoditas minyak nilam. Melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Atsiri Research Center Univeristas Syiah Kuala, KPw BI Prov Aceh telah membentuk klaster nilam yang berorientasi ekspor. Minyak nilam Aceh merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Tingkat Patchouli Alcohol (PA) minyak nilam Aceh cukup tinggi dan sangat dibutuhkan oleh industri kosmetik dan parfum sebagai bahan utama untuk pengikat aroma. Guna mendukung peningkatan volume penjualan dan ekspor, KPw BI Prov Aceh dengan stakeholders terkait telah menjalin kerja sama dan hubungan dengan beberapa pembeli potensial yang siap menampung minyak nilam yang dihasilkan oleh para petani nilam.
Pada triwulan laporan, KPw BI Prov Aceh telah melakukan pembinaan kepada petani binaan di Kec. Sampoiniet, Aceh Jaya. Pembinaan yang diberikan meliputi pembentukan kelompok tani nilam, fasilitasi dan penjaringan komitmen dari stakeholders dan potensial buyers antara lain PT. General Aromatic dan PT. Haldin untuk melakukan kontrak. Pembinaan yang dilakukan juga termasuk pelaksanaan demonstration plot pertanian nilam sesuai dengan Good Aggriculture Process (GAP) dilahan seluas 3 Ha dan 5 Ha lahan yang fasilitasi oleh Pemerintah Aceh Jaya. Dengan pembinaan dari sisi hulu diharapkan jumlah pasokan minyak nilam di Aceh dapat bertambah serta mendukung pemenuhan permintaan ekspor. Selain memberikan bantuan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan, Bank Indonesia juga memberikan bantuan sarana prasarana pendukung pengolahan minyak nilam berupa ketel penyulingan standar industri, rumah pengering, dan mesin pencacah. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan rendemen minyak yang dihasilkan.
Program Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Syariah
Pada triwulan laporan, Program Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (PAEKS) diwujudkan dengan penyelenggaraan beberapa kegiatan antara lain, sharing mengenai Qanun No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada seluruh lembaga keuangan di Aceh. Kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Aceh dalam mendorong ekonomi dan keuangan syariah. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mendiseminasikan kepada seluruh lembaga keuangan agar dapat mempersiapkan proses transisi menuju sebelum implementasi pada Tahun 2021. Selanjutnya, pada triwulan laporan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dilakukan adalah pemberdayaan usaha berbasis masjid melalui pendampingan pembentukan Baitul Maal wat Tamwil di Masjid Agung Al Makmur sebagai proyek percontohan. Selain itu, program pengembangan ekonomi berbasis masjid juga dilakukan melalui kegiatan pendampingan usaha syariah kepada 15 masjid potensial lainnya. Pendampingan tersebut bertujuan untuk membekali pengurus masjid dalam upaya menggali potensi ekonomi masjid. Lebih lanjut, pada triwulan laporan Bank Indonesia juga telah menyelesaikan modul khutbah Jumat Ekonomi dan Keuangan Syariah. Buku modul tersebut kemudian akan di cetak secara massal sebagai bagian dari upaya edukasi publik mengenai ekonomi dan keuangan syariah.
Program Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM
Program peningkatan akses pembiayaan UMKM merupakan salah satu rangkaian dari Program Wirausaha Bank Indonesia (WUBI). Program WUBI merupakan pembinaan terprogram yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM potensial agar dapat naik kelas menjadi industri kecil dan menengah. Program WUBI dilakukan secara terstruktur dengan kurikulum yang disusun oleh tim ekspertis. Pada triwulan laporan, Bank Indonesia melakukan rekrutmen wirausahawan muda baru yang potensial untuk dijadikan obyek pengembangan skala usaha. Sebanyak 30 UMKM terbaik telah dipilih dan dibina selama 2 bulan. UMKM tersebut berorientasi terhadap dua hal yaitu pengendalian inflasi dan perbaikan current account deficit. Kemudian, KPw BI Prov Aceh juga melakukan program pembinaan UMKM untuk dapat mengakses pembiayaan melalui kegiatan training of trainer SIAPIK. Bekerja sama dengan Universitas Syiah kuala, Program ini dilakukan secara berkelanjutan selama 8 bulan. UMKM yang terpilih didampingi untuk dapat mendayagunakan SIAPIK sebagai piranti untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan. Harapannya, UMKM mampu mengelola bisnis secara baik dan meningkatkan elijibilitas dalam mengakses pembiayaan. Selain itu, pembinaan terhadap WUBI juga dilakukan melalui program fasilitasi ke pameran Karya Kreatif Indonesia, fasilitasi business matching, serta mentoring secara berkala.[](*)
