BANDA ACEH – Ketua Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag., mengamati kuatnya saling klaim antar-Capres atas nama suara umat Islam pada Pilpres 2019 ini.
"Suara umat Islam selalu menjadi rebutan dalam pemilihan umum di Indonesia. Semua pihak merasa mewakili umat Islam dan menjanjikan aspirasi umat akan disalurkan. Demikian juga yang terjadi dalam Pemilihan Presiden 2019 ini," ujar Sehat Ihsan Shadiqin menjawab portalsatu.com/, beberapa waktu lalu.
Namun, menurut Sehat Ihsan, ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan. Pertama, umat Islam yang mana? Dia menilai klaim “mewakili suara umat Islam” jelas sangat politis. Sebagai mayoritas di negeri ini, umat Islam tersebar dalam berbagai partai, organisasi, kelompok, dan politikus. “Ketika seorang mengklaim dia “utusan umat”, maka ia seolah telah menafikan fakta bawah kelompok lain yang berseberangan dengannya adalah umat Islam juga, yang kebetulan memiliki cara pandang politik yang berbeda,” ungkapnya.
Kedua, aspirasi Islam yang mana? Menurut Sehat Ihsan, dalam Islam interpretasi tentang agama sangat cair. Dan itu adalah kekayaan umat Islam sejak dahulu. Setelah Nabi wafat, interpretasi yang beragam mulai muncul. “Kita dapat lihat, misalnya, model pemilihan pemimpin kaum Muslim yang berbeda antara Abubakar, Umar, Utsman, dan Ali. Bahkan pada masa kejayaan umat Islam, keberagaman ini juga muncul, termasuk dalam fiqih, kalam, tasawwuf, dan lain sebagainya,” ucap Sehat Ihsan.
“Hal ini terus berlansung hingga saat ini. Interpretasi tentang Islam sangat beragam antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, bahkan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Saat satu kelompok mengatakan bahwa kandidat tertentu akan memperjuangkan aspirasi umat Islam, kita pantas bertanya, aspirasi yang mana? Kelompok yang mana?” tanya penulis buku Tasawuf Aceh ini.
Ketiga, ulama yang mana? Sehat Ihsan menyebutkan, yang juga menarik adalah klaim tentang ulama. Kedua kelompok berebut klaim bahwa kelompok mereka adalah pilhan ulama. “Ulama yang mana? Definisi ulama yang, lagi-lagi, sangat cair dalam Islam memungkinkan setiap orang dengan cara tertentu dapat segera menjadi ulama, tanpa harus ada sebuah kesepakatan bersama yang menentukan. Hal ini memberikan ruang kepada siapa saja untuk menjadi ulama dengan segera”.
“Terkadang hanya dengan pakaian, tutur bahasa, ceramah dengan menggunakan satu dua hadis, menjelek-jelekkan agama dan keyakinan orang lain, mengkafirkan orang yang berbeda, ia bisa jadi ulama. Lantas mereka menjadi perwakilan umat Islam untuk mendukung capres tertentu,” ungkapnya dengan nada prihatin
Editor beberapa ensiklopedi ini menilai, kondisi tersebut terjadi, setidaknya karena tiga hal. Pertama, maraknya Islam populer di Indonesia saat ini. Islam populer ditunjukkan dengan identitas keagamaan yang berlebihan di ruang publik. Jika dahulu agama adalah manifestasi relasi personal manusia dengan tuhan, sekarang ditunjukkan dengan simbol-simbol yang dianggap suci dan sakral.
“Penunjukan simbol ini sebagai wujud membangun citra diri yang religius, salih, dekat dengan tuhan, dan lain sebagainya. Bagi pelakunya, citra ini dibangun antara lain untuk popularitas di dalam kelompoknya. Bagi pelaku bisnis, ini dibangun untuk tujuan pasar produknya,” ujar Sehat Ihsan.
Kedua, pergeseran otoritas. Otoritas keagamaan dibangun tidak lagi berbasis pada pengetahuan, pengalaman, dan pengamalan, namun pada popularitas. Menurut Sehat Ihsan, banyak orang yang saat ini dianggap ulama atau ustaz, sama sekali tidak memiliki pengetahuan yang baik dalam bahasa Arab, Alquran, Hadis, dan lain sebagainya.
“Mereka memiliki akses yang baik pada google dan aplikasi lain di internet yang memungkinkan mereka mendapatkan pengetahuan dari mesin pencari tersebut dan kemudian membagikan kepada jamaah. Popularitasnya di media sosial membuatnya dianggap pakar dalam ilmu agama dan diikuti,” ucap Sehat Ihsan.
Ketiga, lesunya kajian-kajian kritis tentang pemahaman agama. Sehat Ihsan menilai, saat ini orang lebih suka membicarakan halal-haram dengan hanya melihat satu ayat, satu hadis saja. Atau mendapatkan jawaban satu kalimat dari seorang yang dianggap ustaz tanpa mencoba menelusuri lebih jauh pada alil-dalil lain yang relevan.
“Pandangan seperti ini membuat agama hanya ditafsirkan pada hal-hal yang sederhana, ibadah, sedekah, dan lain sebagainya. Sementara dimensi kehidupan sosial yang sangat luas dianggap bukan bagain dari diskusi tentang agama,” jelasnya.
Jadi, menurut Sehat Ihsan, maraknya klaim-kalim keagamaan dalam pemiihan presiden tidak terlepas dari dua fakta di atas. Di satu sisi umat Islam sangat labil dengan agamanya sendiri. Di sisi yang lain kondisi ini digunakan oleh politikus sebagai jalan meraup suara dalam memenangkan pemilihan.
“Apakah politisi akan menjalankan apa yang mereka kampanyekan? Dalam catatan sejarah demokrasi, baik Indonesia maupun dunia, hal ini tidak akan terjadi,” kritik Sehat Ihsan.
Dia menyebutkan, kampanye adalah satu hal, praktik politik di kemudian hari merupakan hal lain. Di Indonesia, kata Sehat, setelah kejatuhan Suharto isu agama selalu menjadi senjata dalam politik. Namun saat berkuasa tidak ada yang pernah benar-benar melaksanakannya, khususnya apa yang telah dinjanjikan.
“Di sinilah, menurut saya, umat Islam harus krtis menempatkan diri dengan beberapa jalan,” ujar Sehat.
Pertama, kata Sehat, menyadari bahwa politikus hanya memanfaatkan agama untuk kepentingan politik mereka. Mereka melakukan ini dengan dua jalan, menjanjikan akan melaksanakan hal-hal yang islami, dan menyerang kelompok lain anti pada hal yang islami tersebut. “Terkadang hal ini dilakukan dengan fitnah, hoax, kebohongan, dan lain sebagainya”.
Kedua, umat Islam mesti kritis melihat otoritas keagamaan dipegang oleh siapa. Menurut Sehat, selama ini otoritas keagamaan langsung diberikan kepada mereka yang bersorban, memiliki nama tertentu, keturunan tertentu, mendukung calon tertentu, dan lain sebagainya. “Keberpihakan ini terkadang mematikan kesadaran dan menutup pintu upaya mendalami personal tersebut dan menafikan kapasitas intelektual keagamaannya”.
Ketiga, tokoh-tokoh umat Islam mesti menjadi penjaga moral dalam pemilihan ini. Menurut Sehat, keberpihakan pada satu calon seharusnya tanpa menyebutkan kekurangan dimensi keagamaan calon lain, apalagi fitnah yang keji kepada mereka.
“Saya sendiri cenderung menyarankan agar tokoh agama itu netral saja, sebab umat Islam tersebar pada kedua pihak yang sedang berkontestasi dalam pemilihan presiden,” kata Sehat.
“Sebagai penutup saya menegaskan bahwa politik identitas yang dimainkan oleh politisi murni politik. Mereka benar-benar mengunakan isu agama untuk kepentingan kekuasan saja. Siapapun pemenangnya, umat Islam tetap menjadi mayoritas di Indonesia dan akan terus dapat menjadi pengawal kehidupan beragama yang bebas dan egaliter,” pungkasnya.[]
