LHOKSEUMAWE – Penjabat Bupati Aceh Utara, Azwardi, AP., M.Si., meminta pengurus Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Utara masa bakti 2023-2027, segera menyusun rencana kerja, dan memperkuat konsolidasi untuk bergerak bersama demi kemajuan pendidikan di kabupaten ini.
“Buang ego sektoral, saya tunggu kiprah Bapak-Ibu,” kata Azwardi dalam sambutannya usai melantik dan mengambil sumpah jabatan pengurus baru MPD Aceh Utara, di Meuligoe Bupati, Kamis, 12 Januari 2023.
Azwardi menyebut mutu pendidikan di Aceh Utara belum begitu menggembirakan. “Dibutuhkan uluran tangan semua komponen, tantangan pendidikan kita ke depan kian kompleks, di antaranya masalah degradasi nilai-nilai akhlak,” ujarnya.
Pj. Bupati mengingatkan semua lembaga harus berjalan sesuai dengan visi pemerintah daerah. Oleh sebab itu, ia tidak mau terlibat dalam proses seleksi pengurus MPD agar semua tahapan berjalan sesuai prosedur. Jika ada yang tidak puas, itu hal lumrah.
“Sebagai lembaga otonom biarkan prosesnya berjalan sesuai mekanisme perekrutan. Yang penting, yang sudah dilantik hari ini bekerjalah profesional, jujur, dan ikhlas,” ucap Azwardi.
Azwardi juga menyampaikan pengurus Baitul Mal Aceh Utara, dan Direksi Perumda Air Minum Tirta Pase sudah habis masa jabatannya, dan sekarang sedang proses seleksi pengurus/direksi baru. “Saya tidak intervensi apapun (dalam proses seleksi itu),” tegasnya.
[Penjabat Bupati Azwardi mengambil sumpah jabatan pengurus MPD Aceh Utara masa bakti 2023-2027, di Meuligoe Bupati, Kamis, 12 Januari 2023. Foto: Istimewa]
Adapun pengurus MPD Aceh Utara periode 1 Januari 2023 – 31 Desember 2027 diketuai H. Razali, S.Pd., Wakil Ketua I Zulkarnaini, M.Pd., Wakil Ketua II Tgk. Syarifuddin, Wakil Ketua III Tgk. Fauzan, dan jajaran lainnya.
Razali terpilih menjadi Ketua MPD Aceh Utara dalam Musyawarah Masyarakat Pendidikan (MMP), di Hotel Lido Graha Lhokseumawe, Senin, 5 Desember 2022.
Dalam sambutannya usai dilantik, Razali menyampaikan kompetensi para pengurus MPD kali ini cukup memadai untuk menggerakkan lembaga ini dalam pengembangan dunia pendidikan.
“Ada yang mantan PNS yang sudah purna tugas seperti saya, ada juga yang masih PNS aktif, ada akademisi, dan pegiat pendidikan lainnya. Sehingga komposisinya cukup mumpuni untuk memberikan arahan, masukan, evaluasi dan monitoring terhadap kebijakan-kebijakan bidang pendidikan,” tutur Razali.
Razali mengajak para mitra kerja untuk terus berkolaborasi dengan pihaknya, seperti masa-masa sebelumnya. Misalnya, ada program pelatihan komite sekolah yang pernah dilaksanakan MPD. “Kami berharap agar hubungan ini dapat terus terawat dengan baik dalam masa kepengurusan kami ke depan,” ucapnya.
Acara pelantikan itu dihadiri Ketua DPRK Aceh Utara Arafat dan unsur Forkopimda lainnya, Inspektur Aceh Utara Andria Zulfa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara Jamaluddin, dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Aceh Utara Ahmad Yamani.[](*)