BANDA ACEH – Gonjang-ganjing tentang data dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Aceh peringkat satu sebagai provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera per September 2018, turut ditanggapi tokoh pemuda Banda Baro, Aceh Utara, Tajuddin, S.Sos. Dia menilai tidak semua masalah urusan pemerintah.
“Kita jangan asik menyalahkan pemerintah, namun mari bersama-sama mencari jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan ini menurut bidang kita masing-masing,” ujar Tajuddin, Rabu, 16 Januari 2019.
Untuk para pengusaha dan investor, kata Tajuddin, mari membuka lapangan kerja, dengan fokus di industri kecil dan menengah. “Dan jangan bergantung dengan APBA atau APBK saja. Banyak hal yang bisa kita lakukan, peluang investasi di industri kecil dan menengah sangat terbuka,” kata pengurus KNPI Aceh Utara ini.
Tajuddin mengatakan, “Coba kita lihat kenyataan di lapangan, masyarakat di Provinsi Aceh yang selalu menjadi ladang empuk (konsumen), dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Padahal dengan angka pencari kerja yang sangat banyak di Aceh menjadi modal berharga dalam industri”.
Menurut Taju, fenomena kemiskinan di Provinsi Aceh, sebenarnya sudah terbaca jauh hari. Namun, kata dia, semua pihak merasa tidak bersalah, tidak peka atau malah membiarkan berjalan dengan sendirinya.
“Saban hari kita disuguhkan berita tertangkapnya bandar sabu, pemakai dan penjual sabu dalam skala kecil. Ini menunjukkan ada yang salah di Provinsi Aceh. Kebutuhan hidup yang semakin banyak, harga kebutuhan hidup yang semakin mencekik leher, sedangkan tempat mencari kerja untuk pemenuhan kebutuhan tersebut tidak ada. Sehingga jalan pintas dan satu-satunya terjun ke bisnis ilegal yang sangat menjanjikan,” ujar Taju.
Taju menyebutkan, inilah kenyataan hidup di Provinsi Aceh, yang kaya sumber daya alam, dan mendapat alokasi dana khusus dari pemerintah pusat. “Jadi provinsi termiskin dan bila tdak ada goodwill dari pemerintah dan pihak yang bertanggung jawab pasti peringkat tersebut akan terus berlanjut di tahun selanjutnya,” kata dia.
Namun, kata Taju, ada satu pertanyaan “yang masih ada di hati, jangan-jangan kita (Provinsi Aceh) memang sudah nyaman dengan peringkat tersebut, dan ini menjadi jualan untuk mereka yang di pemerintahan?”[]
