ACEH UTARA – Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh (Fisip Unimal), Taufik Abdullah, M.A., menilai kebijakan pengadaan empat mobil dinas senilai Rp3,350 miliar di tengah krisis keuangan Kabupaten Aceh Utara dapat melukai hati rakyat. Oleh sebab itu, dia menyarankan usulan pengadaan mobil dinas dalam rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Aceh Utara tahun 2019 ditunda.
“Sebaiknya pengadaan mobil tersebut ditunda dulu, karena kondisi keuangan Aceh Utara sedang bermasalah dan dapat melukai perasaan publik, sehingga kebijakan pengadaan mobil dinas itu kurang tepat mengingat kondisi demikian,” kata Taufik Abdullah saat portalsatu.com/ meminta tanggapannya, Minggu, 14 Oktober 2018.
Menurut Taufik, jika pengadaan mobil tersebut dipaksakan, maka masyarakat akan merasakan Pemerintah Aceh Utara tidak sensitif, dan tak peka di tengah sulitnya kehidupan akibat persoalan kemiskinan serta pengangguran. Berbagai kritikan yang disuarakan elemen sipil, kata dia, hendaknya diperhatikan dengan seksama. Sebab, kritik itu untuk kebaikan Aceh Utara sehingga mestinya ditanggapi secara positif.
“Sehingga pemerintah tidak terkesan foya-foya dan menunjukkan perilaku hedonistik di tengah berbagai persoalan yang muncul di Aceh Utara. Pemerintah seharusnya introspeksi dengan kondisi yang ada, bukan sebaliknya memunculkan ketersinggungan publik,” kata Taufik.
Taufik menyebutkan, dengan kondisi daerah seperti saat ini, seyogyanya Pemerintah Aceh Utara bisa berpikir keras untuk menyelesaikan persoalan dengan skala prioritas. Kata dia, protes publik sebenarnya karena melihat kepemimpinan Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib alias Cek Mad, terlihat lemah, tidak fokus, dan cenderung menafikan masalah yang ada.
“Sejauh ini, publik belum melihat terobosan bupati dalam menyelesaikan persoalan. Harus ada skala prioritas melihat kondisi yang ada. Seharusnya pada periode kedua ini, masyarakat sudah bisa merasakan getaran pembangunan yang signifikan di Aceh Utara. Seharusnya sudah muncul leading sector pembangunan,” ujar Taufik.
Taufik mencontohkan, sektor pertanian belum mendapat perhatian maksimal untuk menekan angka kemiskinan. Padahal, kata Taufik, pemberdayaan ekonomi berbasis produk unggulan pada sektor pertanian maupun perkebunan, perlu disentuh dengan baik. Sebab, potensi dan ketersediaan lahan cukup memungkinkan Aceh Utara untuk berbenah. Petani harus berdaulat dan sejahtera, karena hal itu menjadi kunci menekan angka kemiskinan di Aceh Utara.
“Hemat saya, layanan dasar pada bidang kesehatan sejauh ini juga perlu dibenahi, seperti manajemen RSUD Cut Meutia tampaknya awut-awutan (tidak beraturan). Kemudian, pelayanan publik pada sektor jasa dan perizinan juga dirasakan masih bermasalah, misalnya pembuatan KTP/KK. Saya pikir bisa diperbantukan melalui kantor camat di masing-masing kecamatan. Ini memang sederhana, tetapi masyarakat merasa hadirnya pemerintah sebagai pelayan publik,” ungkap Taufik.
Taufik juga mengamati soal kritikan pubik terkait pengadaan mobil dinas itu wujud dari stagnasi pemerintah yang dinilai tidak menghadirkan diri dalam memahami harapan masyarakat. Jika memang pemerintah tidak cukup dana dalam pembiayaan pembangunan, kata dia, maka tidak seharusnya pemerintah mengambil jarak dengan rakyat. Selain itu, melalui forum-forum pemerintah tingkat kecamatan, bupati dan jajarannya harus bersosialisasi agar masyarakat mengetahui tantangan yang ada, tentu tanpa menafikan hal-hal yang urgen.
“Saya melihat sentimen muncul akhir-akhir ini, karena bupati dan segenap jajarannya seperti menjaga jarak dengan masyarakat. Bupati tidak boleh menutup diri dengan kondisi yang ada. Hal ini muncul saya lihat karena pembangunan infrastruktur jalan yang rusak sekian lama tidak ada tanda-tanda perbaikan. Apalagi kondisi musim hujan, mudah sekali emosi tersulut, sehingga soal pengadaan mobil bupati menjadi isu yang mudah digoreng,” ujar Dosen Ilmu Politik Fisip Unimal ini.
Oleh karena itu, Taufik menambahkan, Pemerintah Aceh Utara harus segera mengambil langkah-langkah dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Jangan menjaga jarak dengan masyarakat, tapi lakukan sosialisasi pembangunan berikut tantangan yang ada.
“Mobil perlu untuk menjaga kelancaran bupati dalam menjalankan tugas-tugasnya, tapi harus realistis dengan kondisi yang ada, tidak perlu bermewah-mewah. Namun, paling penting bupati jangan menutup diri, jika menjaga jarak dengan konstituennya bisa hancur Aceh Utara,” ujar Taufik.
Diberitakan sebelumnya, angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara tahun 2017 meningkat. Bahkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh Utara nomor wahid di Provinsi Aceh. Itu tertulis secara terang dan jelas dalam buku rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) Aceh Utara tahun 2019. Ironisnya, saat persoalan kemiskinan dan pengangguran masih melilit Aceh Utara–yang keuangannya semakin merosot–kembali muncul usulan pengadaan mobil mewah untuk bupati, wakil bupati, istri bupati dan pamtup.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Rp3,350 miliar tercantum dalam buku rancangan PPAS Aceh Utara tahun 2019. Rincian dana itu untuk pengadaan empat mobil mewah tertera dalam buku Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.
Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib alias Cek Mad, mengatakan, ia membutuhkan mobil dinas baru lantaran kendaraan digunakan saat ini hasil pengadaan tahun 2007 lalu. “Kalau sama saya terserah yang TAPD (usulkan), karena kita mobil itu dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan, karena mobil saya ini mobil 2007, mobil Prado,” ujar Cek Mad dihubungi portalsatu.com/, 13 Oktober 2018.
“Saya belum putuskan mobil apa saya beli. Tapi yang jelas, saya beli bukan sekarang, nanti kalau ada duit. Itu kalau ditanya saya secara pribadi, ya,” kata Cek Mad.
Cek Mad menambahkan, “Mobil itu butuh karena mobil saya (untuk operasional) sampai ke Banda Aceh, sampai kemana-mana”.
Menurut dia, sebagai bupati wajarlah kalau dirinya ingin membeli mobil. “Cuma kita belum putuskan apa yang kita ambil, kita beli, nanti kalau ada duit pun. Sekarang ini belum berani, nggak ada duit,” ujar Cek Mad. (Baca: Kemiskinan Meningkat, TPT Tertinggi dan Mobil Bupati)[]
