Jumat, Juli 19, 2024

Ini Kata Camat Tanah...

ACEH UTARA - Pemerintah sedang melakukan pendataan bangunan yang rusak akibat diterjang badai...

JPU Tuntut Lima Terdakwa...

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum menuntut empat terdakwa perkara dugaan korupsi pada...

Abu Razak Temui Kapolda,...

BANDA ACEH – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh H. Kamaruddin...

Diterjang Badai, Lapak Pedagang...

ACEH UTARA - Banyak lapak pedagang dan warung di sepanjang jalan Simpang Rangkaya,...
BerandaIni Kata Walhi...

Ini Kata Walhi Aceh Dalam Diskusi Perhutanan Sosial

LHOKSEUMAWE – Skema perhutanan sosial bertujuan memberikan akses kepada masyarakat terhadap hutan. Skema itu diharapkan menjadi jalan keluar konflik antara masyarakat dan perusahaan.

Hal itu disampaikan Ahmad Sholihin, Kepala Divisi Kelembagaan dan Pendidikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, dalam diskusi “Perhutanan Sosial, Ruang Kelola Hutan Kita”, diadakan Bina Rakyat Sejahtera (Bytra), di Hotel Lido Graha, Lhokseumawe, Sabtu, 12 Mei 2018.

“Kerap terjadi konflik antara pemegang izin kehutanan dengan masyarakat sekitar hutan. Skema ini (perhutanan sosial) bisa jadi sebagai resolusinya. Tahapan kerja Walhi di antaranya mendorong perhutanan sosial di tingkat tapak, terpenuhinya persyaratan dan aspek legalitas perhutanan sosial, dan terbentuknya kelompok pengelolaan hutan desa dengan berjalannya pengelolaan hutan desa,” kata Ahmad Sholihin.

Ahmad menyebutkan, tantangan terkait program ini adalah masih banyak pihak yang belum mengetahui skema perhutanan sosial (PS). Bahkan, sampai saat ini banyak pemerintah daerah (Pemda) dinilai belum paham tentang program PS tersebut.

“Selain itu juga perlu adanya singkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan daerah agar kebijakan di wilayah dapat diimplementasikan,” ujar Ahmad.

Menurut Ahmad, untuk mempercepat penerapan skema itu, diperlukan alih kewenangan PS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada provinsi atau daerah.

Direktur Bytra Lhokseumawe, Saifuddin Irhas mengatakan, diskusi tersebut diikuti 13 imum mukim dan geuchik yang bersentuhan langsung dengan kawasan hutan adat, khususnya di Aceh Utara. Menurut dia, pihaknya memberikan pemahaman bagaimana cara mengajukan skema perhutanan sosial kepada pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

“Tentunya kita pun sedang mempelajari bagaimana mendapat hutan adat itu sesuai dengan regulasi yang ada. Pihak mukim berkomitmen mengusulkan hutan adat tersebut. Saat ini kita juga sedang mendeteksikan di wilayah mana saja yang dinilai berpotensi untuk dijadikan hutan adat, khususnya di Aceh Utara,” ujar Saifuddin.

Oleh karena itu, kata Saifuddin, pihaknya memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada imum mukim tentang skema perhutanan sosial.

Dalam diskusi itu juga tampil sebagai pemateri, Pegiat Lingkungan Hidup (PLH), Muhadi Bukhari.[]

Penulis: Muhammad Fazil

Baca juga: