Kamis, Juli 25, 2024

Siswa Diduga Keracunan Selepas...

SIGLI - Jumlah siswa yang dirawat akibat dugaan keracunan setelah konsumsi nasi gurih...

Spanduk Dukungan Bustami Maju...

LHOKSEUMAWE - Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Bustami Hamzah untuk mencalonkan diri sebagai...

Yayasan Geutanyoe Rayakan Hari...

LHOKSEUMAWE - Yayasan Geutanyoe merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 bersama 227 anak...

Hendry Ch Bangun Tanggapi...

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan,...
BerandaHMI: Dua Tahun...

HMI: Dua Tahun Cek Mad-Sidom Peng Masih Terjebak Rutinitas

ACEH UTARA – Masa jabatan Bupati-Wakil Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib-Fauzi Yusuf (Cek Mad-Sidom Peng) genap dua tahun pada Jumat/besok (12 Juli 2017 – 12 Juli 2019). Bagi Cek Mad, ini merupakan periode kedua yang masa kepemimpinannya tersisa tiga tahun lagi setelah ia menjadi bupati pada 2012-2017.

Merespons hal itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe dan Aceh Utara menilai dua tahun pemerintahan Aceh Utara di bawah kepemimpinan Cek Mad-Sidom Peng, masih terjebak dengan rutinitas. Sehingga visi Cek Mad “Terwujudnya Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI) Jilid II” dinilai belum efektif.

Baca jugaIni Visi-Misi Cek Mad-Sidom Peng

Ketua Umum HMI Cabang Lhokseumawe, M. Atar, menilai program uggulan yang tertuang dalam visi dan misi Bupati-Wabup Aceh Utara yang diharapkan dapat menjawab permasalahan dialami masyarakat, berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan saat ini. Kemiskinan dan daya beli masyarakat masih menjadi topproblem di tanah Samudra Pasai ini. Belum lagi masalah aset dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe, dan pemindahan kantor admistrasi pemerintahan ke Lhoksukon yang sampai saat ini belum terealisasi sepenuhnya.

“Selain itu, pembangunan irigasi di Kecamatan Pirak Timu, dan temuan BPK terkait pembinaan terhadap pemerintahan desa yang belum maksimal dilaksanakan oleh Pemkab Aceh Utara,” kata M. Atar dalam keterangannya diterima portalsatu.com, Kamis, 11 Juli 2019.

Menurut Atar, seharusnya dua tahun kepemimpinan Cek Mad-Sidom Peng mampu mengefisienkan waktu yang tersisa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. 

Sejauhini HMI juga melihat kinerja satuan kerja pemerintah kabupaten atau SKPK belum maksimal. Seharusnya, kata Atar, SKPK lebih pro-aktif untuk membantu Bupati Aceh Utara dalam mewujudkan “Bersemi Jilid II” tersebut, karena ujung tombak pemerintahan terdapat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan partisipasi masyarakat sehingga Aceh Utara dapat menjadi kabupaten maju. 

“Jika (pejabat dan staf) SKPK tidak pro-aktif maka terkesan hanya menerima gaji buta, sungguh kita tidak ingin stigma ini terbangun di tengah masyarakat,” ujar Atar.

Atar berharap SKPK atau dinas teknis mampu “jemput bola” untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Sehingga publik melihat bahwa Aceh Utara masih ada pemerintahannya,” kata dia.

Menurut dia, ke depan paling penting yang harus dilakukan Cek Mad–Sidom Peng adalah konsolidasi di tubuh pemerintahan Aceh Utara. “Sehingga pemerintahannya kuat, dan inisiatif pemikiran kemajuan juga penting ter-mindset pada Pemkab Aceh Utara”.

“Jangan berharap rakyat dapat berpartisipatif, sedangkan pemerintahannya lemah. Perlu diketahui bahwa Bupati Aceh Utara saat ini masih memiliki waktu tiga tahun lagi. Ini merupakan waktu yang sangat singkat, mari selesaikan permasalahan Aceh Utara dan bergegaslah,” tegas Atar.[]

Baca juga: