LHOKSEUMAWE – Anggota DPRK Lhokseumawe Azhar Mahmud menilai keberadaan PT. Perta Arun Gas (PAG) yang mengelola Terminal dan Regasifikasi LNG Arun belum berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di kota ini. Terutama, menurut pria akrab disapa Cek Har ini, terkait peluang kerja bagi masyarakat sekitar belum terakomodir dengan baik.

“Kita sudah banyak menerima masukan dari masyarakat sekitar perusahaan itu, mereka mengeluhkan rekrutmen tenaga  kerja yang masih didatangkan dari luar daerah terutama tenaga skill. Ini persoalan yang harus segera diatasi oleh pemerintah dan PAG,” ujar Cek Har yang juga Ketua Fraksi Koalisi DPRK Lhokseumawe kepada portalsatu.com, Rabu, 8 Maret 2017.

Ketua DPD Partai NasDem Lhokseumawe ini menilai selama beroperasi PAG belum pernah melakukan pertemuan dengan DPRK setempat untuk membahas maupun mencari solusi terkait persoalan di lingkungan perusahaan tersebut.

Namun, kata Cek Har, dalam waktu dekat pihaknya berencana memanggil manajemen PAG terkait persoalan perekrutan tenaga kerja.

Cek Har melanjutkan, dewan juga akan mempertanyakan dana corporate social responsibility (CSR/tanggung jawab sosial perusahaan) PAG yang selama ini disalurkan, apakah sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat atau belum.

“Jadi, banyak yang belum kita ketahui, karena memang selama ini PAG belum pernah duduk dengan kita. Jadi, dalam pertemuan yang baru kita rencanakan, kita akan pertanyakan semuanya terutama masalah peluang kerja dan CSR,” ujar Cek Har.

Sebagaimana diketahui, dua tahun silam, tepatnya 9 Maret 2015, Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Terminal Penerima dan Regasifikasi LNG Arun di Blang Lancang, Lhokseumawe. Proyek itu dikelola PT. PAG, anak perusahaan PT. Pertamina Gas (Pertagas).[]