JAKARTA Honorer kategori dua (K2) berencana menggelar demonstrasi besar-besaran, 15 Oktober 2017. Namun, sejumlah bupati/wali kota dan kepala dinas pendidikan dilaporkan melarang mereka melakukan aksi tersebut.
“Saya mendapat laporan dari korwil-korwil, sejumlah kepala daerah maupun kepala dinas pendidikan meminta tidak ada aksi demo. Bagi kami, ini permintaan yang lucu,” kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, dilansir jpnn.com, Senin, 2 Oktober 2017.
Titi menyebutkan, bupati/wali kota maupun kadisdik bisa saja melarang demo jika serius memperjuangkan nasib honorer K2. “Ya, lucu minta honorer K2 jangan aksi sementara tidak ada solusinya. Kalau Pak Bupati dan Pak Wali nggak mau mengangkat kami jadi CPNS, ya, jangan minta kami untuk tidak demo,” ujarnya.
Dia mengimbau seluruh kadisdik dan kepala daerah mendukung perjuangan honorer K2. Terutama dukungan agar Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah segera membahas revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kami butuh payung hukum untuk pengangkatan CPNS. Kami tidak minta diangkat sekaligus, tapi bertahap sesuai kekuatan anggaran negara,” kata Titi.
Rencana lain
Selain rencana demo besar-besaran, honorer K2 akan mengirim 600 ribu surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Honorer K2 juga menyiapkan rencana lain jika usaha tersebut gagal. “Kami akan aksi demo lagi tapi di hari yang sama bertepatan dengan pelaksanaan tes CPNS pelamar umum gelombang kedua,” ujar Ketua FHK2I Pekanbaru Said Samsul Bahri, dilansir jpnn.com.
Said menyebutkan, aksi dipusatkan di masing-masing Kantor Regional (Kanreg) Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Kami nggak akan mengganggu jalannya tes CPNS. Kami hanya berorasi, kok. Karena kami ingin pemerintah tidak melupakan ada honorer K2 yang butuh perhatian,” katanya.
Menurut Said, dengan aksi di depan Kanreg BKN seluruh Indonesia, honorer K2 berharap pemerintah memberi solusi terbaik. Namun, dia berharap, sebelum ada aksi, pemerintah dan Baleg DPR RI sudah membahas revisi UU ASN. Revisi ini sangat dibutuhkan honorer untuk memuluskan pengangkatan mereka menjadi CPNS.
“Sebanyak 460 ribu honorer K2 dengan gaji minim tetap mengabdi kepada negara. Mengapa pemerintah menolak kami dengan berbagai macam alasan yang tidak masuk akal karena terbukti pemerintah sudah mengangkat pegawai hampir 100 ribu orang,” pungkasnya.[]