Kamis, Juli 25, 2024

Cari HP di Bawah...

Mencari HP dengan harga terjangkau namun tetap memiliki performa yang handal memang bisa...

Siswa Diduga Keracunan Selepas...

SIGLI - Jumlah siswa yang dirawat akibat dugaan keracunan setelah konsumsi nasi gurih...

Spanduk Dukungan Bustami Maju...

LHOKSEUMAWE - Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Bustami Hamzah untuk mencalonkan diri sebagai...

Yayasan Geutanyoe Rayakan Hari...

LHOKSEUMAWE - Yayasan Geutanyoe merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 bersama 227 anak...
BerandaIni Kata Dyah...

Ini Kata Dyah Erti Idawati Terkait Masalah Kesehatan Hingga Perlindungan Anak di Aceh 

JAKARTA – Wakil Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Aceh, Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, M.T., menghadiri kegiatan Stategic Moment of Reflection yang diselenggarakan UNICEF Indonesia di Hotel Ayana MidPlaza, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019.

Dalam forum tersebut, Dyah mengatakan ada tiga isu penting menjadi perhatian Pemerintah Aceh yang hingga saat ini terus diperjuangkan. Tiga isu tersebut antara lain masalah kesehatan, sanitasi dan perlindungan anak.

“Terkait kesehatan, 1 dari 3 anak Aceh masih menderita stunting, kematian ibu dan bayi masih tinggi, serta rendahnya cakupan imunisasi disebabkan oleh penolakan imunisasi itu sendiri dari masyarakatnya. Pun demikian, kami dalam hal ini TP PKK Aceh untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya,” jelas Dyah.

Selanjutnya, kata Istri Plt  Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT itu, isu lainnya menjadi fokus dari Pemerintah adalah soal sanitasi yang buruk di Aceh, rendahnya akses sumber air bersih dan kurangnya kesadaran masyarakat membuang air besar di sembarang tempat.

Adapun isu terakhir adalah perlindungan anak. Di mana kasus kekerasan terhadap anak (452 kasus) pada tahun 2018 menjadi kasus tertinggi ketiga di Sumatera dan tertinggi kedua di tahun 2019 (141 kasus, sampai dengan April). 

“Kekerasan seksual (pelecehan, pemerkosaan, sodomi, dll.) sebanyak 274 kasus, tertinggi ketiga di tahun 2018 dan tertinggi kedua di tahun 2019 (82 kasus). Dan tentu ini adalah PR kita semua untuk bersama-sama mencari solusi praktis dan berkesinambungan,” jelasnya.

Hingga saat ini, Aceh menempati posisi ketiga stunting pada balita, dan posisi paling tinggi stunting pada baduta (Riskesdas 2018). Pergub Nomor 14/2019 terkait Rumah Gizi Gampong diharapkan mampu melakukan pencegahan dan penanggulangan stunting terintegrasi di Aceh.

“Dan tentu saja PKK didukung oleh Pemerintah Aceh akan terus melakukan penanganan-penangan terkait isu di atas. Ke dedep, diharapkan tiga isu tersebut tidak ada lagi di Aceh, seusai dengan 15 program unggulan Aceh Hebat,” jelasnya.

Untuk mengatasi isu tersebut, tambah Dyah, maka perlu ada solusi jitu yang harus dilakukan antara lain, pertama meningkatkan cakupan imunisasi dasar dan lanjutan yang melibatkan sektor terkait termasuk tokoh agama. 

“Kedua, pembentukan Rumah Gizi Gampong, dengan tujuan memprioritaskan pemberian makanan bergizi kepada balita. Dan ketiga adalah meningkatkan program Desa Ramah Anak terkait perlindungan anak,” ujarnya.[](rilis)

Baca juga: