BANDA ACEH – Persoalan perpolitikan di Aceh belum terselesaikan karena banyak sudut pandang, termasuk dari para ulama. Sebagai solusinya, pandangan tentang politik perlu disamakan.
Demikian kata Ketua HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh), Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab atau Tu Sop Jeunieb, dalam konferensi pers di Banda Aceh, Senin, 8 November 2021, siang.
Konferensi pers tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari penyiapan Silaturrahmi ulama se-Aceh bertema “Peran Ulama dalam Perbaikan politik di Aceh”, di Banda Aceh, 10-11 November 2021.
Silaturrahmi para ulama tersebut didasari kondisi umat sekarang, untuk mencari solusi tentang perpolitikan di Aceh.
Dalam dunia perpolitikan, kata Tu Sop, masalahnya bukan pada partai politik, tetapi pada paradigma politisi dan masyarakat Aceh. Paradigma inilah yang menjadi yang menjadi kajian ulama.
“Acara tersebut menjelaskan juga bahwa kehadiran ulama jangan eksklusif. Ulama harus bersama rakyat, menghadapi masalah bersama,” kata Tu Sop.
Dalam pertemuan yang direncanakan itu, semua pihak menyatakan hadir, bukan ulama saja. Di sana dibicarakan tentang perpolitikan yang dinilai terkadang melenceng dari nilai Islam.
Perlu dicari solusi, kata Tu Sop, jangan sampai dosa itu jadi dosa bersama. Pertemuan tersebut untuk menyatukan persepsi bersama, mengajak umat untuk peduli pada dunia politik dan memperbaikinya.
“Pertemuan ini juga diadakan supaya ulama jangan dinilai eksklusif. Islam rahmatan lil alamin. Untuk rekan media juga begitu, marilah mengambil peran dalam dunia politik, bukan hanya membuat berita politik,” kata Tu Sop.
Tu Sop juga mengajak masyarakat memperbaiki semua aspek kehidupan umat, supaya generasi sekarang mampu mewariskan kebaikan untuk generasi selanjutnya.
“Salah satu penyebab dunia politik bermasalah di Aceh, karena kita tidak menjalankan politik sesuai syariat Islam, sementara kita menggaungkan syariat Islam itu. Di Aceh telah terjadi degradasi peradaban dalam politik. Namun, hal itu bukan masalah para politisi karena ini negara demokrasi. Di dalam sebuah negara bersistem demokrasi, apapun yang terjadi dalam perpolitikan, semua pihak terlibat,” kata Tu Sop.
Dalam kehidupannya, kata Tu Sop, muslim itu harus sukses, dalam semua masalah harus ada solusi. Di era demokrasi, politik adalah instrumen untuk menjalankan peradaban. Karenanya, meluruskan dunia politik itu merupakan kewajiban bersama.
“Bagaimana muslim melahirkan politik yang berperadaban. Tidak mungkin dari sesuatu yang kotor melahirkan sesuatu yang bersih.
Dalam menjawab pertanyaan wartawan, Tusop mengatakan, ulama melihat persoalan politik terjadi karena tidak terintegrasinya nilai syariat Islam dalam kehidupan, termasuk dalam politik.
“Masalah besar kita, muslim tidak mampu mengungkapkan syariat ke dalam kehidupannya. Ini bukan memvonis mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah. Pendidikan pun harus diperbaiki, termasuk pendiddikan di dayah. Sekali lagi, Aceh bukan kekurangan partai, tetapi krisis Sumber Daya Manusia (SDM) para politisi,” kata Tu Sop.
Sementara ketua panitia, Tgk H Umar Rafsanjani, Lc., MA, mengatakan, acara tersebut dilaksanakan atas meurupee (bantuan bersama secara sukarela) dari para ulama.
“Kita merencanakan, jumlah hadirin maksimal 400 orang, dari semua tingkatan ulama dan dayah. Banyak yang telah menyatakan akan hadir. Di antaranya adalah Abu Mudi, Abu Langkawi, Abu Kuta Krueng, Abuya Anwar, Abi Hidayat Muhibuddin Wali, Waled Husaini, dan banyak ulama lainnya. Selain itu akan hadir ulama dari Aceh Tenggara sekira enam orang, dari Aceh Tengah sekira 7 orang, dari Gayo Lues sekira 5 orang. Untuk kebaikan Bersama, seluruh hadirin telah kita imbau supaya menjaga protokol kesehatan,” kata Umar.[]