Oleh: Muhammad Alkaf
Daud Beureueh, adalah nama yang harus disebut pertama kali. Dia diletakkan sebagai poros utama, dari apapun cara kita melihat Aceh. Beureueh merupakan orang yang awal mula memberikan sebuah pendefinisian Aceh seperti apa yang dapat hidup di abad modern. Beureueh seorang modernis, dalam pengertian dia seperti Abduh dan Ridha, dua orang yang berpengaruh di Timur Tengah karena posisi keduanya di pusat pembelajaran Islam, Al Azhar (Formichi, 2010). Sebagaimana seorang modernis, Beureueh melakukan reformasi pendidikan Islam, melalui madrasah, sebagai syarat agar orang Aceh hidup di alam modern. Namun sebagaimana pula orang Aceh, Beureueh selalu saja membingkai segala cita-cita besarnya itu, baik itu tentang Islam maupun Indonesia, dalam konteks revivalisme Aceh, yang dia wakilkan kepada sosok Iskandar Muda (Compton, 1993).
Setelahnya, ada Husin Al Mujahid. Tumbuh dari keluarga priyayi dan santri, Mujahid, muncul sebagai tokoh penting dalam sejarah Aceh kontemporer. Ada dua hal strategis yang dilakukannya, pertama menuntaskan agenda revolusi sosial (Dijk, 1981). Kedua, mendorong perdamaian dari pemberontakan Darul Islam – yang dia sendiri bagian penting dari gerakan politik itu. Perdamaian yang sering disebut dengan Ikrar Lamteh (Apipudin, 2016), menjadi titik anjak bagi Aceh untuk membangun, setelah berbilang tahun dalam perang. Konsepsinya tentang masyarakat Aceh adalah yang egaliter dan demokratis. Dua hal itu selalu ditunjukkannya secara konsisten. Baginya, tidak mungkin Aceh menjadi sebuah masyarakat yang kokoh kalau masih ada manusia yang mengisap manusia lain.
Saya melompat kepada Muda Waly, orang yang paling berpengaruh dalam pembentukan jaringan dayah-dayah di seluruh Aceh sekarang ini (Mizaj, 2018). Berbeda dengan madrasah yang membuka diri dengan kemoderenan sejak awal, lembaga pendidikan dayah tetap berpegang kepada tradisi pembelajaran lama, yang di dalam catatan Hadi (2017) mengedepankan kearifan lokal. Atau seperti yang disampaikan oleh Sulaiman (1997) memberi tolerir kepada praktik kebudayaan lokal sejauh tidak menyalahi prinsip agama. Dari Muda Waly, lalu banyak muncul ulama dayah sekarang ini (Wirianto, 2019). Jaringan dayah inilah yang kemudian mulai mengharu birukan jagat politik di Aceh (Nirzalin, 2018; Nirzalin & Fakrurrazi, 2012, 2014).
Lalu ada Hasan Tiro, alumnus sekolah Normal Islam School. Lembaga pendidikan yang dikatakan oleh Ibrahimy (1982) sebagai tempat mendidik para pelanjut ide pembaharuan Daud Beureueh. Tiro awalnya Republiken. Begitulah pilihan politiknya, sebagaimana orang Aceh yang lain. Namun, dia kemudian menjadi kritis terhadap Indonesia, yang baginya, kalau tidak dikelola dengan baik akan merugikan etnik-etnik kecil di Indonesia (Tiro, 1999). Tiro kemudian melawan. Dia melakukan pemberontakan bersenjata (Kingsbury, 2007; K. Schulze, 2004; K. E. Schulze, 2003). Ide pemberontakannya tidak lagi Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Daud Beureueh sebelumnya (Ibrahimy, 1982; Sjamsuddin, 1990; Sulaiman, 1997). Tiro lebih memilih sebuah ide nasionalisme keacehan, satu hal yang dia konstruk dari sejarah Aceh dan hukum internasional (Ali et al., 2008). Pemberontakan Hasan Tiro itu, dilihat juga sebagai transformasinya dari ide Islamisme ke Etnonasionalisme (Damanik, 2010). Tranformasi ini, oleh Aspinall, (2007) dilihat sebagai akibat dari kegagalan Darul Islam, yang sebelumnya tidak dalam tujuan untuk memisahkan diri, melainkan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara Islam. Lalu, hal itu melahirkan gagasan nasionalisme keacehan dan kehendak pemisahan diri, hal yang sekaligus meminggirkan simbol dan ideologi Islam.
Dapat dikatakan, transformasi identitas ini merupakan pergulatan para elite Aceh lainnya, dalam melihat hubungan diri dan daerahnya dengan Jakarta. Irwan & Purwanto (2015) menggambarkan hal tersebut melalui sosok Hasan Saleh dan Hasan Tiro. Dua orang yang datang dari kelompok pendukung Republik, namun karena kekecewaan tentang identitas kedaerahan yang terancam, maka melakukan pemberontakan kepada Pemerintah Pusat. Walau kemudian, Hasan Saleh berdamai dengan nasionalisme keindonesiaan, sedangkan Hasan Tiro terus melakukan kritik atas bangunan nasionalisme Indonesia. Apabila dilihat dari kerangka sejarah, kedua identitas, dalam hal ini Aceh dan Indonesia, berjumpa di masa-masa awal, dan bertikai di masa berikutnya (Irwan, 2017). Pemberontakan GAM akhirnya berhenti di meja perundingan di Helsinki, walau sempat beberapa kali sebelumnya gagal berdamai, seperti di Jenewa karena masing-masing pihak yang bertikai mempertahankan prinsip yang saling bertolak belakang, GAM menuntut kemerdekaan, sedangkan pihak Indonesia tetap mempertahankan kedaulatan negara (Aspinall & Crouch, 2003).
Lalu di mana letak Ali Hasjmy?
Disebut banyak orang, Hasjmy orang Aceh yang paling lengkap karena telah melakukan banyak hal di berbagai lapangan. Tapi, saya meletakkan Hasjmy sebagai sebuah pikiran yang terus hidup dan berproses. Hasjmy sosok yang paling banyak dikaji pemikirannya. Hal itu dimungkinkan, karena dia memilik banyak karya dari berbagai tema. Baru-baru ini, ada satu kajian tingkat doktoral untuk membahas relevansi pemikiran politik Ali Hasjmy dengan formalisme Islam di Aceh (Muammar et al., 2019). Beberapa karya yang lain juga membahas pemikiran Ali Hasjmy yang lebih spesifik, untuk menyebut di antaranya, tentang negara Islam (Manan, 2010), hubungan ulama, pembangunan negara dan dakwah (Gade & Don, 2011), dustur dakwah dalam Al Quran (Suhandang, 2002), pemikiran tentang Pendidikan Islam (Gade, 2015), penyelesaian Darul Islam (Ummami, 2017), konsepsi pendidikan melalui proyek Kopelma (Adil, 2019), karya sastra dan nasionalisme (Wildan, 2011) dan analisis diksi dalam antologi puisi (Yulsafli & Karmila, 2017).
Secara umum, Hasjmy memiliki dua konsepsi besar, yaitu Islam dan Peradaban. Bahkan Aceh dan Indonesia, berada dalam dua konsep besarnya itu, dan dia sejak awal hanya memiliki satu tugas, yaitu bagaimana peradaban dengan nilai-nilai Islam, dapat menyemai bangunan keacehan dan keindonesiaan. Untuk menyemai itu, Hasjmy melakukannya dengan berbagai cara, di Darussalam, MUI, LAKA, Lembaga Sejarah Aceh dan komunitas-komunitas lainnya.
Namun kini, karena adanya perubahan sosial politik, kini kita sudah berjarak dengan konsepsi dan pemikiran Ali Hasjmy yang berlimpah itu. Saya teringat, itu yang saya katakan, ketika memberi beberapa pemikiran, ketika hadir dalam agenda mencetak kembali karya-karya Ali Hasjmy di Malaysia, yang diprakarsai oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, Malaysia. Padahal, kita sedang membutuhkan hal tersebut saat ini. Oleh karenanya, sudah saatnya, kita menggali kembali pemikiran-pemikiran cemerlang Ali Hasjmy dalam berbagai aspeknya itu.
Daftar Pustaka
Adil, M. (2019). Membangun Aceh Melalui Pendidikan ( Studi Analisis Konsep Kopelma Darussalam Ali Hasjmy ). 1(2).
Ali, F., Monoarfa, S., & Effendi, B. (2008). Kalla dan perdamaian Aceh. Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha, Jakarta.
Apipudin. (2016). Daud Beureu’eh and The Darul Islam Rebellion in Aceh. Buletin Al-Turas, XXII(1), 145–168.
Aspinall, E. (2007). From Islamism to nationalism in Aceh, Indonesia. Nations and Nationalism. https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2007.00277.x
Aspinall, E., & Crouch, H. (2003). The Aceh Peace Process?: Why it Failed. In Policy Studies (Issue August 2015). East-West Centre. https://sci-hub.tw/https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/3503 https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/3503/1/PS001.pdf
Compton, B. R. (1993). Kemelut Demokrasi Liberal?: Surat-surat Rahasia (H. Basyaib (ed.)). LP3ES, Jakarta.
Damanik, A. T. (2010). Hasan Tiro Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis.
Dijk, C. Van. (1981). Rebellion under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia. Brill, Leiden.
Formichi, C. (2010). Pan-Islam and Religious Nationalism: The Case of Kartosuwiryo and Negara Islam Indonesia. Indonesia, 90, 125–146. http://cip.cornell.edu/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&page=record&handle=seap.indo/1286985934
Gade, S. (2015). Konsep Pendidikan Islam dalam Perpektif Pemikiran Ali Hajsmy; Analisis Hakikat dan Tujuan Pendidikan Islam. FITRA, 1(2), 54–62.
Gade, S., & Don, A. G. (2011). Peranan Ulamak dalam Pembinaan Negara Bangsa?: Pengalaman Dakwah Ali Hasjmy. Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IV, November, 25–26.
Hadi, A. (2017). The Internalization of Local Wisdom Value in Dayah Educational Institution. Jurnal Ilmiah Peuradeun. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v5i2.128
Ibrahimy, M. N. el. (1982). Teungku Muhammad Daud Beureueh?: Peranannya dalam Pergolakan di Aceh. Gunung Agung, Jakarta.
Irwan, I. (2017). Identitas Aceh dan Indonesia; Melihat Aceh dan Indonesia dalam Perspektif Sejarah. AT-TANZIR Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), 8(2), 124–135.
Irwan, I., & Purwanto, B. (2015). Nasionalisme Indonesia di Aceh; Persepsi Keindonesiaan Hasan Saleh dan Hasan Tiro, 1945-1970. Universitas Gajah Mada.
Kingsbury, D. (2007). The Free Aceh Movement: Islam and democratisation. Journal of Contemporary Asia, 37(2), 166–189. https://doi.org/10.1080/00472330701253759
Manan, N. A. (2010). Sekilas tentang Konsepsi Kenegaraan dalam Pandangan Ali Hasjmy. Subtnasia, 12(April 2010), 141–148.
Mizaj, M. (2018). Dayah Darussalam Network and Dayah Awakening in Aceh. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)?: Humanities and Social Sciences, 1(3), 13–22. https://doi.org/10.33258/birci.v1i3.27
Muammar, A., Drajat, A., & Katimin, K. (2019). The Relevance of Ali Hasjmy’s Thoughts on Islamic Country of Islamic Sharia Implementation in Aceh. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)?: Humanities and Social Sciences, 2(2), 228–240. https://doi.org/10.33258/birci.v2i2.255
Nirzalin. (2018). Jaringan Ideologi Keilmuan dan Modal Politik Teungku Dayah di Aceh. Subtansia, 20, 185–195.
Nirzalin, & Fakrurrazi. (2012). ISLAMIC SHARI’A POLITICS AND TEUNGKU DAYAH’S POLITICAL AUTHORITY CRISIS IN ACEH. Journal of Government and Politics. https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0012
Nirzalin, & Fakrurrazi. (2014). Formalisasi Syariat Islam Dan Dominasi Negara Terhadap Elite Agama Islam Tradisional Di Aceh. Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture, 6(1), 91–105. https://doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2948
Schulze, K. (2004). The Free Aceh Movement (GAM)?: anatomy of a separatist organization (Issue 2).
Schulze, K. E. (2003). The struggle for an independent aceh: The ideology, capacity, and strategy of GAM. Studies in Conflict and Terrorism. https://doi.org/10.1080/10576100390209304
Sjamsuddin, N. (1990). Pemberontakan Kaum republik. Gratfiti.
Suhandang, K. (2002). Ali Hasjmy Dan Penulisan “Dustur Dakwah Menurut Al-Qur’an.” Alqalam, 19(94), 37. https://doi.org/10.32678/alqalam.v19i94.1007
Sulaiman, I. (1997). Sejarah Aceh: Gugatan Terhadap Tradisi. Sinar Harapan.
Tiro, H. M. (1999). Demokrasi untuk Indonesia. Teplok Press.
Ummami, K. (2017). Ali Hasjmy?: Penyelesaian Konflik Darul Islam Aceh Tahun 1957-1959. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Wildan, W. (2011). Nasionalisme dan Sastra: Doktrin, Misi, dan Teknik Penyampaian nasionalisme dalam Novel A. Hasjmy. Geuci.
Wirianto, D. (2019). Abuya Muda Waly al-Khalidy. KALAM Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora, 5(1), 128–148.
Yulsafli, Y., & Karmila, E. (2017). Analisis Diksi dalam Antologi Puisi Karya Ali Hasjmy. Serambi Akademica, V(2), 81–88.
