LHOKSEUMAWE – Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Zubir HT., mengatakan pemerintah kabupaten ini perlu melakukan pengkajian secara menyeluruh menyangkut persoalan banjir, sehingga dapat menyusun master plan untuk pencegahan jangka panjang.
Zubir menilai faktor pertama penyebab banjir di Aceh Utara terjadi setiap akhir tahun akibat tingginya aktivitas illegal logging yang membuat hutan gundul semua.
“Yang kedua, dampaknya ke daerah Matangkuli itu kan aliran Krueng Keureuto, pertama ada aktivitas pembangunan waduk, mungkin ada sedikit pengalihan air, sehingga banjirnya lebih cepat,” kata Wakil Ketua DPRK yang berdomisili di Matangkuli itu, ditemui portalsatu.com usai rapat paripurna dewan tentang penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Aceh Utara tahun 2019, di gedung dewan, 19 November 2018, sore.
Baca juga: Bupati dan Dewan Aceh Utara Teken KUA-PPAS 2019 Rp2,51 Triliun
Zubir melanjutkan, permasalahan aliran sungai di Aceh Utara dari hulu ke hilir saat ini sangat komplet. Tanggul sungai pun tidak semua titik dalam kondisi bagus. Oleh karena itu, kata dia, normalisasi sungai wajib dilakukan terhadap Krueng Keureuto dan Krueng Pase, termasuk pembangunan tanggul penahan banjir.
“Kalau pemerintah ingin melakukan penanggulangan banjir, langkah pertama yang harus dilakukan itu pembersihan daerah aliran sungai mulai dari hulu sampai hilir. Yang kedua, dengan tingginya aktivitas illegal logging, harusnya pemerintah juga memberi perhatian khusus terhadap aktivitas tersebut, sosialisasi kita kan kurang, kemudian pengamanan di Polhut bahkan sudah tidak ada lagi,” ujarnya.
“Kita juga mengimbau ada partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap upaya pencegahan banjir, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang kemudian berdampak,” kata Zubir.
Bukankah seharusnya ada aksi konkret dari pemerintah untuk melakukan pencegahan termasuk deteksi sejak awal, tidak terkesan hanya menunggu terjadinya banjir? “Kalau berbicara normalisasi secara menyeluruh kan tidak mungkin dilakukan mengingat anggaran pemerintah memang minim. Tapi secara bertahap harus dilakukan dengan serius, jangan ada program-program normalisasi sungai itu di tempat-tempat tertentu saja”.
“Pemerintah khususnya Dinas PU harus melakukan pengkajian secara menyeluruh dari hulu sampai hilir, di mana titik-titik yang mungkin akan rawan apabila musim penghujan datang,” ujar Zubir.
Selama ini yang terlihat oleh publik, terjadi banjir, pemerintah datang membawa bantuan masa panik, tidak tampak langkah konkret untuk menyelesaikan akar permasalahannya? “Ya, itu kan harus disusun master plan jangka panjang. Kita kan baru ingat banjir di akhir tahun, ketika sudah banjir, mau melakukan pencegahan sudah tidak mungkin. Kemarin itu (17 November) di Krueng Pase hanya 20 meter tanggul jebol, banjirnya merusak ratusan hektare sawah, dan tempat-tempat ibadah juga kena imbas (selain merendam rumah masyarakat),” kata Zubir.
“Mungkin bisa dibuat master plan yang bagus pada 2019 atau usulan programnya untuk 2020,” ujar Wakil Ketua DPRK Aceh Utara itu.[](idg)