LHOKSEUMAWE – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Muhammad Fadli, menilai tidak ada progres yang bagus selama kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib-Fauzi Yusuf (Cek Mad-Sidom Peng) dalam dua tahun ini. Begitu pula dengan kepemimpinan Wali Kota-Wakil Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya-Yusuf Muhammad.
“Bahkan semuanya stagnan, tidak ada peningkatan. Aceh Utara masih sebagai juara bertahan penduduk paling termiskin di Aceh dengan jumlah 118.740 jiwa, kemudian juga masih juara pertama pengangguran terbesar dengan jumlah 11.02 persen. Ekonomi rakyat yang tidak meningkat, dan banyak kondisi jalan dan irigasi yang rusak. Padahal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Aceh Utara Rp2,1 triliun tahun ini. Juga pemindahan kantor administrasi pemerintahan dari Lhokseumawe ke Lhoksukon masih belum terealisasi,” kata Muhammad Fadli kepada portalsatu.com/, Jumat, 12 Juli 2019.
Menurut Fadli, atas berbagai permasalahan tersebut belum ada solusi konkret yang diberikan Pemkab Aceh Utara. “Mereka selalu mengeluarkan narasi-narasi apologetiknya ketika ditanyakan, padahal mahasiswa selalu memberikan kritikan yang penuh dengan stimulus-stimulus,” ujarnya.
“Jika seperti ini keadaannya maka sama saja kita seperti tanpa pemimpin. Apabila hanya menjalankan administrasi tanpa pemimpinpun pemkab akan tetap berjalan,” kata Fadli.
Fadli berharap setiap kebijakan bupati kedepannya harus didasari atas kolektivitas, bukan kepentingan sekelompok orang. “Kebijakan tersebut harus menyentuh kepentingan masyarakat akar rumput, dan semua permasalahan yang terjadi itu harus dievaluasi untuk diperbaiki dalam tiga tahun masa kepemimpinan sebelum masa jabatan berakhir”.
“Bek gadoeh laloe di miyub AC, cie treun nging langsong masyarakat sigoe-goe (Jangan lalai di bawah AC, coba lihat masyarakat secara langsung sesekali),” ungkap Fadli.
Terkait kepemimpinan Suaidi-Yusuf, Fadli mengatakan, di Lhokseumawe banyak permasalahan yang harus diselesaikan untuk ke depan. “Pemimpin harus menjadi representasi dari rakyatnya, jangan selalu berpikiran opportunity atau kesempatan”.
“Karena saat ini Lhokseumawe sebagai kota dengan juara dua se-Aceh banyaknya pengangguran dengan jumlah 10,51 persen. Permasalahan terkait kemiskinan masyarakat yang masih belum memberikan perubahan yang signifikan. Selain itu, banyak proyek yang terbengkalai seperti pasar terpadu Lhokseumawe yang menghabiskan anggaran Rp10 miliar lebih dan proyek-proyek lainnya yang bernasib sama,” ujar Fadli.
Fadli menyebutkan, jika seperti ini keadaan di Lhokseumawe, maka sama saja seperti tanpa ada pemimpin. “Mungkin extra parliamentary harus digunakan untuk menyadarkan mereka,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum Unimal, Hakiki H. Limbong, mengaku, sangat miris melihat permasalahan-permasalahan yang seperti itu, karena yang dirugikan adalah rakyat. Seharusnya pemimpin memikirkan kesejahteraan dan ketentraman, tapi ini malah sebaliknya memberikan beban kepada masyarakat.
“Mungkin karena sudah lama tidak didemo makanya pemkot bersikap santai dan nyaman dengan permasalahan yang ada. Maka kedepannya ini harus dievaluasi jangan sampai selalu rakyat yang menjadi korban,” tegasnya.
Untuk diketahui, hari ini, 12 Juli 2019, genap dua tahun masa jabatan Wali Kota-Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya-Yusuf Muhammad. Begitu pula Bupati-Wakil Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib-Fauzi Yusuf (Cek Mad-Sidom Peng).
Suaidi-Yusuf dilantik oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, di Gedung DPRK Lhokseumawe, 12 Juli 2017 pagi. Sedangkan Cek Mad-Sidom Peng di Gedung DPRK Aceh Utara pada sore hari yang sama. Bagi Suaidi dan Cek Mad, ini merupakan periode kedua yang masa kepemimpinannya tersisa tiga tahun lagi setelah menjadi wali kota dan bupati pada 2012-2017.[]
