Jumat, Juli 19, 2024

Inilah Struktur Lengkap Kepengurusan...

BANDA ACEH - Ketua Umum Majelis Syuriah Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh...

Samsul Azhar Dilantik sebagai...

BANDA ACEH - Pj. Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, melantik Samsul Azhar sebagai Pj....

Ini Kata Camat Tanah...

ACEH UTARA - Pemerintah sedang melakukan pendataan bangunan yang rusak akibat diterjang badai...

JPU Tuntut Lima Terdakwa...

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum menuntut empat terdakwa perkara dugaan korupsi pada...
BerandaNewsIni Tim Pelaksanaan...

Ini Tim Pelaksanaan MoU Helsinki, Wali Nanggroe: Advokasi, Jika Ada Kendala Segera Sampaikan

BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar kembali mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembetukan Tim Pengakajian dan Pembinaan Pelaksanaan MoU Helsinki pada Lembaga Wali Nanggroe. Hal itu dalam upaya percepatan proses implementasi perjanjian damai antara GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI).

Kabag Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe, M. Nasir Syamaun, MPA., menjelaskan tim berjumlah 14 orang tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari unsur Komite Peralihan Aceh (KPA), akademisi Universitas Syiahkuala Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Malikussaleh Aceh Utara, Universitas Teuku Umar Meulaboh, Universitas Cut Nyak Dhien Langsa, unsur Kanwil Kemenkumhan Aceh, serta Staf Khusus Wali Nanggroe.

“Kemarin tim ini melakukan pertemuan perdana di tahun 2022 dengan Wali Nanggroe,” kata M. Nasir di Banda Aceh, Selasa, 15 Februari 2022.

Pada pertemuan itu, Wali Nanggroe menyampaikan arahan terkait apa dan bagaimana langkah-langkah yang harus dilaksanakan tim tersebut. “Tim ini dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan MoU Helsinki dan UUPA,” ujarnya.

Wali Nanggroe meminta agar setelah pertemuan dengan dirinya, tim segera melakukan kajian, pemetaan, analisis dan inventarisir terkait poin-poin MoU Helsinki yang telah dan belum dilaksanakan sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Selanjutnya dilakukan advokasi dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga terkait.

(Wali Nanggroe menyerahkan SK kepada Ketua Tim Pengakajian dan Pembinaan Pelaksanaan MoU Helsinki, didampingi Kabag Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe. Foto: QM)

Untuk mendukung kerja-kerja kelancaran pelaksanaan MoU Helsinki dan UUPA, tim yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Nanggroe, juga diminta agar dapat membangun koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota.

“Lakukan advokasi terhadap pemerintah, baik itu Kementerian, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/kota, dan pihak-pihak terkait lainnya. Jika ada kendala, segera sampaikan kepada saya,” kata Wali Nanggroe.

Susunan personalia Tim Pengakajian dan Pembinaan Pelaksanaan MoU Helsinki pada Lembaga Wali Nanggroe, yaitu Ketua H. Kamaruddin Abu Bakar (unsur KPA), Wakil Ketua Muhammad Raviq, DPSA., MBA., DEA. (Staf Khusus Wali Nanggroe), dan Sekretaris Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H. (Universitas Syiah Kuala).

Para anggota terdiri dari Teuku Kamaruzzaman (Staf Khusus Wali Nanggroe), Prof. H. Dahlan, S.H., M.H. (Universitas Syiah Kuala), Prof. Dr. Drs. Gunawan Adnan, M.A., Ph.D. (UIN Ar-Raniry), Dr. Fajran Zain, M.A. (UIN Ar-Raniry), Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum. (Universitas Malikussaleh), Dr. Faisal (Universitas Malikussaleh), Dr, M. Akmal (Universitas Malikussaleh), Dr. Afrizal Tjeotra, M.Si. (Universitas Teuku Umar), Dr. Syahril, S.E., M.Si. ((Universitas Teuku Umar), Muhammad Ridwan, S.H., M.H. (Universitas Cut Nyak Dhien), dan Nurdani, S.H., M.H., (Kanwil Kemenkumham Provinsi Aceh).

Setelah melakukan pertemuan dengan Wali Nanggroe, tim tersebut langsung mengadakan rapat untuk menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan sebagaimana arahan Wali Nanggroe, sekaligus jadwal rencana kerja taktis.

[](ril)

 

Baca juga: