JAKARTA – Ketua Umum Komite Peralihan Aceh/Partai Aceh (KPA/PA), Muzakir Manaf akrab disapa Mualem, mengatakan rekomendasi hasil Dialog Pembangunan Ekonomi Aceh Hebat dalam Forum Silaturahmi Aceh Meusapat harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh.
“Baguslah, bagus. Tapi jangan tinggal di kertas, harus ada yang tindak lanjuti,” ujar Mualem saat diminta tanggapannya usai mengikuti forum diskusi tersebut di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Jakarta Pusat, Ahad, 30 Juni 2019.
Ditanya sarannya untuk pembangunan ekonomi Aceh ke depan, Mualem mengatakan, “Sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata dunia, Aceh perlu komunikasi yang intens dari semua pihak, dan juga perlu promosi yang lebih jauh supaya (orang luar) mengenal Aceh dengan sebenarnya”.
Menurut Mualem, selama ini sebagian orang luar selalu mempertanyakan tentang syariat Islam yang diterapkan di Aceh. Setelah diberikan penjelasan, kata Mualem, baru mereka mengerti bahwa penerapan syariat Islam di Aceh tidak seperti yang dipersepsikan secara negatif.
Oleh karena itu, kata Mualem, perlu upaya bersama Pemerintah Aceh dengan berbagai elemen terkait bagaimana meyakinkan orang luar supaya datang ke Aceh.
“Nyoe bek dak an ureung gop, ureung droe teuh diplueng, man kiban ta neuk peugot pembangunan ekonomi Aceh. Maka perlu mufakat terutama dari pengusaha-pengusaha Aceh yang leubeh intens lom di masa depan,” ujar Mualem dalam bahasa Aceh.
Selain itu, Mualem menyebutkan, kemajuan ekonomi di beberapa provinsi tergantung kepada pelabuhan. Ia optimis ekonomi Aceh akan lebih maju jika pelabuhan-pelabuhan di provinsi paling ujung barat Pulau Sumatera ini difungsikan secara maksimal untuk ekspor dan impor. Sehingga berbagai komoditas Aceh tidak dikendalikan pengusaha Medan.
“Jadi, kita macam mana diusahakan pelabuhan ini hidup. Bahan-bahan baku yang ada di kita (selama ini) antar ke kedai orang, ke Medan. Jadi, suatu permasalahan yang besar menyangkut pelabuhan itulah sebabnya. Maka untuk ke depan kita harus jeli menghadapi pemerintah di sini supaya akan memberi suatu (aparatur) Bea Cukai yang lebih bekerja sama dengan kita. Saya rasa itu yang penting,” kata Mualem.
Sebelumnya diberitakan, Dialog Pembangunan Ekonomi Aceh Hebat pada acara Halal Bihalal dan Forum Silaturahmi Aceh Meusapat yang digelar Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Kantor BPPA, Jakarta Pusat, Ahad, 30 Juni 2019, menghasilkan tujuh poin rekomendasi.
Kegiatan tersebut dibuka Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dan dihadiri Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar, Muzakir Manaf, Tarmizi A. Karim, Teuku Riefky Harsya (anggota DPR RI asal Aceh), Azhari Cage dan Kautsar (anggota DPRA), Mawardi (Bupati Aceh Besar), Sudirman dan Fachrul Razi (anggota DPD RI asal Aceh), Abdullah Puteh (anggota DPD RI terpilih hasil Pemilu 2019), Makmur Budiman (Ketua Kadin Aceh), Fauzi Husin (mantan Kepala BPKS Sabang), dan sejumlah tokoh lainnya, termasuk Teuku Wisnu, artis dan pengusaha berdarah Aceh di Jakarta. Turut hadir sejumlah Kepala SKPA.
Dialog tersebut menampilkan empat pembicara, yakni Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Zainal Arifin Lubis, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Dr. Ir. Hamman Riza, M.Sc., Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Prof. Dr. Syamsul Rizal, M.Eng., dan Kapala Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Aceh, Ir. Sabri Basyah. Diskusi dipandu Nezar Patria, wartawan senior di Jakarta yang merupakan putra Aceh.
Berikut selengkapnya Rekomendasi Dialog Pembangunan Ekonomi Aceh Hebat Forum Silaturahmi Aceh Meusapat:
A. Merekomendasikan Forum Aceh Meusapat menjadi agenda reguler Pemerintah Aceh sebagai wadah mendiskusikan gagasan, menampung masukan dan menghubungkan kepentingan Aceh. Forum Aceh Meusapat dilaksanakan secara periodik oleh BPPA di Jakarta untuk selanjutnya diarahkan terselenggara bergilir di kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh demi menggali potensi dan menyiapkan strategi pengembangan sektor ekonomi unggulan sesuai kawasan masing-masing.
B. Mendukung Pemerintah Aceh menyiapkan instrumen dan kebijakan strategis untuk optimalisasi pembangunan ekonomi Aceh melalui sektor prioritas: Pertanian/Perkebunan, Perdagangan, Perikanan dan Pariwasta sebagai upaya menunjang dan memacu akselerasi 15 program unggulan Pemerintah Aceh.
C. Meminta bank-bank yang beroperasi di Aceh mengalokasikan pembiayaan maksimal pada sektor-sektor ekonomi prioritas yakni Pertanian/Perkebunan, Perdagangan, Perikanan dan Pariwisata Aceh.
D. Mengimbau pengusaha-pengusaha diaspora Aceh untuk aktif berinvestasi, membina dan mendukung terciptanya lapangan kerja kreatif dan kompetitif di Aceh.
E. Memperkuat sinergi Pemerintah Aceh, Dunia Usaha/Industri, Perguruan Tinggi dan Media dalam implementasi strategi pembangunan ekonomi Aceh Hebat yang berbasis teknologi, data, konektivitas dan kompetensi sumberdaya manusia.
F. Mendorong partisipasi media memberikan informasi mengenai Aceh yang kondusif dan fakta-fakta inspiratif terkait dunia investasi dan pembangunan ekonomi Aceh Hebat.
G. Meminta Pemerintah Aceh untuk membuka Bank Aceh Cabang Jakarta dan mendorong warga Aceh diaspora berpartisipasi dengan membuka rekening dan bertransaksi melalui Bank Aceh Cabang Jakarta.[](*)
Lihat pula: Plt. Gubernur: Reformasi Bank Aceh Syariah akan Terjadi Seminggu ke Depan
