LHOKSEUMAWE – Sebanyak 20 Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) berstatus “rapor merah” lantaran realisasi keuangannya sampai 8 Desember 2017 masih di bawah 65 persen. Bahkan, lima di antaranya di bawah 45 persen.
Dikutip portalsatu.com/ dari p2k-apba.acehprov.go.id, Sabtu, 9 Desember 2017, dari total pagu APBA tahun 2017 senilai Rp14,911 triliun, realisasi sampai 8 Desember (kemarin), keuangan 70,6 persen dan fisik 75 persen. Sedangkan target sampai 15 Desember, realisasi keuangan 90 persen dan fisik 95 persen. Artinya, dalam sepekan atau lima hari kerja, Pemerintah Aceh harus mampu merealisasikan keuangan 19,4 persen dan fisik 20 persen lagi untuk mencapai target tersebut.
Dari 20 SKPA berstatus “rapor merah” lantaran realisasi keuangannya masih di bawah 65 persen, lima di antaranya yang realisasi keuangan paling rendah adalah Bpba (26,7 persen), Esdm (36,7), Perkim (38), Tanah (42,6), dan Dayah (43,2 persen).
Data Pantau Lelang APBA 2017, sebanyak 490 paket atau 34 persen dari total 1.472 paket (Rp2,56 triliun) lelang umum, realisasi fisiknya masih di bawah 75 persen. Paling banyak Perkim (218 paket), PU (43), Disdik (34), Tanbun (33), Dinsos (24), Pengairan (20), Dayah (17), Esdm (16 paket). Sedangkan 16 SKPA lainnya, 1 sampai 14 paket. Selain itu, 35 paket atau 19 persen dari jumlah 181 paket (Rp270 miliar) ecatalog, belum tanda tangan kontrak. Rinciannya, Disdik 26, Dinkes 4, Indag 2, Pora, Ukm, dan Biro Umum masing-masing 1 paket.
Data Pantau Lelang Otsus Kabupaten/Kota, sebanyak 309 paket atau 15 persen dari total 2.093 paket (Rp2,33 triliun) lelang umum, realisasi fisiknya masih di bawah 75 persen. Paling banyak Simeulue (58 paket), Aceh Timur (43), Aceh Tamiang (23), dan Pidie Jaya (22), Bireuen (19), Aceh Selatan (16), dan Aceh Besar (15 paket). Sedangkan 16 kabupaten/kota lainnya, 3 sampai 14 paket. Selain itu, 10 paket atau 8 persen dari jumlah 131 paket (Rp111 miliar) ecatalog, belum tanda tangan kontrak. Rinciannya, Nagan Raya 4 paket, Aceh Selatan 3 paket, Lhokseumawe, Aceh Utara dan Aceh Timur masing-masing 1 paket.
Sebagai perbandingan, berdasarkan data Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dikutip portalsatu.com/ dari laman Monitoring dan Evaluasi LKPP RI, dari pagu APBA tahun 2016 senilai Rp12,874 triliun, progres keuangan sampai Desember mencapai 94,36 persen dari target 95 persen. Sedangkan progres fisik 99,80 persen dari target 100 persen. Sedangkan tahun 2015, dari pagu APBA senilai Rp12,749 triliun, progres keuangan sampai Desember mencapai 96 persen dari target 93 persen (melampaui target), dan progres fisik sesuai target: 100 persen.
Sementara itu, menurut data dari laman Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SIMTRAD4) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, sampai 31 Oktober 2017 lalu, realisasi transfer dari pemerintah pusat untuk se-Provinsi Aceh tahun ini mencapai Rp24,827 triliun lebih (kotor), Rp77,681 miliar lebih (potongan), sehingga Rp24,750 triliun lebih (bersih). Dari jumlah itu, untuk Provinsi Aceh senilai Rp6,138 triliun lebih (kotor), Rp47,124 miliar lebih (potongan), sehingga Rp6,091 triliun lebih (bersih).
Berdasarkan data realisasi sementara dana pendapatan transfer itu, dari 23 kabupaten/kota di Aceh, yang paling banyak “kena” potongan ialah Lhokseumawe yakni Rp6,477 miliar lebih (realisasi kotor Rp587,532 miliar lebih, bersih Rp581,055 miliar lebih), disusul Aceh Tamiang Rp3,298 miliar lebih (realisasi kotor Rp766,849 miliar lebih, bersih Rp763,551 miliar lebih), dan Aceh Utara Rp2,796 miliar lebih (realiasi kotor Rp1,560 triliun lebih, bersih Rp1,557 triliun lebih).[](idg)
